Telat Selesaikan APBD 2020, Anies dan DPRD DKI Belum Kena Sanksi Tak Gajian 6 Bulan

Kompas.com - 03/12/2019, 20:20 WIB
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan ditangguhkan gajinya selama enam bulan jika belum menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 ke Kemendagri sebelum tanggal 31 Desember 2019.

Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 312 ayat 2 yang berbunyi "DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan".

Sedianya dokumen tersebut harus diserahkan 30 hari sebelum tahun anggaran baru atau pada 30 November 2019 lalu.


Namun karena belum selesai pembahasan Kemendagri memberi waktu dan juga mengingatkan agar segera dituntaskan pembahasannya.

Baca juga: Kemendagri Akan Surati Pemprov DKI karena Terlambat Serahkan Dokumen APBD 2020

"Sebelum dimulainya pelaksanaan anggaran berarti 1 Januari artinya apabila nanti sampai 31 Desember belum menyetujui bersama maka itu dikenai sanksi. Iya bagi daerah yang belum menyetujui bersama," ucap Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/12/2019).

Syarifuddin pun mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan pihak legislatif agar segera menyelesaikan pembahasan RAPBD 2020.

Ia mengisyaratkan bahwa saat ini DKI Jakarta dan 10 provinsi lain yang belum menyelesaikan pembahasan itu diberi lampu merah.

"Makanya ketika ditanya sudah lampu merah? Ya. Karena aturannya 30 November harusnya selesai. Jadi bicara ketepatan waktu artinya sudah tidak tepat tapi belum kena sanksi. Kecuali sampai 1 Januari belum disetujui bersama itu bisa kena sanksi administrasi. Makanya sekarang kami tinggal tunggu," jelasnya.

Baca juga: Direkomendasikan Dicoret, Anggaran TGUPP Tetap Dialokasikan pada Rancangan APBD 2020

Adapun Pemprov DKI Jakarta dan legislatif akan dikirimi surat peringatan pada Senin (9/12/2019) minggu depan.

"Paling enggak minggu depan kami sudah harus menyurat mengingatkan yang belum. Rencana kita artinya kita sudah tau betul yang akan terlambat. Mulai hari Senin. Kami sudah siapkan surat-suratnya, tapi tidak realistis kalau ditegur sekarang," tutur Syarifuddin.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 87,95 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan RAPBD DKI 2020 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019).

Sementara pada 11 Desember 2019, DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna untuk menyepakati raperda tentang APBD 2020.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu di Cipayung

Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu di Cipayung

Megapolitan
Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

Megapolitan
Bantah Ada Bocoran Ujian di SMAN 1 Depok, Kepala Sekolah Sebut Berawal dari Ribut Siswa

Bantah Ada Bocoran Ujian di SMAN 1 Depok, Kepala Sekolah Sebut Berawal dari Ribut Siswa

Megapolitan
Pemkot Jakut Uji Coba Pembatasan Kontainer di Jalan Cilincing Raya Awal 2020

Pemkot Jakut Uji Coba Pembatasan Kontainer di Jalan Cilincing Raya Awal 2020

Megapolitan
Sakit Hati Ditegur, Pria di Ciracas Aniaya Tetangga dengan Celurit

Sakit Hati Ditegur, Pria di Ciracas Aniaya Tetangga dengan Celurit

Megapolitan
PT KAI Klaim Sudah Koordinasi dengan Dishub soal Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi

PT KAI Klaim Sudah Koordinasi dengan Dishub soal Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi

Megapolitan
Area Lay Bay Stasiun Bekasi Ditutup Selamanya

Area Lay Bay Stasiun Bekasi Ditutup Selamanya

Megapolitan
Maling Motor Terjebak Macet Dihakimi Warga hingga Tewas

Maling Motor Terjebak Macet Dihakimi Warga hingga Tewas

Megapolitan
Diduga Cemburu, Suami Bacok Istri hingga Tewas di Pamulang

Diduga Cemburu, Suami Bacok Istri hingga Tewas di Pamulang

Megapolitan
Anies Ingin Seluruh Transportasi Ramah Perempuan

Anies Ingin Seluruh Transportasi Ramah Perempuan

Megapolitan
Damkar Jaktim Evakuasi 7 Sarang Tawon Vespa dalam Sehari

Damkar Jaktim Evakuasi 7 Sarang Tawon Vespa dalam Sehari

Megapolitan
Viral Video Keributan Ormas dengan Manajemen Perusahaan di MGK Kemayoran, Ini Kata Polisi

Viral Video Keributan Ormas dengan Manajemen Perusahaan di MGK Kemayoran, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Pemkot Akan Batas Jam Operasional Truk Kontainer di Jakarta Utara

Pemkot Akan Batas Jam Operasional Truk Kontainer di Jakarta Utara

Megapolitan
Unit Pajak Kendaraan Bermotor Minta Pengelola Parkir Bantu Tagih Tunggakan Pajak

Unit Pajak Kendaraan Bermotor Minta Pengelola Parkir Bantu Tagih Tunggakan Pajak

Megapolitan
Fakta Kematian Bayi 40 Hari karena Tersedak Potongan Kecil Pisang

Fakta Kematian Bayi 40 Hari karena Tersedak Potongan Kecil Pisang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X