Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontroversi Pembangunan Kampung Akuarium dan Suara Pro Kontra dari DPRD DKI

Kompas.com - 14/10/2019, 08:37 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

"Kami paham Gubernur Anies banyak sekali memiliki janji-janji kampanye yang harus dilunasi. Tapi rasanya saya melihat pengelolaan DKI yang dilakukan oleh Anies lebih berorientasi pada mencari simpati, dibanding untuk mengelola dengan pertimbangan profesional," ucap Justin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/10/2019).

Justin mengingatkan Anies tujuan utama penggusuran adalah untuk membenahi Jakarta agar tidak lagi banjir karena adanya tanggul.

"Agar jangan lupa bahwa Gubernur itu punya tanggung jawab untuk membenahi Jakarta agar tidak lagi banjir, baik air datang dari Bogor, maupun banjir rob. Jadi kami tunggu hasil kerja nyata program-program penanggulangan banjir dan solusi-solusi modern yang scientific," kata dia.

"Jangan sampai nanti banjir, dia bilang itu kehendak Tuhan. Padahal karena hasil kerja dia sendiri," tambahnya.

Didukung demi masyarakat

Bertolak belakang dengan Fraksi PDI-P dan PSI, salah satu partai pengusung Anies dalam kampanye 2017 lalu yakni Fraksi Partai Gerindra mendukung penuh rencana pembangunan ini.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan, pihaknya mendukung penuh Pemprov DKI Jakarta membangun permukiman di Kampung Akuarium karena tak melanggar peraturan.

Apalagi, menurut dia, wilayah tersebut bukanlah jalur hijau yang dilarang untuk pembangunan.

Baca juga: F-Gerindra Dukung Penuh Pembangunan Kampung Akuarium karena Bukan di Lahan Hijau dan Zona P3

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kampung Akuarium merupakan zona P3 yang berarti kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintahan daerah dan administrasi pemerintahan daerah beserta fasilitasnya pada pemerintahan provinsi, kota administrasi, kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan, dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya.

"Prinsipnya boleh dibangun. Boleh dibangun, apa saja di suatu kawasan, yang bukan jalur hijau. Pasal 607 di RDTR kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat dilaksanakan di semua zonasi, kecuali zonasi hijau, lindung dan biru. Itulah yang dilarang. Sehingga pembangunan rumah susun bisa di kawasan tersebut," jelasnya kepada wartawan di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).

Ia menjelaskan kegiatan rumah susun di sub zona P3 diizinkan bersyarat sehingga Pemprov DKI dapat melakukan pembangunan di lokasi tersebut.

Nantinya sebagian wilayah tersebut bisa dijadikan lokasi cagar budaya seperti yang direncanakan sebelumnya.

"Justru itu kawasan cagar budaya tidak akan dihilangkan. Justru malah dikembangkan. Sekarang dalam kajian DED (detail enginering design). DED-nya masukan dari masyarakat setempat. Ada kelompok Rujak yang melakukan sayembara dan diajukan ke dinas, dan dinas yang meneruskan kajian dalam kajian tersebut," kata dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim juga meminta agar publik tak perlu ribut mengenai pembangunan Kampung Akuarium atau pengelolaan cagar budaya berupa benteng.

Baca juga: Fraksi PAN Sebut Pembangunan Kampung Akuarium Bisa Dibarengi dengan Pengelolaan Cagar Budaya

Menurut dia, pengelolaan tersebut bisa berjalan beriringan. Jadi Pemprov DKI Jakarta bisa memfasilitasi rakyat dengan membuat permukiman juga mengelola cagar budaya.

Apalagi rencana Anies ini sudah tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 termasuk terkait penataan kampung di wilayah Ibu Kota.

"Itu bisa diatur. Justru kan kalau warganya difasilitasi, cagar budaya diurus itu bisa lebih baik. Kan bentengnya enggak ke semua lahan. Nah dibagi lah lokasi cagar budaya mana, lalu pemukiman warga yang mana," tutur Lukman.

Menurut dia, program yang merupakan janji kampanye Anies ini adalah program yang tepat untuk memfasilitasi rakyat.

"PAN sih sama seperti Gerindra mendukung saja, itu kan buat kebaikan rakyat. Masa kita tidak mau mengakomodasi masyarakat, begitu kan. Masyarakat butuh tempat tinggal itu yang mereka inginkan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pria yang Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Cengkareng Ditetapkan Tersangka

Pria yang Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Cengkareng Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Disuruh Beli Rokok tapi Tidak Pulang-pulang, Ternyata AF Diamuk Warga

Disuruh Beli Rokok tapi Tidak Pulang-pulang, Ternyata AF Diamuk Warga

Megapolitan
Korban Pelecehan Payudara di Jaksel Trauma, Takut Saat Orang Asing Mendekat

Korban Pelecehan Payudara di Jaksel Trauma, Takut Saat Orang Asing Mendekat

Megapolitan
Dilecehkan Pria di Jakbar, 5 Bocah Laki-laki Tak Berani Lapor Orangtua

Dilecehkan Pria di Jakbar, 5 Bocah Laki-laki Tak Berani Lapor Orangtua

Megapolitan
Rute Transjakarta 12C Waduk Pluit-Penjaringan

Rute Transjakarta 12C Waduk Pluit-Penjaringan

Megapolitan
Rute KA Gumarang, Tarif dan Jadwalnya 2024

Rute KA Gumarang, Tarif dan Jadwalnya 2024

Megapolitan
Kronologi Perempuan di Jaksel Jadi Korban Pelecehan Payudara, Pelaku Diduga Pelajar

Kronologi Perempuan di Jaksel Jadi Korban Pelecehan Payudara, Pelaku Diduga Pelajar

Megapolitan
Masuk Rumah Korban, Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar Ngaku Salah Rumah

Masuk Rumah Korban, Pria yang Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar Ngaku Salah Rumah

Megapolitan
Cegah Penyebaran Penyakit Hewan Kurban, Pemprov DKI Perketat Prosedur dan Vaksinasi

Cegah Penyebaran Penyakit Hewan Kurban, Pemprov DKI Perketat Prosedur dan Vaksinasi

Megapolitan
Viral Video Gibran, Bocah di Bogor Menangis Minta Makan, Lurah Ungkap Kondisi Sebenarnya

Viral Video Gibran, Bocah di Bogor Menangis Minta Makan, Lurah Ungkap Kondisi Sebenarnya

Megapolitan
Kriteria Sosok yang Pantas Pimpin Jakarta bagi Ahok, Mau Buktikan Sumber Harta sampai Menerima Warga di Balai Kota

Kriteria Sosok yang Pantas Pimpin Jakarta bagi Ahok, Mau Buktikan Sumber Harta sampai Menerima Warga di Balai Kota

Megapolitan
Sedang Jalan Kaki, Perempuan di Kebayoran Baru Jadi Korban Pelecehan Payudara

Sedang Jalan Kaki, Perempuan di Kebayoran Baru Jadi Korban Pelecehan Payudara

Megapolitan
Polisi Tangkap Aktor Epy Kusnandar Terkait Penyalahgunaan Narkoba

Polisi Tangkap Aktor Epy Kusnandar Terkait Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Bakal Cek Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1445 H

Pemprov DKI Jakarta Bakal Cek Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 1445 H

Megapolitan
Pekerja yang Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan Disebut Sedang Bersihkan Talang Air

Pekerja yang Jatuh dari Atap Stasiun LRT Kuningan Disebut Sedang Bersihkan Talang Air

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com