Ada Proyek Pembangunan JSS, Warga Muara Angke Tolak Rumahnya Digusur

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga RT 012/RW 022 Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara menolak rencana penggusuran di permukiman mereka.

Penggusuran itu berkaitan dengan rencana dibangunnya Jakarta sewerage system (JSS) atau instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) di dekat Waduk Muara Angke.

Muhaimin (46) salah seorang tokoh masyarakat RT 012 mengatakan, warga sekitar sama sekali tidak menentang pembangunan dari JSS tersebut.

"Tapi kalau kita usul, boleh bangun tapi tidak dengan menggusur warga, kita sudah puluhan tahun di sini," kata Muhaimin ditemui wartawan di lokasi, Rabu (9/10/2019).

Ia menjelaskan lokasi tersebut tidak hanya rumah tinggal bagi mereka. Kampung itu juga merupakan tempat warga mencari penghidupan.

Ada warga yang berdagang, pembuat ikan asin, hingga nelayan tradisional bergantung pada lokasi tersebut.

Muhaimin mengatakan, perwakilan Dinas Sumber Daya Air (SDA) telah berulang kali berkunjung ke tempat tinggal mereka. Saat berkunjung, kata dia, Dinas SDA melakukan sosialisasi pembangunan JSS.

"Mereka cuma menyampaikan perencanaan pembangunan, padahal kita kan maunya diskusi," ujar Muhaimin.

Sementara itu, Muslimin (40), warga lainnya mengatakan bahwa berdasarkan pemaparan dari Dinas SDA, warga terdampak akan ditempatkan di shelter yang akan dibangun di sekitar lokasi.

Setelah dipindah ke shelter, nantinya mereka akan dipindahkan ke rumah susun yang sedang dalam perencanaan Pemprov DKI.

"Rencananya di shelter selama tiga tahun terus dipindahkan ke rusun, tapi rusunnya itu aja belum ada, kalau nanti enggak jadi bagaimana?" tutur Muslimin.

Program relokasi yang tidak jelas membuat warga menolak untuk digusur. Apalagi jika benar dipindahkan ke rusun, mereka harus membayar uang sewa.

Camat Penjaringan, Mohammad Andri membenarkan bahwa lokasi itu akan dibangun JSS. Andri mengatakan bahwa sistem pengelolaan limbah itu merupakan program dari Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta.

Pembangunan JSS itu setidaknya membutuhkan satu hektar lahan di sekitar waduk.

"Sesuai dengan di lapangan, (pembangunan) terkena rumah-rumah bangunan warga otomatis kan warganya kan harus direlokasi," kata Andri saat dihubungi Kompas.com.