Puji Data Dukcapil, Tito Karnavian Sebut Pengungkapan Kasus Terorisme Jadi Lebih Mudah

Kompas.com - 26/11/2019, 08:36 WIB
Mendagri Tito Karnavian usai menghadiri acara pemberian penghargaan ormas berprestasi  di Hotel Widya Candra, Jakarta, Senin (25/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comMendagri Tito Karnavian usai menghadiri acara pemberian penghargaan ormas berprestasi di Hotel Widya Candra, Jakarta, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji data penduduk yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil saat memberi sambutan di Rapat Koordinasi Nasional, Senin (25/11/2019) malam.

Dalam sambutannya, Tito menyebutkan 1.268 instansi telah menggunakan data kependudukan dari Dukcapil. Termasuk Polri, institusi yang pernah ia pimpin selama tiga tahun.

Tito lantas menjelaskan bagaimana sulitnya ia mencari identitas pelaku bom Bali sewaktu masih aktif di kepolisian.

"Saya menyampaikan pengalaman saya, waktu menangani teror bom Bali kami harus cari orangnya, sudah ada sidik jarinya, sudah ada mukanya tapi karena enggak ada sistemnya kami harus cari manual," kata Tito dalam sambutannya di Discovery Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara.

Tito menjelaskan saking sulitnya ia mencari identitas pelaku bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan hanya sekedar mencari identitas pelaku.

Tapi itu semua berubah ketika fasilitas KTP elektronik dari Dirjen Dukcapil digunakan oleh kepolisian.

Ia lantas mencontohkan kasus lain seperti tujuh teroris di Tuban yang ditembak mati, dua pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu, dan bom di jalan Thamrin saat Tito menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

"Tinggal cekrek foto, terus menggunakan alat untuk mengambil sidik jarinya, dalam hitungan detik, sudah keluar (data tersangka), tahu alamatnya di mana, tim segera berangkat, hanya hitungan menit kami bisa menyelesaikan perkara," ujar Tito.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Dirjen Dukcapil sudah mencatat data dari 98 persen warga Indonesia yang jumlahnya lebih dari 250 juta penduduk.

"Saya membayangkan kalau seandainya ada smart city dibuat berdasarkan kepada dukcapil maka jumlah polisi di jalan bisq dikurangi sehingga bermanfaat untuk kegiatan lain," pungkas Tito.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Penonton Bioskop Hanya Boleh 25 Persen, Asosiasi: Kami Merugi

Jumlah Penonton Bioskop Hanya Boleh 25 Persen, Asosiasi: Kami Merugi

Megapolitan
Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Megapolitan
Bioskop CGV di Jakarta Mulai Buka Hari Ini, Protokol Kesehatan Dipastikan Siap

Bioskop CGV di Jakarta Mulai Buka Hari Ini, Protokol Kesehatan Dipastikan Siap

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Bertambah 23, Kini Kasus Positif Covid-19 Capai 3.804 di Kabupaten Bekasi

UPDATE 20 Oktober: Bertambah 23, Kini Kasus Positif Covid-19 Capai 3.804 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Polisi Pulangkan Sejumlah Pedemo Tolak Omnibus Law yang Diamankan di Sekitar Istana

Polisi Pulangkan Sejumlah Pedemo Tolak Omnibus Law yang Diamankan di Sekitar Istana

Megapolitan
Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Megapolitan
30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

Megapolitan
Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Megapolitan
Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Megapolitan
Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Megapolitan
Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Megapolitan
Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

Megapolitan
Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Megapolitan
Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X