Duet Jokowi-Ahok dan Warisan KJP dan KJS untuk Warga Jakarta

Tulisan di bawah ini adalah bagian dari Liputan Khusus "Teladan Para Mantan Gubernur DKI Jakarta". Simak kisah-kisah menarik mantan gubernur lainnya dalam tautan berikut ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menilik kembali duet Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI Jakarta pada 2012 tak lepas dari "warisan" keduanya bagi kota ini yang hingga sekarang masih dirasakan warga Jakarta.

Warisan yang dimaksud itu yakni Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Jokowi-Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012. Program unggulan keduanya saat itu yakni KJS dan KJP.

Program ini merupakan terobosan di saat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat nasional saat itu masih belum terlaksana. JKN baru terlaksana menjelang akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014.

KOMPAS / WISNU WIDIANTORO Puluhan pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) berdesakan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Koja, Jakarta Utara, untuk mendapatkan kamar rawat inap kelas 3, Senin (27/5/2013). Setiap harinya sekitar 150 pasien KJS antre untuk mendapatkan ruang rawat inap di rumah sakit tersebut.

Kartu Jakarta Sehat

Catatan Kompas.com, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada 10 November 2012.

Peluncuran KJS pertama kali dikenalkan Jokowi ke warga di permukiman padat penduduk di Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara.

Bahkan, KJS itu dibagikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 4,7 juta warga miskin.

Data penerima KJS ini disesuaikan dengan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011.

KJS ini juga diberikan secara bertahap. Tahap pertama, November hingga Desember 2012, Pemprov DKI membagikan 3.000 kartu KJS.

Baca juga: Ada BPJS dan KIS, Masihkah KJS Digunakan?

Pembagian KJS ini juga diprioritaskan kepada warga di beberapa kelurahan padat penduduk dan kumuh. Misalnya kelurahan yang menjadi prioritas utama itu, yakni Tanah Tinggi, Bukit Duri, Manggarai, Pademangan Timur, Marunda, dan Tambora.

Dengan KJS, warga dapat berobat gratis di puskesmas atau rawat inap di 88 rumah sakit kelas tiga yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Selain tanpa biaya, pasien rawat inap juga akan dirujuk ke RSUD kelas dua apabila ruang di kelas tiga sudah tak lagi tersedia.

Selama menjabat sebagai gubernur DKI, Jokowi tercatat beberapa kali blusukan untuk membagikan langsung KJS.

Pada 28 Mei 2013, Pemprov DKI membagikan 1,7 juta KJS kepada warga.

Jokowi secara simbolis membagikan KJS kepada 50 warga di Puskesmas Kecamatan Koja, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Kalideres.

Baca juga: Ada JKN, Anggaran KJS Turun Jadi Rp 1,3 Triliun

Saat itu, Jokowi menyatakan KJS tidak bisa dipalsukan lantaran dilengkapi oleh cip.

"Itu keuntungan chip, jadi tak bisa dipalsukan," ujar Jokowi, pada 28 Mei 2013.

Lalu, pada 1 Januari 2014, pemerintah pusat juga meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jokowi menyatakan, program unggulannya di Jakarta bisa diintegrasikan dengan JKN agar pembiayaannya tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

"Di DKI juga setelah berjalan setahun KJS-nya tinggal diintegrasikan saja dengan sistem yang ada di Jaminan Kesehatan Nasional," kata Jokowi, 1 Januari 2014.

Baca juga: Sejak Dikelola BPJS, Peserta KJS Bisa Berobat di Luar Kota

JKN merupakan program jaminan kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sejak JKN diluncurkan, program KJS ikut dikelola oleh BPJS.

Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan kala itu, Irfan Humaidi, mengatakan, setelah ada JKN, maka tidak ada lagi KJS.

Namun, sistem seleksi kepesertaan dan pembiayaan premi tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Sebetulnya sama saja karena Dinas Kesehatan DKI masih mengontrol, tetapi semuanya sudah dikelola oleh BPJS," kata Irfan, 14 Oktober 2014.

Sejak saat itu, puskesmas-puskesmas di Jakarta menerima pasien pemilik KJS maupun BPJS.

Biaya pengobatan pasien itu juga sama-sama diklaim ke BPJS Kesehatan.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memerhatikan siswa yang menunjukkan Kartu Jakarta Pintar dan uang yang telah diambil dari ATM Bank DKI sesusai peluncuran kartu tersebut di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2012). Jokowi berharap agar pelajar dapat bijaksana dalam menggunakan uang bantuan pendidikan lewat kartu tersebut.

Kartu Jakarta Pintar

Setelah peluncuran KJS berhasil, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada pada 1 Desember 2012.

