16.000 Personel Gabungan Amankan Aksi Mujahid 212

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, sebanyak 16.000 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI.

Aksi tersebut digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan dilanjutkan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

"Kami sudah menyiapkan personel pengamanan, jumlahnya 16.000 personel gabungan," kata Argo saat dikonfirmasi, Sabtu.

Baca juga: Sabtu, Muhajid 212 Selamatkan NKRI Bakal Gelar Aksi di Depan Istana

Sementara itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir mengatakan, tercatat 342 personel diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi.

"Pengalihan arus dilaksanakan secara situasional. Saat ini hanya dilaksanakan penjagaan dan pengaturan oleh polantas," ujar Nasir.

Parade Tauhid Indonesia yang akan digelar hari ini berubah nama menjadi Muhajid 212 Selamatkan NKRI.

Baca juga: Massa Mujahid 212 Selamatkan NKRI Mulai Berkumpul di Bundaran HI

Ketua panitia Ustaz Edy Mulyadi mengatakan, perubahan nama itu menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi yang dinamis.

"Dengan perubahan ini kembali kami menegaskan bahwa umat Islam bersama arus besar perubahan yang digelorakan mahasiswa dan para pelajar SMU. Kami ingin memberikan kontribusi maksimal untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik," kata Ustaz Edi melalui keterangan tertulis, Jumat (27/9/2019).

Edi mengatakan, ada beberapa pertimbangan terkait perubahan aksi itu. Pertama, kata dia, aksi mahasiswa yang dihadapi oleh aparat beberapa hari lalu dilakukan dengan sikap represif.

Akhirnya, banyak menimbulkan korban luka, hilang, bahkan ada yang meninggal dunia.

Kedua, perubahan nama itu lantaran munculnya aksi para pelajar sebagai sebuah fenomena yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam ekskalasi politik di negeri ini.

Ketiga, pihaknya khawatir dengan kerusuhan di Wamena dan Papua. Sebab, kerusuhan itu menelan korban puluhan jiwa dan eksodus warga pendatang keluar dari wilayah tersebut.

Keempat, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang tidak tertangani dengan cepat dan tepat oleh pemerintah.

Kebakaran tersebut telah menyebabkan ratusan ribu warga terkena pekatnya asap dan menderita sakit infeksi pernapasan (ISPA). Bencana asap juga telah merenggut korban jiwa.