Fraksi PDI-P Duga, 2 Pejabat DKI Mundur karena Tekanan Atasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono,  menyayangkan pengunduran diri dua pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari jabatan merea di tengah pembahasan rancangan APBD DKI 2020. Dia menduga, dua pejabat itu mundur karena ada tekanan dari atasan mereka.

Dua pejabat yang mundur dari jabatannya itu yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Edy Junaidi.

"Kami hormati sikap (mundur) itu. Tapi yang kedua, kami sayangkan di saat pertempuran pembahasan APBD mereka mengundurkan diri. Kan gitu, kenapa tidak menyelesaikan peperangan sampai selesai, baru mundur? Itu saja yang kami sayangkan," kata Gembong saat dihubungi Sabtu (2/11/2019).

Baca juga: 2 Pejabat DKI Mundur, Fraksi PSI Minta Anies Evaluasi Gaya Kepemimpinan

Gembong pun menduga, pengunduran diri keduanya karena ada tekanan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Soalnya, banyak usulan anggaran yang ditemukan janggal, seperti ada usulan anggaran Rp 5 miliar untuk 5 influencer di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

"Bisa saja dengan hiruk pikuknya pembahasan APBD itu ada tekanan dari pimpinannya. Ini kan cukup hiruk pikuk pembahasan APBD sekarang ini. Tapi kenapa itu terjadi, karena memang perencanaan kita sangat lemah," kata Gembong.

Meski demikian, pengunduran diri keduanya menurut Gembong tak akan menghambat pembahasan anggaran yang saat ini berjalan.

"Pembahasan sih enggak ada soal. Pembahasan masih berjalan normal saja, enggak berpengaruh. Namanya aparatur kita kan sistemnya sudah berjalan, siapa pun yang mengendalikan kan enggak ada soal," ujar Gembong.

Sri Mahendra Satria Wirawan dan Edy Junaedi diduga mengundurkan diri karena terkait dengan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Banyak usulan anggaran dalam rancanganitu yang membuat publik tercegang. Sejumah usulan anggaran yang janggal itu antara lain anggaran Rp 5 miliar untuk 5 influencer, anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Baca juga: Fraksi Gerindra Menilai, 2 Pejabat DKI Mundur karena Tak Mampu Kerja

Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya sejak Kamis lalu.

"Per tanggal 31 semalam dia mengundurkan diri," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, kemarin.

Pengunduran diri Edy kemudian disusul Sri Mahendra sebagai Kepala Bappeda DKI Jakarta.

Bappeda sendiri punya peran vital karena bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran.

"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra, kemarin.