Sudin Pendidikan Jakarta Pusat Akui Ada Anggaran Pengadaan Pasir, Tapi Tak Sampai Rp 52 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat, Ida Subaidah membantah adanya anggaran pembelian pasir senilai Rp 52,16 miliar.

"Saya perlu jelaskan bahwa Sudin Wilayah II itu tidak punya anggaran untuk pembelian pasir sejumlah Rp 52,16 miliar, itu nggak benar," ujar dia saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (8/11/2019).

Ida mengatakan, anggaran pengadaan pasir benar ada di dalam anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana.

Namun, tidak dalam jumlah yang fantastis.

Dia menjelaskan, pengadaan pasir untuk pemeliharaan sarana prasarana tersebut hanya sebesar Rp 600 juta.

"Pasir itu tersebar di 150 sekolah. Itu kan pasir digunakan untuk pemeliharaan, misalnya lapangan kan perlu dihalusin, taman itu kan tembok taman perlu diperbaiki. Itu perlu pasir. Itu Rp 600 juta loh ya," jelas dia.

Ida juga membantah pengadaan pasir dimaksudkan untuk alat peraga SMK Manajemen.

"Itu untuk pemeliharaan prasarana saja, sih. Bukan untuk alat peraga. Itu salah besar," kata dia.

Baca juga: Anggota DPRD DKI F-PDIP Ungkap Anggaran Janggal Rp 52 Miliar untuk Pembelian Pasir pada Dinas Pendidikan

Ida justru menyayangkan sikap DPRD DKI Jakarta yang membuat pernyataan ke publik tanpa data yang jelas.

Dia mempertanyakan pernnyataan politisi DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P, Ima Mahmudah yang mengatakan dana BOP untuk pengadaan pasir sebesar Rp 52 miliar.

"Saya ingin tanya sama yang mempublikasikan itu sumbernya dari mana? Karena kami hanya mempunyai Rp 33 miliar untuk semua BOP SMK BM (bisnis manajemen) dan SMP," kata dia.

Sebelumnya, Ima Mahdiah kembali menemukan anggaran janggal berupa pengadaan pasir dengan nilai fantastis dari anggaran Sudindik Wilayah II Jakarta Pusat.

Ima mengatakan, pekan lalu ia melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ia kemudian meminta data anggaran dari dinas tersebut.

"Kita masih menelusuri aku dibantu sama tim penyisir anak magang Fraksi PDI-P, nemuin hal-hal seperti contohnya pasir aku pikir ini kan bukan rehab. Di luar dari rehab ini bantuan BOP BOS itu kita telusuri," kata Ima saat ditemui di ruangannya di lantai 7 Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini mengaku menemukan sejumlah anggaran janggal, seperti anggaran untuk pasir senilai Rp 52,16 miliar.