Pengusaha Merasa Dipaksa Tanda Tangan PKS Revitalisasi Trotoar di Kemang

Kompas.com - 04/12/2019, 12:48 WIB
Pengerjaan trotoar di sepanjang jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Pelebaran trotoar ini sebagai upaya Pemprov DKI menjadikan Kemang sebagai kawasan ramah untuk para pejalan kaki. Proses pengerjaan masih berlangsung hingga Jumat (23/8/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONPengerjaan trotoar di sepanjang jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Pelebaran trotoar ini sebagai upaya Pemprov DKI menjadikan Kemang sebagai kawasan ramah untuk para pejalan kaki. Proses pengerjaan masih berlangsung hingga Jumat (23/8/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha di kawasan Kemang, Jakarta Selatan merasa resah dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditawarkan pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

PKS tersebut terkait revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Kemang Raya.

Namun para pengusaha merasa mendapatkan tekanan dari pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk menandatangani PKS tersebut.

Tekanan tersebut berupa pemeriksaan Izin Mendirikan Bangunan bagi setiap pengusaha yang menolak tanda tangan PKS.

"Jadi tekanannya begini. Orang mau kasih lahan untuk kamu bikin proyek, tapi kamu dicek perizinannya, IMB nya, dan lain-lain. Apa hubungannya? Jadi kan pengusaha takut," kata Kamilus Elu selaku kuasa hukum dari perwakilan pengusaha di kawasan Kemang, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Pengusaha Keluhkan Pembangunan Trotoar di Kemang

Padahal, lanjut Kamilus, isi dari PKS tersebut dinilai tidak menguntungkan pengusaha.

Menurut penafsiran Kamilus, garis besar PKS tersebut mengatakan, pengusaha tidak mendapatkan pergantian rugi dari pemerintah ketika lahanya digunakan untuk pelebaran trotoar.

"Intinya pemda DKI tetap menggunakan lahan warga untuk Trotoar. Yang digantikan tidak ada. Jadi kompensasi untuk pemilik lahan tidak jelas," kata dia.

Atas dasar itu, PKS tersebut dinilai cacat hukum karena Pemda DKI membangun aset berupa trotoar di atas tanah yang bukan milik pemerintah.

"Pemerintah buat trotoar di tanah orang tanpa ada penetapan hak. Artinya secara administrasi tanah itu masih itu masih tanah orang tetapi di atasnya ada trotoar," kata dia.

Baca juga: Tak Jelas Ganti Rugi, Warga Protes Revitalisasi Kemang

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak-anak yang Lakukan Pornoaksi Pura-pura Belajar Online untuk Mengelabui Orangtua

Anak-anak yang Lakukan Pornoaksi Pura-pura Belajar Online untuk Mengelabui Orangtua

Megapolitan
'Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?'

"Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?"

Megapolitan
Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Megapolitan
Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Megapolitan
Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Megapolitan
Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Megapolitan
Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Megapolitan
PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

Megapolitan
Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

Megapolitan
Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X