Kompas.com - 04/11/2019, 11:04 WIB

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan akan mengantisipasi adanya indikasi pelanggaran menjelang pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel yang akan berlangsung pada Desember 2019, mendatang.

Salah satunya adalah fotokopi identitas aparatur sipil negara (ASN) yang tidak boleh digunakan untuk memberikan dukungan kepada calon independen.

"KTP PNS itu tidak bisa di pakai untuk mendukung calon independen. Jadi kami ingatkan dari awal ini sebelum masuk tahapan pendaftaran dalam waktu dekat ini," kata Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep saat dihubungi, Senin (4/11/2019).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan bahwa setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

Baca juga: Wawan Diduga Cuci Uang untuk Biayai Airin Maju di Pilkada Tangsel

Karena itu, dalam kontestasi politik di Tangsel mendatang, ASN harus bersikap netral, tak terkecuali memberikan dukungan KTP sebagai syarat dukungan calon independen.

“KTP-nya pun tidak boleh menyatakan dukungan terhadap salah atu pasangan calon yang akan maju di Pilkada,” kata Acep.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan telah menetapkan jumlah minimal dukungan untuk calon wali kota Tangsel perorangan pada Pilkada 2020 mendatang.

Dalam penetapan itu, calon independen harus memiliki minimal 71.143 surat dukungan di empat dari tujuh kecamatan yang ada di Tangsel.

"Jadi itu untuk syarat calon perorangan yang non partai harus 75 persen. Syaratnya berdasarkan aturan, karena daftar pemilih tetap (DPT) kita 948.571 kalikan 75 persen jadi 71.143," kata Ketua Divisi Teknis KPU Tangsel, Achmad Mudjahid Zein saat dihubungi, Rabu (30/10/2019) lalu.

Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50 persen pada 7 kecamatan di Kota Tangsel. Dengan uraian 50 persen dikalikan 7 kecamatan menjadi 3,5 persen pembulatan menjadi empat kecamatan.

"Untuk syarat dukungannya masing-masing pendukung harus menyertakan surat pernyataan yang dilampirkan dengan KTP di mulai pada 11 Desember 2019 sampai 5 Maret 2020," katanya.

Selain itu, syarat pendukung adalah warga Tangsel yang usianya sudah 17 tahun yang terdaftar di DPT atau di data DP4 Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kota Tangsel.

"Kalau dukungannya kurang dari angka itu (71.143) berarti enggak boleh nyalon,” ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Kurir Jaringan Narkoba Internasional Ditangkap Polisi, 100.135 Butir Ekstasi dan Sabu Diamankan

2 Kurir Jaringan Narkoba Internasional Ditangkap Polisi, 100.135 Butir Ekstasi dan Sabu Diamankan

Megapolitan
Program Wirausaha Baru Pemkot Depok Diharapkan Dorong Ekonomi Warga

Program Wirausaha Baru Pemkot Depok Diharapkan Dorong Ekonomi Warga

Megapolitan
Jelang HUT Ke-77 RI, Bendera Merah Putih Berkibar di Langit Jakarta

Jelang HUT Ke-77 RI, Bendera Merah Putih Berkibar di Langit Jakarta

Megapolitan
Hotman Paris: Ibu yang Curi Coklat di Alfamart juga Mencuri Sampo

Hotman Paris: Ibu yang Curi Coklat di Alfamart juga Mencuri Sampo

Megapolitan
Bunga Bangkai Tumbuh di Sukawangi Bekasi, Mendadak Jadi Tontonan Warga

Bunga Bangkai Tumbuh di Sukawangi Bekasi, Mendadak Jadi Tontonan Warga

Megapolitan
Hotman Paris: Karyawan Alfamart Sebar Video Ibu Pencuri Cokelat di Grup Kantor, Tak Bisa Dijerat UU ITE

Hotman Paris: Karyawan Alfamart Sebar Video Ibu Pencuri Cokelat di Grup Kantor, Tak Bisa Dijerat UU ITE

Megapolitan
Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN Akan Beri Rekomendasi untuk Kekhususan Jakarta

Pansus Jakarta Pasca-perpindahan IKN Akan Beri Rekomendasi untuk Kekhususan Jakarta

Megapolitan
Alfamart Resmi Polisikan Ibu Pengutil Cokelat atas Dugaan Pencurian dan Intimidasi Karyawan

Alfamart Resmi Polisikan Ibu Pengutil Cokelat atas Dugaan Pencurian dan Intimidasi Karyawan

Megapolitan
Hotman Paris: Ibu Pencuri Cokelat Bisa Dipidana Meski Sudah Bayar

Hotman Paris: Ibu Pencuri Cokelat Bisa Dipidana Meski Sudah Bayar

Megapolitan
Polisi Tangkap 15 Pemuda Pelaku Tawuran yang Keroyok Seseorang hingga Tewas di Bekasi

Polisi Tangkap 15 Pemuda Pelaku Tawuran yang Keroyok Seseorang hingga Tewas di Bekasi

Megapolitan
Banjir di Kebon Pala Surut Senin Siang, Lurah Pastikan Tidak Ada Pengungsi

Banjir di Kebon Pala Surut Senin Siang, Lurah Pastikan Tidak Ada Pengungsi

Megapolitan
Digandeng Alfamart, Hotman Paris Akan Laporkan Ibu Pencuri Cokelat ke Polisi: Tak Ada Negosiasi Lagi

Digandeng Alfamart, Hotman Paris Akan Laporkan Ibu Pencuri Cokelat ke Polisi: Tak Ada Negosiasi Lagi

Megapolitan
Pabrik Kayu di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar, Ini Penyebabnya

Pabrik Kayu di Kawasan Industri Pulogadung Terbakar, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Pemprov Jabar Belum Hibahkan Situ Rawa Kalong ke Pemkot Depok, Wagub: Masih Proses

Pemprov Jabar Belum Hibahkan Situ Rawa Kalong ke Pemkot Depok, Wagub: Masih Proses

Megapolitan
Karyawati Kawan Lama Group Ada di Grup WA Kantor yang Melecehkannya

Karyawati Kawan Lama Group Ada di Grup WA Kantor yang Melecehkannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.