Anggaran Rusunami DP 0 Dipangkas, Pemprov DKI Buka Peluang Kerja Sama dengan Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, pihaknya bakal bekerja sama dengan swasta untuk memfasilitasi rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) Rp 0.

Hal ini karena dipicu pemangkasan dana talangan untuk uang muka pembelian rusun tersebut sebesar Rp 1,5 triliun dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.

"Dari sekian jumlahnya menjadi tinggal Rp 500 miliar di 2020. Kondisi ini memacu kami agar dari sektor swasta mana, yang mau bergabung lagi," ucap Kelik saat dikonfirmasi, Sabtu (30/11/2019).

Baca juga: Catatan Fraksi PDI-P di 2 Tahun Kepemimpinan Anies, dari Penanganan Banjir hingga Rumah DP 0 Rupiah

Ia menyebutkan dinasnya akan memetakan pihak swasta yang mau bekerja sama mendukung pembangunan ini agar terus berjalan.

"Cuma kami mau memetakan dulu nih, swasta mana yang mau mendukung pembangunan ini. Jadi semangat kami pendaftaran kami akan terima. Tidak ada pada istilahnya, intinya program jalan terus," tuturnya.

"Sambil kami nanti mencari mana yang bisa tersedia dulu di 2020, kan masih butuh proses pembangunan juga," lanjut dia.

Kelik memastikan rusunami DP 0 rupiah akan terus dibangun karena program tersebut terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kalau kami terus terang sesuai target kita tadi RPJMD untuk menambah tersedianya hunian pada masyarakat yang sasaran kita, target kita memang itu, pembangunan rakyat tadinya," ucap Kelik.

Diketahui, dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami DP 0 rupiah dipangkas Rp 1,5 triliun. Dengan demikian, dana talangan yang akan tersedia hanya Rp 500 miliar.

Pemprov DKI Jakarta mulanya mengajukan anggaran dengan nomenklatur Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah sebagai bentuk pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun dalam rancangan KUA-PPAS 2020 yang diserahkan pada Juli 2019.

Namun, anggaran itu dipangkas menjadi Rp 1 triliun setelah dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI pada 25 November 2019 karena rancangan KUA-PPAS 2020 defisit.

Baca juga: Berantas Rumah Tak Layak Huni, DKI Genjot Program DP 0 Rupiah

Setelah dipangkas menjadi Rp 1 triliun, rancangan KUA-PPAS 2020 nyatanya masih defisit. DPRD dan Pemprov DKI sepakat untuk kembali menyisir rancangan KUA-PPAS 2020.

Hasilnya, DPRD DKI mengusulkan anggaran untuk dana talangan itu dinolkan dalam rapat pimpinan gabungan pada Rabu kemarin. Sementara Pemprov DKI meminta dana talangan tetap ada, namun anggarannya dikurangi menjadi Rp 500 miliar.

Anggaran untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah itu akhirnya disepakati Rp 500 miliar.