Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Pabrik Sepatu Ramai-ramai Angkat Kaki dari Banten, Apa Sebabnya?

Kompas.com - 19/11/2019, 08:58 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Setidaknya 10 dari 25 pabrik sepatu akan pindah dari Banten dalam waktu dekat. Ada apa sesungguhnya?

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan, bukan tanpa alasan pabrik-pabrik tersebut pindah dari Provinsi Banten yang notabene memang sebagai tempat berdirinya pabrik dari beragam industri.

"Terhitung Juni 2019, sudah ada 25 pabrik yang berinvestasi di Jawa tengah dan mendapatkan izin. Dari 25 pabrik itu, sebagai besar dari Banten," ujar dia saat dihubungi Kompas.com pekan lalu.

Firman mengaku, pabrik-pabrik tersebut memilih Jawa Tengah sebagai tempat baru mereka karena dinilai lebih kompetitif dari sisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berdampak pada biaya produksi.

Baca juga: 10 Pabrik Sepatu di Banten Pindah ke Jawa Tengah

Selain itu, lanjut Firman, harga pasar alas kaki saat ini terus bersaing dengan negara-negara tetangga.

"Alas kaki itu produk yang pasti dikomparasi di luar negeri terutama pesaing kita kan Vietnam, Kamboja, China, mungkin juga Bangladesh," kata dia.

Dengan kondisi itu, kata Firman, pada akhirnya para investor di industri alas kaki melihat Banten sebagai tempat yang tidak kompetitif lagi.

"UMK-nya tinggi dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota) juga (tinggi)," kata dia.

Untuk diketahui, UMK Tangerang 2019 menyentuh angka Rp 3,86 juta. Pada tahun 2020 mendatang, UMK itu direncanakan naik menjadi Rp 4,19 juta.

Tanpa Perhatian Pemerintah Banten

Firman mengaku, Aprisindo sebelumnya pernah bernegosiasi dengan Pemprov Banten terkait Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) yang begitu tinggi di wilayah tersebut.

Termasuk terkait insentif yang bisa diraih perusahaan sepatu karena ikut ambil bagian memutar perekonomian di wilayah Banten.

"Selama ini insentif baru dari pusat, dari pemda sendiri enggak ada, apalagi UMK yang tinggi plus UMSK. Kalau UMSK bisa dihapus mungkin bisa lebih kompetitif untuk industri kita," jelas dia.

Berdampak pada pengagguran

Pemindahan pabrik-pabrik sepatu yang sudah menampung banyak tenaga kerja tersebut akan memberikan efek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

Relokasi pabrik sepatu dari provinsi Banten ke Provinsi Jawa Tengah tersebut akan berpotensi menambah ratusan ribu pengangguran baru di Banten.

Setidaknya, kata Firman, akan berdampak pada ratusan ribu pekerja yang saat ini masih berstatus karyawan pabrik sepatu yang tersebar di provinsi Banten.

"Satu pabrik bisa (merumahkan karyawan) sampai 100.000, jadi serapan tenaga kerja alas kaki sangat besar sekali sebenarnya," ujar dia. 

Baca juga: Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Firman mengatakan, saat ini pabrik-pabrik sepatu di Banten masih proses produksi dan belum merumahkan karyawannya.

Akan tetapi, lanjut Firman, pabrik sepatu di Banten itu sudah sama sekali tidak mengadakan penambahan karyawan.

"Tidak ada penambahan, bahkan mulai ada pengurangan. Kalaupun harus ada PHK pasti mengikuti peraturan perundang-undangan." kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com