Hati-Hati Tertipu Ponsel Murah Merek China Produksi Penjaringan

Kompas.com - 02/12/2019, 20:31 WIB
Barang bukti ponsel ilegal yang diproduksi sebuah pabrik dikawasan Ruko Toho, Penjaringan, Jakarta Utara KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIBarang bukti ponsel ilegal yang diproduksi sebuah pabrik dikawasan Ruko Toho, Penjaringan, Jakarta Utara

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menggerebek sebuah pabrik ponsel ilegal di kawasan Ruko Toho, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin  (2/12/2019).

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan, pabrik tersebut memproduksi ponsel pintar dengan sejumlah merek asal China dengan harga miring.

"Yang dilakukan oleh tersangka ini lebih cenderung pada meniru ataupun mengikuti tren handphone yang ada di pasaran. Jadi misalnya ada merek tertentu, laku, kemudian dia membuat semacam pembandingnya dengan harga yang jauh lebih murah," kata Budhi Herdi Susianto di lokasi pabrik.

Budhi menyebutkan tersangka NG mendapatkan suku cadang atau sparepart untuk merakit ponsel ilegal itu dari negara China. Atas dasar itulah ia memilih merek dari China untuk direplikasi.

Baca juga: Pabrik Ponsel Ilegal di Penjaringan Diprediksi Raup 12 Miliar Selama Dua Tahun Berproduksi

Namun, kata Budhi, ponsel yang diproduksi di pabrik tersebut tidak mendapatkan pengujian yang layak sesuai dengan yang diatur oleh Kominfo RI.

"Akibatnya di lapangan, kita bisa memprediksikan bahwa handphone ini mudah rusak, bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh misalnya di-charge cepat panas dan bisa sampai terjadi gangguan dan sebagainya," kata Budhi.

Setiap harinya, pabrik yang mempekerjakan 29 karyawan itu bisa memproduksi sampai 200 unit dari 70 jenis ponsel yang berbeda.

Ponsel-ponsel itu diedarkan ke seluruh wilayah di Indonesia karena dijual secara online oleh tersangka.

Telah beroperasi selama 2 tahun, polisi memprediksi pabrik ini telah meraup keuntungan hingga Rp 12 Milyar. Namun, pekerjanya tidak dibayar secara layak.

Sebanyak 29 pegawai itu hanya mendapatkan upah sekitar Rp 800.000 hingga Rp 1.600.000 setiap bulannya.

Dalam kasus ini, polisi baru menetapkan NG sebagai tersangka, sementara 29 pegawainya masih berstatus saksi.

Terhadap NG dikenakan beberapa pasal, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penggerebekan yang terjadi pada siang ini, polisi turut mengamankan 18.000 unit ponsel ilegal dengan 17 jenis yang berbeda.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 di Depok: Pasien Positif Bertambah 6 Orang dan 2 Meninggal dalam Sehari

UPDATE Covid-19 di Depok: Pasien Positif Bertambah 6 Orang dan 2 Meninggal dalam Sehari

Megapolitan
Warga Pamulang Dirikan Dapur Umum, Bagikan Makanan ke Ojol dan Tukang Becak

Warga Pamulang Dirikan Dapur Umum, Bagikan Makanan ke Ojol dan Tukang Becak

Megapolitan
Muncul Tulisan Provokatif 'Sudah Krisis Saatnya Membakar' di Kota Tangerang Jelang PSBB Jakarta

Muncul Tulisan Provokatif "Sudah Krisis Saatnya Membakar" di Kota Tangerang Jelang PSBB Jakarta

Megapolitan
PSBB Diterapkan, Kendaraan yang Masuk Jakarta Dicek Polisi

PSBB Diterapkan, Kendaraan yang Masuk Jakarta Dicek Polisi

Megapolitan
UPDATE Covid-19 10 April: Bekasi Catat 84 Pasien Positif Covid-19

UPDATE Covid-19 10 April: Bekasi Catat 84 Pasien Positif Covid-19

Megapolitan
Serba Serbi PSBB di Ibu Kota, Aturan dan Sanksi agar Corona Cepat Mereda

Serba Serbi PSBB di Ibu Kota, Aturan dan Sanksi agar Corona Cepat Mereda

Megapolitan
Pengusaha Konveksi di Pamulang Keluhkan Harga Bahan yang Meroket di Tengah Pandemi Covid-19

Pengusaha Konveksi di Pamulang Keluhkan Harga Bahan yang Meroket di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Prihatin dengan Tenaga Medis, Pengusaha Konveksi di Pamulang Produksi APD dan Bagikan Secara Gratis

Prihatin dengan Tenaga Medis, Pengusaha Konveksi di Pamulang Produksi APD dan Bagikan Secara Gratis

Megapolitan
Penerapan PSSB Kota Bogor Diusulkan Berbarengan dengan Bantuan dari Pemprov Jabar

Penerapan PSSB Kota Bogor Diusulkan Berbarengan dengan Bantuan dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Polisi dan TNI Akan Tempatkan Aparat di Pasar Swalayan Selama PSBB Jakarta

Megapolitan
Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

Megapolitan
Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Megapolitan
DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X