Telat Selesaikan APBD 2020, Anies dan DPRD DKI Belum Kena Sanksi Tak Gajian 6 Bulan

Kompas.com - 03/12/2019, 20:20 WIB
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan ditangguhkan gajinya selama enam bulan jika belum menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 ke Kemendagri sebelum tanggal 31 Desember 2019.

Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 312 ayat 2 yang berbunyi "DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan".

Sedianya dokumen tersebut harus diserahkan 30 hari sebelum tahun anggaran baru atau pada 30 November 2019 lalu.


Namun karena belum selesai pembahasan Kemendagri memberi waktu dan juga mengingatkan agar segera dituntaskan pembahasannya.

Baca juga: Kemendagri Akan Surati Pemprov DKI karena Terlambat Serahkan Dokumen APBD 2020

"Sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran berarti 1 Januari artinya apabila nanti sampai 31 Desember belum menyetujui bersama maka itu dikenai sanksi. Iya bagi daerah yang belum menyetujui bersama," ucap Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/12/2019).

Syarifuddin pun mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan pihak legislatif agar segera menyelesaikan pembahasan RAPBD 2020.

Ia mengisyaratkan bahwa saat ini DKI Jakarta dan 10 provinsi lain yang belum menyelesaikan pembahasan itu diberi lampu merah.

"Makanya ketika ditanya sudah lampu merah? Ya. Karena aturannya 30 November harusnya selesai. Jadi bicara ketepatan waktu artinya sudah tidak tepat tapi belum kena sanksi. Kecuali sampai 1 Januari belum disetujui bersama itu bisa kena sanksi administrasi. Makanya sekarang kami tinggal tunggu," jelasnya.

Baca juga: Direkomendasikan Dicoret, Anggaran TGUPP Tetap Dialokasikan pada Rancangan APBD 2020

Adapun Pemprov DKI Jakarta dan legislatif akan dikirimi surat peringatan pada Senin (9/12/2019) minggu depan.

"Paling enggak minggu depan kami sudah harus menyurat mengingatkan yang belum. Rencana kita artinya kita sudah tau betul yang akan terlambat. Mulai hari Senin. Kami sudah siapkan surat-suratnya, tapi tidak realistis kalau ditegur sekarang," tutur Syarifuddin.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 87,95 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan RAPBD DKI 2020 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019).

Sementara pada 11 Desember 2019, DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna untuk menyepakati raperda tentang APBD 2020.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Cerita Ahok yang Dianggap Tak Manusiawi | Viral, Sekolah Bobrok di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Cerita Ahok yang Dianggap Tak Manusiawi | Viral, Sekolah Bobrok di Bekasi

Megapolitan
3 Korban Kecelakaan Bus di Subang Masih Dirawat Intensif di RSUD Kota Depok

3 Korban Kecelakaan Bus di Subang Masih Dirawat Intensif di RSUD Kota Depok

Megapolitan
Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan, KSPI Gelar Unjuk Rasa di DPR

Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan, KSPI Gelar Unjuk Rasa di DPR

Megapolitan
Mirisnya Kondisi SDN Samudrajaya 04 Bekasi...

Mirisnya Kondisi SDN Samudrajaya 04 Bekasi...

Megapolitan
6.000 Personel Gabungan Amankan Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI Hari Ini

6.000 Personel Gabungan Amankan Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI Hari Ini

Megapolitan
Pemkot Jaksel Buat 420 Sumur Resapan Selama 2019

Pemkot Jaksel Buat 420 Sumur Resapan Selama 2019

Megapolitan
Ujian SIM di Daan Mogot Kembali Pakai Sistem E-Drives

Ujian SIM di Daan Mogot Kembali Pakai Sistem E-Drives

Megapolitan
Senin Sore, Lutfi Alfiandi Pemuda Pembawa Bendera Saat Demo Diperiksa sebagai Terdakwa

Senin Sore, Lutfi Alfiandi Pemuda Pembawa Bendera Saat Demo Diperiksa sebagai Terdakwa

Megapolitan
Pemprov DKI: Trotoar Cikini Belum Ditanam Pohon karena Ada Penataan Saluran

Pemprov DKI: Trotoar Cikini Belum Ditanam Pohon karena Ada Penataan Saluran

Megapolitan
Hari Ini, Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Dijadwalkan Diperiksa sebagai Pelapor Akun @digeeembok

Hari Ini, Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Dijadwalkan Diperiksa sebagai Pelapor Akun @digeeembok

Megapolitan
Merawat Keberagaman dan Kebaikan Lewat Tradisi Patekoan di Glodok

Merawat Keberagaman dan Kebaikan Lewat Tradisi Patekoan di Glodok

Megapolitan
Petugas Pintu Air Manggarai Kerap Dapat Rezeki Kiriman 'Online'

Petugas Pintu Air Manggarai Kerap Dapat Rezeki Kiriman "Online"

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Senin Siang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Senin Siang

Megapolitan
Mengenal Patekoan di Glodok, Tradisi Menyuguhkan Teh Gratis Setiap Hari

Mengenal Patekoan di Glodok, Tradisi Menyuguhkan Teh Gratis Setiap Hari

Megapolitan
Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X