Pengusaha Merasa Dipaksa Tanda Tangan PKS Revitalisasi Trotoar di Kemang

Kompas.com - 04/12/2019, 12:48 WIB
Pengerjaan trotoar di sepanjang jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Pelebaran trotoar ini sebagai upaya Pemprov DKI menjadikan Kemang sebagai kawasan ramah untuk para pejalan kaki. Proses pengerjaan masih berlangsung hingga Jumat (23/8/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONPengerjaan trotoar di sepanjang jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Pelebaran trotoar ini sebagai upaya Pemprov DKI menjadikan Kemang sebagai kawasan ramah untuk para pejalan kaki. Proses pengerjaan masih berlangsung hingga Jumat (23/8/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha di kawasan Kemang, Jakarta Selatan merasa resah dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditawarkan pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

PKS tersebut terkait revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Kemang Raya.

Namun para pengusaha merasa mendapatkan tekanan dari pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk menandatangani PKS tersebut.

Tekanan tersebut berupa pemeriksaan Izin Mendirikan Bangunan bagi setiap pengusaha yang menolak tanda tangan PKS.

"Jadi tekanannya begini. Orang mau kasih lahan untuk kamu bikin proyek, tapi kamu dicek perizinannya, IMB nya, dan lain-lain. Apa hubungannya? Jadi kan pengusaha takut," kata Kamilus Elu selaku kuasa hukum dari perwakilan pengusaha di kawasan Kemang, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Pengusaha Keluhkan Pembangunan Trotoar di Kemang

Padahal, lanjut Kamilus, isi dari PKS tersebut dinilai tidak menguntungkan pengusaha.

Menurut penafsiran Kamilus, garis besar PKS tersebut mengatakan, pengusaha tidak mendapatkan pergantian rugi dari pemerintah ketika lahanya digunakan untuk pelebaran trotoar.

"Intinya pemda DKI tetap menggunakan lahan warga untuk Trotoar. Yang digantikan tidak ada. Jadi kompensasi untuk pemilik lahan tidak jelas," kata dia.

Atas dasar itu, PKS tersebut dinilai cacat hukum karena Pemda DKI membangun aset berupa trotoar di atas tanah yang bukan milik pemerintah.

"Pemerintah buat trotoar di tanah orang tanpa ada penetapan hak. Artinya secara administrasi tanah itu masih itu masih tanah orang tetapi di atasnya ada trotoar," kata dia.

Baca juga: Tak Jelas Ganti Rugi, Warga Protes Revitalisasi Kemang

Sebagai bentuk penolakan, pihaknya mengaku sudah berkirim surat kepada Dinas Bina Marga terkait pembangunan trotoar tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Megapolitan
Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Megapolitan
Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Megapolitan
Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Megapolitan
Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Megapolitan
Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Megapolitan
Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Megapolitan
Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Megapolitan
Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Megapolitan
Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Megapolitan
Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Megapolitan
Divonis 1 Tahun, Habil Marati: Pasti Banding, Ini Persoalan Harga Diri Men...

Divonis 1 Tahun, Habil Marati: Pasti Banding, Ini Persoalan Harga Diri Men...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X