Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ormas Mengaku Setor ke Pemkot Bekasi Hasil Kelola Parkir Minimarket

Kompas.com - 05/11/2019, 13:00 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com — Ketua ormas GIBAS Kota Bekasi Deni M Ali mengatakan, anggota ormasnya menjadi juru parkir (jukir) resmi di minimarket setelah mendapatkan penugasan dari Dispenda (sekarang Badan Pendapatan Daerah) Kota Bekasi.

Kerja tersebut, kata Deni, terlebih dulu menyesuaikan dengan aturan Bapenda. Selain itu, ia mengklaim anggotanya mengelola parkir secara sukarela tanpa mematok tarif.

“Dari Bapenda, jukir-jukir ini sudah di-training, dalam arti dikasih pengarahan bahwa mereka harus berpakaian sopan, rambut sopan, dikasih rompi juga, sebelum mereka jadi jukir,” ucap Deni kepada Kompas.com di Polres Metro Bekasi Kota, Senin (4/11/2019) malam.

“Kita ingin membantu ketertiban, kebersihan, keamanan. Kita tidak memaksakan tarif parkir, ini sukarela, dikasih syukur, enggak dikasih enggak apa-apa,” ia menambahkan.

Baca juga: Viral Minta Jatah Parkir Minimarket, Ormas di Bekasi Minta Maaf

Deni menyebut bahwa setiap bulan ada penarikan dari hasil pengelolaan parkir minimarket ini oleh Bapenda. Jumlahnya tidak jelas, tergantung situasi.

“Memang terkait penarikan retribusi (oleh Bapenda) ini kan tergantung antara ramai atau tidaknya, tidak tetap, tidak flat. Ada yang ramai, ada yang sepi, ada yang Rp 300.000, ada yang Rp 400.000 per bulan,” kata Deni.

“Tidak (digaji). Hanya retribusi, misalnya sebulan berapa (sisa dari setoran), tergantung ramai atau tidaknya,” kata dia.

Baca juga: Ribut Ormas Minta Jatah Parkir Minimarket di Bekasi Dipicu Surat Tugas Pemkot

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membenarkan bahwa ada setoran masuk dari penarikan parkir minimarket oleh anggota ormas itu ke kas daerah.

"Kalau setor, berarti masuk ke kas daerah," ujar Rahmat di kantornya kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2019) siang.

"Tetap masuk kas daerah. Berapanya yang masuk (tanya) ke Bapenda, saya enggak ngurusin yang begitu," katanya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda juga membenarkan bahwa ada setoran ke kas daerah dari penarikan parkir di minimarket. Namun, ia tak merinci jumlahnya.

"Tergantung situasi saja ramai atau enggak," ucap dia singkat kepada Kompas.com, Selasa siang.

Baca juga: Viral Video Ormas Minta Jatah Parkir, Polisi Pastikan Akan Tindak Aksi Premanisme

Isu penarikan parkir minimarket ini mencuat belakangan ini menyusul viralnya video yang menampilkan aksi unjuk rasa beberapa ormas di Kota Bekasi menuntut "jatah" parkir minimarket.

Dalam video tersebut, telontar serangkaian tuntutan dari anggota-anggota ormas agar Pemerintah Kota Bekasi dan pengusaha minimarket "bekerja sama" dengan ormas agar mereka berhak menarik tarif parkir di minimarket.

Perwakilan ormas juga meminta agar polisi dan tentara tidak mem-backing urusan parkir minimarket ini dan menghalau mereka mengelola parkir.

Perwakilan pengusaha minimarket menyatakan “berusaha bersedia” bekerja sama dengan ormas dalam hal pengelolaan parkir, ucapan yang langsung menuai cemooh anggota ormas dan langsung diralat oleh si pengusaha.

Aan Suhanda yang mendampingi pengusaha itu terlihat bertepuk tangan setelah pengusaha itu menyatakan bersedia bekerja sama dan disambut sorak-sorai anggota ormas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com