Demo di Depan Gedung DPR, Mahasiswa Sebut DPR Pengkhianat Rakyat

Kompas.com - 24/09/2019, 13:27 WIB
Mahasiswa dari berbagai universitas datangi gedung DPR RI dengan berjalan kaki sambil bergandengan tangan, Selasa (24/9/2019). KOMPAS.com/WALDA MARISONMahasiswa dari berbagai universitas datangi gedung DPR RI dengan berjalan kaki sambil bergandengan tangan, Selasa (24/9/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP). 

“DPR ngawur karena mengesahkan undang-undang secara serba kilat, DPR mengkhianati kerja legislasi,” ujar Dino, perwakilan mahasiswa UKI di Gedung DPR melalui mobil orator, Selasa (24/9/2019).

Ia menilai UU KPK dan RKUHP hanyalah kepentingan segelintir orang. Sebab, sejumlah undang-undang yang dibahas DPR itu tanpa memperhatikan opini publik dan tak memperhatikan pembuatan undang-undang semestinya.

Baca juga: Massa Mahasiswa Minta Bertemu Pimpinan DPR

Dalam aksinya, perwakilan mahasiswa UKI, Trisakti, Paramadina, Universitas Trilogi, Indonesia Banking School, UNJ, Universitas Gadjah Mada, Universitas Lampung, dan Universitas Pendidikan Indonesia membawa spanduk dan poster yang menunjukkan penolakan terhadap RKUHP.

Bahkan, mereka membentangkan spanduk bertuliskan, “Dewan Pengkhianat Rakyat #Laksanakan Outing Class ke DPR atau MPR.”

Mereka juga mebentangkan spanduk dengan tulisan “Gadjah Mada Menggugat Tuntaskan Reformasi" serta “Dewan Perampok Rakyat”.

Massa yang menolak pengesahan RKUHP ini semakin banyak dan memenuhi Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka secara bergantian menyampaikan orasi di atas mobil komando.

Seperti diketahui, RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial. Mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa sejak pekan lalu untuk menolak pengesahan RKUHP tersebut.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRL Padat, Masih Ada Penumpang yang Belum Gunakan Masker

KRL Padat, Masih Ada Penumpang yang Belum Gunakan Masker

Megapolitan
Tak Ada Siaran Langsung, Masyarakat Tak Bisa Saksikan Pemilihan Wagub DKI

Tak Ada Siaran Langsung, Masyarakat Tak Bisa Saksikan Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Wali Kota Minta Restoran dan Rumah Makan di Depok Tak Layani Makan di Tempat

Pandemi Covid-19, Wali Kota Minta Restoran dan Rumah Makan di Depok Tak Layani Makan di Tempat

Megapolitan
1.151 Pasien Positif Covid-19 di Jakarta, Ini 14 Kelurahan dengan Kasus Terbanyak

1.151 Pasien Positif Covid-19 di Jakarta, Ini 14 Kelurahan dengan Kasus Terbanyak

Megapolitan
Pemkot Klaim Kampung Siaga Covid-19 Sudah Jangkau 80 Persen Wilayah Depok

Pemkot Klaim Kampung Siaga Covid-19 Sudah Jangkau 80 Persen Wilayah Depok

Megapolitan
Begini Mekanisme Pemilihan Wagub DKI di Tengah Pandemi Covid-19

Begini Mekanisme Pemilihan Wagub DKI di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi Tindak Warga Berkerumun meski Belum Ditetapkan PSBB, Ini Penjelasan Kepolisian

Polisi Tindak Warga Berkerumun meski Belum Ditetapkan PSBB, Ini Penjelasan Kepolisian

Megapolitan
11 Pasar Tradisional Kota Bekasi Segera Terapkan Sistem Jual Beli Online

11 Pasar Tradisional Kota Bekasi Segera Terapkan Sistem Jual Beli Online

Megapolitan
Gedung Bekas Rumah Sakit Akan Dijadikan Ruang Isolasi Kasus Covid-19, Warga Kedaung Pamulang Menolak

Gedung Bekas Rumah Sakit Akan Dijadikan Ruang Isolasi Kasus Covid-19, Warga Kedaung Pamulang Menolak

Megapolitan
1.151 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 202 Kelurahan, Ini Rinciannya

1.151 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 202 Kelurahan, Ini Rinciannya

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 di Jakarta: 1.151 Positif, 64 Sembuh, 123 Meninggal

[UPDATE] Covid-19 di Jakarta: 1.151 Positif, 64 Sembuh, 123 Meninggal

Megapolitan
Kisah Kevin, Jadi Petugas Misa Live Streaming untuk Pelayanan Umat yang Berada di Rumah

Kisah Kevin, Jadi Petugas Misa Live Streaming untuk Pelayanan Umat yang Berada di Rumah

Megapolitan
Di Tengah Pandemi Corona, Pemilihan Wagub DKI Tetap Dilaksanakan Siang Ini

Di Tengah Pandemi Corona, Pemilihan Wagub DKI Tetap Dilaksanakan Siang Ini

Megapolitan
Awas, Lupa Pakai Masker Bakal Dilarang Naik MRT

Awas, Lupa Pakai Masker Bakal Dilarang Naik MRT

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tangkap Masyarakat yang Nekat Nongkrong di Luar Rumah

Pemkot Bekasi Akan Tangkap Masyarakat yang Nekat Nongkrong di Luar Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X