Kemendagri Beri Perpanjangan Waktu, DKI Harus Selesaikan APBD Sebelum 31 Desember

Kompas.com - 03/12/2019, 20:54 WIB
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri memberi perpanjangan waktu DKI Jakarta untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebelum tanggal 31 Desember 2019.

Padahal, seharusnya dokumen angaran tersebut harus diserahkan paling telat 30 November 2019.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan pembahasan tersebut harus dituntaskan sebelum pelaksanaan anggaran pada tahun yang baru dimulai yakni 1 Januari 2020.

"Makanya sekarang kami tinggal tunggu. Saya berharap, saya sih masih optimis hari ini baru tanggal 3 Desember maka sampai 31 Desember yang daerahnya belum sampai ini enggak selesai-selesai (harus diselesaikan)," ungkap Syarifuddin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Kemendagri Akan Surati Pemprov DKI karena Terlambat Serahkan Dokumen APBD 2020

Jika Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum menyelesaikan pembahasan anggaran sebelum tenggat waktu tersebut, akan dikenakan sanksi berupa ditundanya pembayaran gaji selama enam bulan.

Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 312 ayat 2 yang berbunyi "DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan".

"Kecuali sampai 1 Januari belum disetujui bersama itu bisa kena sanksi administrasi," ucapnya.

Selain Jakarta, ada 10 provinsi lainnya yang juga belum menyelesaikan pembahasan APBD 2020. Sedangkan yang telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 23 provinsi.

Baca juga: Telat Selesaikan APBD 2020, Anies dan DPRD DKI Belum Kena Sanksi Tak Gajian 6 Bulan

Dokumen ke-23 provinsi tersebut akan diperiksa mulai Rabu (4/12/2019) esok hari atau terhitung tiga hari kerja sejak 30 November 2019.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 87,95 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan RAPBD DKI 2020 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019).

Sementara pada 11 Desember 2019, DPRD DKI baru akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan raperda tentang APBD 2020.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembobol ATM di Pondok Aren Klaim Gunakan Uang Curian untuk Santunan

Pembobol ATM di Pondok Aren Klaim Gunakan Uang Curian untuk Santunan

Megapolitan
Polisi: Komplotan Pembobol ATM Telah Beraksi di 7 Minimarket Wilayah Tangsel

Polisi: Komplotan Pembobol ATM Telah Beraksi di 7 Minimarket Wilayah Tangsel

Megapolitan
Jakarta Banjir, Ini Daftar Area Hijau yang Kini Berubah Jadi Mal hingga Gedung

Jakarta Banjir, Ini Daftar Area Hijau yang Kini Berubah Jadi Mal hingga Gedung

Megapolitan
Sempat Kabur, Komplotan Pembobol ATM Minimarket di Pondok Aren Akhirnya Ditangkap

Sempat Kabur, Komplotan Pembobol ATM Minimarket di Pondok Aren Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Begini Cerita Terbentuknya Komplotan Miras Impor Palsu di Jakarta Utara

Begini Cerita Terbentuknya Komplotan Miras Impor Palsu di Jakarta Utara

Megapolitan
Jelang Imlek, Patung-patung Dewa di Wihara Dharma Bakti Dibersihkan

Jelang Imlek, Patung-patung Dewa di Wihara Dharma Bakti Dibersihkan

Megapolitan
Dipaksa Akui Lempar Batu, Lutfi Si Pembawa Bendera Mengaku Disetrum dan Dipukul

Dipaksa Akui Lempar Batu, Lutfi Si Pembawa Bendera Mengaku Disetrum dan Dipukul

Megapolitan
Pesan Anies ke Cawagub DKI, Janji Kampanyenya Diikuti

Pesan Anies ke Cawagub DKI, Janji Kampanyenya Diikuti

Megapolitan
Warga Sebut Semen Cor di Flyover Gaplek Sudah Dua Kali Rembes

Warga Sebut Semen Cor di Flyover Gaplek Sudah Dua Kali Rembes

Megapolitan
Pemalsu Miras Impor di Jakarta Utara Jual Produknya Seharga Rp 200.000

Pemalsu Miras Impor di Jakarta Utara Jual Produknya Seharga Rp 200.000

Megapolitan
Mengapa Tak Ada Politisi PKS yang Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Bersama Gerindra?

Mengapa Tak Ada Politisi PKS yang Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Bersama Gerindra?

Megapolitan
Polisi Amankan 1 Kendaraan Roda Empat dalam Bentrok Ormas di Bogor

Polisi Amankan 1 Kendaraan Roda Empat dalam Bentrok Ormas di Bogor

Megapolitan
Ada Barongsai Air dan Darat di Seaworld Saat Perayaan Imlek 2020

Ada Barongsai Air dan Darat di Seaworld Saat Perayaan Imlek 2020

Megapolitan
Semen Cor Proyek Flyover Rembes, Jalan Gaplek Macet Panjang

Semen Cor Proyek Flyover Rembes, Jalan Gaplek Macet Panjang

Megapolitan
Nama Cawagub DKI Diganti, Anies Yakin Gerindra-PKS Punya Pertimbangan Matang

Nama Cawagub DKI Diganti, Anies Yakin Gerindra-PKS Punya Pertimbangan Matang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X