KJP ini juga dibagikan secara bertahap. Pada tahap awal, 3.000 KJP dibagikan kepada siswa-siswi di 111 SMA atau sederajat, yakni 12 sekolah negeri dan 99 sekolah swasta.

KJP itu diberikan khusus kepada peserta didik yang kurang mampu miskin.

KJP dapat digunakan sebagai biaya penunjang kebutuhan sekolah dan personal. Misalnya, transportasi, buku, sepatu, baju, gizi, dan lain-lain.

Saat pertama kali diluncurkan, KJP ini hanya dibagikan ke siswa SMA. Penerima KJP itu mendapatkan Rp 240.000 per bulan yang ditransfer ke rekening Bank DKI.

Baca juga: KJP Plus Tahap 2 Dibuka Hari Ini untuk 31.612 Pendaftar Baru, Ini Syaratnya

Program KJP ini pun terus berkembang, tidak hanya SMA. Melainkan, siswa SD dan SMP juga menerima program tersebut kala itu.

Dana KJP yang ditransfer ke rekening itu pun hanya boleh digunakan untuk transaksi non-tunai atau tidak boleh dicairkan.

Bahkan, penerima KJP berhak membeli pangan bersubsidi yang digelar Pemprov DKI tiap bulannya.

Baca juga: 2 Tahun Pemerintahan, Anies Klaim Ada 1,1 Juta Warga Terima KJP Plus hingga Kartu Pekerja

Program KJP andalan Jokowi kini diteruskan Gubernur Anies Baswedan dengan nama KJP Plus.

Di era Anies, penerima KJP Plus bisa menarik tunai dana Rp 100.000 per bulan untuk semua jenjang pendidikan.

Anak-anak putus sekolah yang akan mengambil keterampilan atau paket A, B dan C juga mendapat KJP Plus.

Tahap pertama pada tahun 2019, penerima KJP Plus ada sebanyak 860.397 siswa.

Dana bantuan yang diberikan untuk siswa SD saat itu sebanyak Rp 250.000 per bulan, kemudian pada siswa SMP Rp 300.000 per bulan. Lalu pada siswa SMA diberikan Rp 420.000 per bulan dan siswa SMK diberikan Rp 450.000 per bulan.

Program KJP dan KJS dibawa ke tingkat nasional

Setelah dua tahun menjabat jadi gubernur DKI, Jokowi diusung sebagai calon presiden RI periode 2014-2019 bersama Jusuf Kalla saat itu.

Saat itu, Jokowi mengklaim kesuksesan KJS. Dia pun ingin sukses KJS "naik kelas" menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Ini secara real dibutuhkan. Ke rumah sakit, biaya operasi sampai Rp 100-200 juta di Jakarta," kata Jokowi, 27 Mei 2014.

KIS diklaim sebagai bentuk penyempurnaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digulirkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.

Begitu pun dengan KJP. Jokowi ingin mengimplementasikannya sebagai Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Jokowi-JK akhirnya memenangkan Pilpres 2014. Mereka dilantik pada 20 Oktober 2014.

Hampir dua pekan menjabat jadi orang nomor satu di Indonesia, Jokowi pun meluncurkan program KIS dan KIP.

Ia meluncurkan KIS dan KIP pada 3 November 2014. Kala itu, Jokowi juga meluncurkan program Simpanan Keluarga Sejahtera.

Ketiga program tersebut merupakan program unggulan yang dijanjikan Jokowi-JK pada masa kampanye Pilpres 2014.

Di periode kedua, Jokowi yang saat ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin kembali menjanjikan KIS dan KIP pada kampanye Pilpres 2019.

WARTA KOTA / ANGGA BHAGYA NUGRAHA Warga pasien Kartu Jakarta Sehat menjalani perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, Senin (27/5/2013). Permintaan warga akan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut tinggi sehingga ruangan IGD dipenuhi warga.

Dalam pidato kebangsaan pada 24 Februari 2019, Jokowi berujar, selama 4,5 tahun pemerintahannya, ia mendorong percepatan pembagian program jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.

Jokowi mengatakan, pada kepemerintahannya terdahulu, ia telah membagikan KIP kepada 18,7 juta siswa.

Selain itu, ada 20.000 anak muda terbaik yang juga diberikan beasiswa bersekolah di luar negeri.

Jaminan kesehatan juga demikian. Pemerintah sudah membagikan KIS kepada 92,4 juta jiwa penduduk miskin. Dengan demikian, mereka tidak tambah jatuh miskin apabila ada salah satu anggota keluarganya jatuh sakit.

"Sekarang, kita tidak lagi mengenal istilah, orang miskin dilarang sakit. Semua rakyat Indonesia harus memperoleh layanan kesehatan," ujar Jokowi yang kala itu berpidato sebagai capres.