Kompas.com - 29/10/2019, 10:19 WIB


Tulisan di bawah ini adalah bagian dari Liputan Khusus "Teladan Para Mantan Gubernur DKI Jakarta". Simak kisah-kisah menarik mantan gubernur lainnya dalam tautan berikut ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bicara pelarangan becak mesti menyeret-nyeret nama Wiyogo Atmodarminto saat menjadi Gubernur DKI Jakarta (1987-1992). Letnan Jenderal yang pernah jadi Pangkostrad (1978-1981) itu punya alasan sendiri soal keputusannya melarang operasional becak.

Secara umum, Wiyogo menilai bahwa kendaraan roda tiga bebas polusi dan bertenaga manusia itu tidak selaras dengan visinya membangun Jakarta: BMW (bersih, manusiawi, berwibawa).

Becak dituduh biang kerok kemacetan. Wiyogo juga menganggap becak sebagai kendaraan yang menandakan “pengisapan manusia atas manusia lainnya” (Harian Kompas, 13 Juni 2018).

Istilah itu merupakan terjemahan atas “exploitation de l’homme par l’homme”, yang kerap disitir para pemikir, termasuk Soekarno.

Baca juga: Gubernur Wiyogo Atmodarminto Menggusur yang Menghambat Pembangunan

Keberadaan becak di Jakarta memang selalu dipinggirkan. Mulanya, becak semata tidak diakui sebagai kendaraan umum dalam Perda tentang Pola Dasar dan Rencana Induk Jakarta 1965-1985 yang disahkan DPRD-GR pada 1967.

Namun, jumlah becak terus meningkat. Gubernur Ali Sadikin kemudian melarang produksi dan distribusi becak ke Jakarta.

Tahun 1970, mengutip artikel Kompas.com pada 15 Januari 2018, jumlah becak telah mencapai 150.000 unit dengan 300.000 pengemudi.

Penggembosan operasional becak terus bergulir dengan terbitnya beberapa peraturan daerah yang “mendelegitimasi” becak sebagai angkutan umum. Ketika menjabat pun, Wiyogo sempat tampak lunak dalam upaya menekan angka becak di Jakarta.

Baca juga: Ahok: Yang Protes Becak Dilarang, Marah Aja ke Kuburan Pak Wiyogo

Dalam instruksinya bernomor 201 tahun 1988, Wiyogo “hanya” memerintahkan para pejabat di lima wilayah kota untuk melakukan penyuluhan terhadap pera pengusaha dan pengemudi becak dalam rangka penertiban becak di jalan.

Namun, dua tahun berselang, tanpa toleransi, Wiyogo memutuskan bahwa becak mesti hilang peredarannya dari bumi Jakarta. Dua puluh tahun tarik-ulur soal keberadaan becak di Jakarta dianggap sudah cukup sebagai “tenggang rasa” pemerintah.

“Vonis mati” itu merupakan amanat Perda Nomor 11 Tahun 1988 yang ia teken dua tahun sebelumnya. Becak resmi jadi angkutan terlarang pada 31 Desember 1990. Anak-anak Jakarta yang lahir era kiwari mungkin bakal menganggap perjumpaan dengan becak sebagai momen langka.

Pemerintah kemudian mengangkuti becak-becak yang dianggap bangkai itu setelah Wiyogo menjatuhkan vonis matinya pada pengujung Desember 1990.

Pemerintah lantas membuang bangkai-bangkai becak tadi ke Teluk Jakarta sebagai rumpon – semacam rumah ikan. Harian Kompas mencatat, jumlah becak yang disulap jadi rumpon itu tak kurang dari 80.000 unit.

Pangkalan Becak Pekojan di belakang Pasar Pejagalan Jaya, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa (9/10/2018).KOMPAS.com/ RIMA WAHYUNINGRUM Pangkalan Becak Pekojan di belakang Pasar Pejagalan Jaya, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa (9/10/2018).

Konsistensi berbuntut panjang

Wiyogo yang menganggap becak sebagai simbol pengisapan sesama manusia berharap, para pengayuh becak bisa beralih pekerjaan sebagai, misalnya, sopir angkot. Pemerintah pun berharap bahwa mereka bisa memiliki keahlian lain ketika tak lagi bekerja sebagai penarik becak.

Kenyataan tidak semudah itu. Pelarangan becak menimbulkan rentetan ekses yang kemudian jadi polemik dalam masa pemerintahan Wiyogo dan rezim-rezim setelahnya.

Mulanya, sejalan dengan pelarangan becak saat itu, bajaj-bajaj akan diarahkan menjadi pengganti sebagai angkutan permukiman. Pun bemo dan mikrolet.

Baca juga: Henk Ngantung, Desainer Tugu Selamat Datang di Bundaran HI yang Jadi Gubernur

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beri Penghargaan kepada Sosok Berjasa selama Covid-19, Anies: Bukti Kita Tak Pernah Kekurangan Stok Pejuang

Beri Penghargaan kepada Sosok Berjasa selama Covid-19, Anies: Bukti Kita Tak Pernah Kekurangan Stok Pejuang

Megapolitan
Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

Megapolitan
Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

Megapolitan
Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

Megapolitan
869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

Megapolitan
Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

Megapolitan
Oknum Tukang Parkir Disebut sebagai Pelaku Pelecehan di Toilet Kafe Kawasan Melawai

Oknum Tukang Parkir Disebut sebagai Pelaku Pelecehan di Toilet Kafe Kawasan Melawai

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 2.404 Kasus, Kumulatif Kasus Covid -19 Tembus 19.822 Orang di Jakarta

UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 2.404 Kasus, Kumulatif Kasus Covid -19 Tembus 19.822 Orang di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Tambah 331, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 99.110

UPDATE 17 Agustus 2022: Tambah 331, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 99.110

Megapolitan
Lomba HUT Ke-77 RI Bikin Penghuni Apartemen Lebih Cair dan Melupakan Sejenak Kesibukan Kerja

Lomba HUT Ke-77 RI Bikin Penghuni Apartemen Lebih Cair dan Melupakan Sejenak Kesibukan Kerja

Megapolitan
Pemprov DKI Terbitkan Pergub Gratis PBB, Ini Cara Mendapatkan Keringanan Pajaknya

Pemprov DKI Terbitkan Pergub Gratis PBB, Ini Cara Mendapatkan Keringanan Pajaknya

Megapolitan
3 Alasan Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polres Jaksel

3 Alasan Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polres Jaksel

Megapolitan
Selain Bebaskan Pajak Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Pemprov DKI Masih Berlakukan Insentif PBB untuk Guru hingga RS Swasta

Selain Bebaskan Pajak Rumah di Bawah Rp 2 Miliar, Pemprov DKI Masih Berlakukan Insentif PBB untuk Guru hingga RS Swasta

Megapolitan
Mempertanyakan Nasib Sumur Resapan Jakarta yang Digaungkan Anies Saat Kampanye...

Mempertanyakan Nasib Sumur Resapan Jakarta yang Digaungkan Anies Saat Kampanye...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.