JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pengungkapan anggaran janggal ke publik oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana memasuki babak baru.
Setelah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta oleh seorang warga karena dinilai melanggar kode etik, William secara perdana diperiksa oleh Badan Kehormatan pada Selasa (12/11/2019).
Seusai disidang oleh para seniornya, William menceritakan bahwa pemeriksaan berlangsung dengan baik.
Bahkan, kata dia, seluruh anggota Badan Kehormatan setuju bahwa hal yang dilakukan William adalah sikap kritis.
"Suasana tadi berlangsung sejuk ya, maksudnya dengan sangat baik, mungkin nanti tinggal tunggu saja dari BK. Pada intinya semuanya setuju bahwa ini sikap kritis," kata William seusai diperiksa, di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Selama diperiksa, William menjelaskan tentang kronologi mengapa dirinya mengunggah berbagai anggaran janggal ke media sosial.
Menurut dia, hal tersebut memang sikap politik dari Fraksi PSI yang menginginkan dokumen APBD bisa diakses publik.
"Saya serahkan semua lah ke pada Badan Kehormatan yang penting saya itu satu prinsip kami yang enggak bisa melanggar, atau prinsip yang tidak bisa kami tolerir adalah transparansi anggaran, kalau menurut saya itu harga mati, sudah final lah," kata William.
Tak gentar. Kata ini patut disematkan kepada William yang berjanji akan tetap membuka anggaran janggal ke publik meski dilaporkan ke BK.
"Pasti kami akan terus mengkritik setiap anggaran-anggaran tersebut dan semuanya akan kami buka," janjinya.
