Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digusur karena Ada Proyek DDT, Pedagang Pisang di Pisangan Lama Keluhkan Waktu untuk Relokasi yang Mepet

Kompas.com - 24/11/2019, 16:21 WIB
Dean Pahrevi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pedagang pisang di Jalan Raya Pisangan Lama, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, mengeluhkan rencana penertiban lapak tempat mereka berdagang.

Lapak-lapak mereka akan digusur karena terkena proyek pembangunan Double-Double Track (DDT) atau jalur dwi ganda kereta api.

Hal itu menyebabkan para pedagang harus mengosongkan lapaknya dan mau direlokasi ke tempat lain.

Yus Rustadi, koordinator pedagang pisang setempat mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan rencana pembangunan DDT. Namun, mereka mengeluhkan mepetnya waktu untuk relokasi yang diberikan pemerintah.

Baca juga: Pelintasan KA di Pisangan Lama Ditutup, Pejalan Kaki Masih Bisa Lewat

"Di sini kami ada 80-an pedagang, ditambah anak buah bisa ratusan. Kami tidak masalah direlokasi untuk kepentingan proyek, tapi yang kami sayangkan waktu untuk relokasi dikasihnya sangat mepet, hanya semingguan," kata Rustadi di lokasi, Minggu (24/11/2019).

Ia mengungkapkan, para pedagang diberi waktu sampai akhir November 2019 untuk mengosongkan lapakn. Waktu itu dirasa sangat tidak cukup mengingat sulit untuk mencari tempat baru buat berdagang.

"Pemerintah kasih kami tempat di Pasar Klender, kami tidak mau, tidak setuju, di sana sepi pengunjung. Ada ratusan pedagang di sana tapi milihnya berjualan di jalanan. Kami juga butuh waktu relokasi agak lama karena ini kan pisang gampang busuk, sulit juga cari tempat baru," ujar Rustadi.

Mereka sempat meminta agar direlokasi ke Jalan Pisangan Lama Timur, dekat Dipo kereta Stasiun Cipinang. Namun, itu tidak diizinkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Kelalaian Kerja Berujung Maut di Proyek DDT Jatinegara

"Kami mintanya di dekat Dipo kereta karena tidak jauh dari sini. Kami pindahin barang dagangan juga mudah. Tapi tidak boleh, kami menyelesaikan masalah dengan masalah," ujar Rustadi.

Mereka berharap Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan waktu lebih terkait relokasi dagangan. Mereka juga meminta pemerintah memberikan lokasi berdagang yang strategis.

"Kami maunya diberikan waktu yang cukup, tiga bulan saya rasa cukup untuk kami relokasi," ujar Rustadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com