Hati-Hati Tertipu Ponsel Murah Merek China Produksi Penjaringan

Kompas.com - 02/12/2019, 20:31 WIB
Barang bukti ponsel ilegal yang diproduksi sebuah pabrik dikawasan Ruko Toho, Penjaringan, Jakarta Utara KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIBarang bukti ponsel ilegal yang diproduksi sebuah pabrik dikawasan Ruko Toho, Penjaringan, Jakarta Utara

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menggerebek sebuah pabrik ponsel ilegal di kawasan Ruko Toho, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin  (2/12/2019).

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan, pabrik tersebut memproduksi ponsel pintar dengan sejumlah merek asal China dengan harga miring.

"Yang dilakukan oleh tersangka ini lebih cenderung pada meniru ataupun mengikuti tren handphone yang ada di pasaran. Jadi misalnya ada merek tertentu, laku, kemudian dia membuat semacam pembandingnya dengan harga yang jauh lebih murah," kata Budhi Herdi Susianto di lokasi pabrik.

Budhi menyebutkan tersangka NG mendapatkan suku cadang atau sparepart untuk merakit ponsel ilegal itu dari negara China. Atas dasar itulah ia memilih merek dari China untuk direplikasi.

Baca juga: Pabrik Ponsel Ilegal di Penjaringan Diprediksi Raup 12 Miliar Selama Dua Tahun Berproduksi

Namun, kata Budhi, ponsel yang diproduksi di pabrik tersebut tidak mendapatkan pengujian yang layak sesuai dengan yang diatur oleh Kominfo RI.

"Akibatnya di lapangan, kita bisa memprediksikan bahwa handphone ini mudah rusak, bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh misalnya di-charge cepat panas dan bisa sampai terjadi gangguan dan sebagainya," kata Budhi.

Setiap harinya, pabrik yang mempekerjakan 29 karyawan itu bisa memproduksi sampai 200 unit dari 70 jenis ponsel yang berbeda.

Ponsel-ponsel itu diedarkan ke seluruh wilayah di Indonesia karena dijual secara online oleh tersangka.

Telah beroperasi selama 2 tahun, polisi memprediksi pabrik ini telah meraup keuntungan hingga Rp 12 Milyar. Namun, pekerjanya tidak dibayar secara layak.

Sebanyak 29 pegawai itu hanya mendapatkan upah sekitar Rp 800.000 hingga Rp 1.600.000 setiap bulannya.

Dalam kasus ini, polisi baru menetapkan NG sebagai tersangka, sementara 29 pegawainya masih berstatus saksi.

Terhadap NG dikenakan beberapa pasal, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penggerebekan yang terjadi pada siang ini, polisi turut mengamankan 18.000 unit ponsel ilegal dengan 17 jenis yang berbeda.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Megapolitan
33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

Megapolitan
Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Megapolitan
Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Megapolitan
Seberangi Kali Pesanggrahan, Seorang Pria Terpeleset dan Hanyut

Seberangi Kali Pesanggrahan, Seorang Pria Terpeleset dan Hanyut

Megapolitan
Pembegal Perwira Marinir Sudah 11 Kali Beraksi di Jakarta

Pembegal Perwira Marinir Sudah 11 Kali Beraksi di Jakarta

Megapolitan
Dua Pekan PSBB, Satpol PP Jakbar Kumpulkan Denda Rp 47,6 Juta dari Warga Tak Pakai Masker

Dua Pekan PSBB, Satpol PP Jakbar Kumpulkan Denda Rp 47,6 Juta dari Warga Tak Pakai Masker

Megapolitan
Soal Penggunaan GeNose di Stasiun, Epidemiolog: Terburu-buru, Semuanya Ingin Jokowi Senang

Soal Penggunaan GeNose di Stasiun, Epidemiolog: Terburu-buru, Semuanya Ingin Jokowi Senang

Megapolitan
Wagub DKI: 50 Persen Kapasitas RS Bisa Digunakan untuk Pasien Covid-19

Wagub DKI: 50 Persen Kapasitas RS Bisa Digunakan untuk Pasien Covid-19

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Izin Edar GeNose C19 Seharusnya Diterbitkan untuk Riset

Epidemiolog Sebut Izin Edar GeNose C19 Seharusnya Diterbitkan untuk Riset

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X