Kompas.com - 04/11/2019, 11:04 WIB

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan akan mengantisipasi adanya indikasi pelanggaran menjelang pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel yang akan berlangsung pada Desember 2019, mendatang.

Salah satunya adalah fotokopi identitas aparatur sipil negara (ASN) yang tidak boleh digunakan untuk memberikan dukungan kepada calon independen.

"KTP PNS itu tidak bisa di pakai untuk mendukung calon independen. Jadi kami ingatkan dari awal ini sebelum masuk tahapan pendaftaran dalam waktu dekat ini," kata Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep saat dihubungi, Senin (4/11/2019).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan bahwa setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

Baca juga: Wawan Diduga Cuci Uang untuk Biayai Airin Maju di Pilkada Tangsel

Karena itu, dalam kontestasi politik di Tangsel mendatang, ASN harus bersikap netral, tak terkecuali memberikan dukungan KTP sebagai syarat dukungan calon independen.

“KTP-nya pun tidak boleh menyatakan dukungan terhadap salah atu pasangan calon yang akan maju di Pilkada,” kata Acep.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan telah menetapkan jumlah minimal dukungan untuk calon wali kota Tangsel perorangan pada Pilkada 2020 mendatang.

Dalam penetapan itu, calon independen harus memiliki minimal 71.143 surat dukungan di empat dari tujuh kecamatan yang ada di Tangsel.

"Jadi itu untuk syarat calon perorangan yang non partai harus 75 persen. Syaratnya berdasarkan aturan, karena daftar pemilih tetap (DPT) kita 948.571 kalikan 75 persen jadi 71.143," kata Ketua Divisi Teknis KPU Tangsel, Achmad Mudjahid Zein saat dihubungi, Rabu (30/10/2019) lalu.

Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50 persen pada 7 kecamatan di Kota Tangsel. Dengan uraian 50 persen dikalikan 7 kecamatan menjadi 3,5 persen pembulatan menjadi empat kecamatan.

"Untuk syarat dukungannya masing-masing pendukung harus menyertakan surat pernyataan yang dilampirkan dengan KTP di mulai pada 11 Desember 2019 sampai 5 Maret 2020," katanya.

Selain itu, syarat pendukung adalah warga Tangsel yang usianya sudah 17 tahun yang terdaftar di DPT atau di data DP4 Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kota Tangsel.

"Kalau dukungannya kurang dari angka itu (71.143) berarti enggak boleh nyalon,” ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim Inafis Polres Depok Bongkar Makam Perempuan yang Dibunuh dan Dibuang di Kali Krukut

Tim Inafis Polres Depok Bongkar Makam Perempuan yang Dibunuh dan Dibuang di Kali Krukut

Megapolitan
Perintahkan Polantas dan Mobil Derek Siaga di Senopati, Kapolda Metro: Macet Kok Dibiarkan...

Perintahkan Polantas dan Mobil Derek Siaga di Senopati, Kapolda Metro: Macet Kok Dibiarkan...

Megapolitan
Baru Sehari PPKM Jakarta Level 1 Lagi, Pakar Akui Data Epidemiologi Sangat Dinamis

Baru Sehari PPKM Jakarta Level 1 Lagi, Pakar Akui Data Epidemiologi Sangat Dinamis

Megapolitan
Kapolda Metro Perintahkan Anak Buah Soal Macet Jakarta: Tolong Identifikasi, Cari di Mana Titiknya...

Kapolda Metro Perintahkan Anak Buah Soal Macet Jakarta: Tolong Identifikasi, Cari di Mana Titiknya...

Megapolitan
Tolak Damai dengan Pegawai Kelab yang Keroyok Claudio Martinez, Istri: Saya Ingin Semua Dijerat

Tolak Damai dengan Pegawai Kelab yang Keroyok Claudio Martinez, Istri: Saya Ingin Semua Dijerat

Megapolitan
Lihat Langsung Pengeroyokan Suaminya, Istri Claudio Martinez: Pelakunya Lebih dari 5 Orang

Lihat Langsung Pengeroyokan Suaminya, Istri Claudio Martinez: Pelakunya Lebih dari 5 Orang

Megapolitan
Perintahkan Anggota Urai Kemacetan di Senopati, Kapolda Metro: Begitu Ada yang Parkir Sembarangan, Tarik!

Perintahkan Anggota Urai Kemacetan di Senopati, Kapolda Metro: Begitu Ada yang Parkir Sembarangan, Tarik!

Megapolitan
Kemendagri: Jabodetabek Sudah Lewati Puncak Penularan

Kemendagri: Jabodetabek Sudah Lewati Puncak Penularan

Megapolitan
Dukcapil: 59 Persen Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan di Jakpus Sudah Ubah Data Kependudukan

Dukcapil: 59 Persen Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan di Jakpus Sudah Ubah Data Kependudukan

Megapolitan
Pria Bersimbah Darah Diduga Dibunuh di Tambora, Polisi: Minim Saksi karena di Gang Sempit

Pria Bersimbah Darah Diduga Dibunuh di Tambora, Polisi: Minim Saksi karena di Gang Sempit

Megapolitan
Ini Alasan Kemendagri Ralat PPKM Jabodetabek, Berubah dari Level 2 ke Level 1 Dalam Sehari

Ini Alasan Kemendagri Ralat PPKM Jabodetabek, Berubah dari Level 2 ke Level 1 Dalam Sehari

Megapolitan
PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, Kapasitas Pengunjung Mal Kembali 100 Persen

PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, Kapasitas Pengunjung Mal Kembali 100 Persen

Megapolitan
Pro Kontra Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Urai Macet tapi Jarak Putar Jadi Jauh

Pro Kontra Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Urai Macet tapi Jarak Putar Jadi Jauh

Megapolitan
100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih karena Aliran Terputus

100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih karena Aliran Terputus

Megapolitan
PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, WFO Kembali 100 Persen

PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, WFO Kembali 100 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.