Kompas.com - 07/11/2019, 11:15 WIB
KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Idris Ahmad mengungkapkan, banyak hal yang membingungkan anggota DPRD selama pembahasan anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Selama dua pekan pembahasan, ada banyak kegiatan yang anggarannya ditambah dan dikurangi, bahkan ada kegiatan baru yang diusulkan atau dihapus tanpa dasar surat atau penjelasan resmi yang bisa dijadikan pegangan.

"Yang jadi masalah utama saat ini adalah, ternyata tidak ada data yang bisa jadi rujukan bersama. Ada banyak versi, ini membingungkan para anggota DPRD dan publik. Kalau kami tidak jeli, kami pun dibuat bingung ini anggaran versi mana yang dibahas di rapat komisi," ungkap Idris dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2019).

"Saya khawatir pola anggaran siluman terjadi lagi, anggaran yang tidak ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun di KUA-PPAS awal, tiba-tiba muncul," lanjutnya.

Menurut Idris, berbagai versi revisi dan hasil pembahasan anggaran itu akan menyulitkan anggota dewan untuk melakukan analisa.

Ia mencontohkan, saat rapat komisi ada perbedaan rekapitulasi data antara Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Baca juga: PSI Kerap Bongkar Anggaran Janggal, F-Gerindra : Genitnya Harus Dikurangi

Bahkan, data yang disampaikan SKPD di kertas print out rapat berbeda dengan yang dipaparkan di layar proyektor.

"Di sisi lain, di e-budgeting pagunya masih tetap Rp 95,9 T dan tiap-tiap anggota dewan memiliki catatan masing-masing. Ada banyak sekali versi hasil pembahasan, mana yang benar? Jangan sampai karena eksekutif panik, semua proses ini bukannya tambah rapi malah tambah berantakan," ucapnya.

Idris berpendapat akan sulit bagi DPRD untuk memastikan apakah hasil pembahasan telah tercatat dengan baik.

Jika hasil pembahasan hanya dicatat manual di kertas atau dengan Microsoft Excel, maka akan sulit untuk mengetahui adanya pengurangan dan penambahan anggaran secara akurat.

"Sulit memantau apakah ada anggaran siluman yang diselundupkan. Kita sudah punya sistem e-budgeting yang akuntabel, kami tidak ingin pencatatan manual yang rawan manipulasi," tambah Idris.

Baca juga: Hindari Anggaran Siluman, F-PSI Minta Pemprov DKI Unggah KUA-PPAS Sebelum Dibahas di Banggar

Untuk itu PSI mendesak agar seluruh anggaran dibuka kepada publik dengan diunggah ke situs resmi apbd.jakarta.go.id.

Apalagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Pergub No 28 Tahun 2019 mengenai implementasi e-budgeting.

"Artinya, input di sistem e-budgeting harus menjadi referensi utama perencanaan anggaran di Jakarta. Fraksi PSI meminta demi tertibnya proses perencanaan anggaran dan menghindari anggaran siluman, pihak eksekutif harus menginput hasil pembahasan ke sistem e-budgeting sebelum rapat Banggar," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rizieq Shihab 'Ngamuk' Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Rizieq Shihab "Ngamuk" Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Megapolitan
Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Megapolitan
Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Megapolitan
Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Megapolitan
Polisi Telusuri Rekaman CCTV Buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Polisi Telusuri Rekaman CCTV Buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Pemprov DKI Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Megapolitan
Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Megapolitan
2.659 RT Zona Merah di Jakarta Wajib Terapkan Jam Malam, Terbanyak di Jakarta Barat

2.659 RT Zona Merah di Jakarta Wajib Terapkan Jam Malam, Terbanyak di Jakarta Barat

Megapolitan
Kak Seto Desak Polisi Segera Tangkap Anak Anggota DPRD Bekasi yang Diduga Perkosa dan Jual Remaja

Kak Seto Desak Polisi Segera Tangkap Anak Anggota DPRD Bekasi yang Diduga Perkosa dan Jual Remaja

Megapolitan
Masih Ada Aktivitas di Penginapan Tebet yang Baru Digerebek Polisi karena Kasus Prostitusi Online Anak

Masih Ada Aktivitas di Penginapan Tebet yang Baru Digerebek Polisi karena Kasus Prostitusi Online Anak

Megapolitan
Polisi: Pemuda yang Ditusuk hingga Tewas di Kalideres Tengah Melerai Dua Kelompok

Polisi: Pemuda yang Ditusuk hingga Tewas di Kalideres Tengah Melerai Dua Kelompok

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjut Senin Depan, Hakim: Masih Panjang...

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjut Senin Depan, Hakim: Masih Panjang...

Megapolitan
300 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan KTT ASEAN di Jakarta

300 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan KTT ASEAN di Jakarta

Megapolitan
Rizieq Dituduh Mengarahkan Saksi oleh Jaksa, Hakim: Masih Normal-normal Saja

Rizieq Dituduh Mengarahkan Saksi oleh Jaksa, Hakim: Masih Normal-normal Saja

Megapolitan
Mudik Dilarang, Agen PO Bus di Terminal Bayangan Cimanggis Setop Jual Tiket Mulai 5 Mei 2021

Mudik Dilarang, Agen PO Bus di Terminal Bayangan Cimanggis Setop Jual Tiket Mulai 5 Mei 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X