Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Fantastis Pembelian Pasir Dibantah, Anggota DPRD DKI Duga Anggaran Rp 52 Miliar Sudah Direvisi

Kompas.com - 11/11/2019, 16:58 WIB
Cynthia Lova,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdia menanggapi bantahan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat, Ida Subaidah soal anggaran janggal untuk pembelian pasir senilai Rp 52,16 miliar.

Meski dibantah, Ima memastikan data yang ia dapatkan itu benar dan valid.

Sebab, ia mendapat data itu langsung setelah rapat rancangan anggaran KUA-PPAS pada tanggal 31 Oktober 2019.

Ia justru menduga anggaran Rp 52,16 miliar itu dihapus dan direvisi setelah diungkap dan ramai diperbincangkan masyarakat.

“Jadi bisa saya pastikan data tersebut ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang dibantah hanya data pasir saja? Bagaimana dengan data 26 komponen lainnya? Apakah sudah direvisi dan dihapus juga setelah ramai?” ujar Ima melalui pesan singkat, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Buka-bukaan Anggaran Pengadaan Pasir di Sudin Pendidikan Jakarta Pusat yang Disebut Janggal...

Meski demikian, mantan staff Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu mengapresiasi upaya Sudin Pendidikan Jakarta Pusat yang telah merevisi anggaran tersebut.

“Bisa kemungkinan direvisi, tapi bagus juga kalau di revisi. Kita bantu kasih tahu komponen-komponen aneh,” kata Ima.

Ima berharap ke depannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih transparan memberi data kepada DPRD maupun publik.

Saat ini diakui Ima, ia sendiri pun telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membuka anggaran tersebut.

“Sudah koordinasi. Ini telah direvisi seharusnya. Berharapnya ke depan Pemprov DKI transparan dan memberi data aktual kepada DPRD,” tutur dia.

Sebelumnya, Ida Subaidah membantah temuan anggaran bernilai fantastis itu.

"Saya perlu jelaskan bahwa Sudin Wilayah II itu tidak punya anggaran untuk pembelian pasir sejumlah Rp 52,16 miliar, itu enggak benar," ujar dia pada Jumat (9/11/2019).

Baca juga: Sudin Pendidikan Jakarta Pusat Akui Ada Anggaran Pengadaan Pasir, Tapi Tak Sampai Rp 52 Miliar

Ida mengakui memang benar ada anggaran untuk pasir di dalam anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana. Namun, tidak dalam jumlah yang fantastis.

Dia menjelaskan, pengadaan pasir untuk pemeliharaan sarana prasarana tersebut hanya sebesar Rp 600 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com