Fraksi PKS Soroti Lambatnya Penetapan Penghuni Rusunami DP Rp 0

Kompas.com - 04/12/2019, 15:47 WIB
Pendaftaran rumah DP Rp 0 di lobi gedung B, kantor Wali Kota Jakarta Barat pada Rabu (7/11/2018). RIMA WAHYUNINGRUMPendaftaran rumah DP Rp 0 di lobi gedung B, kantor Wali Kota Jakarta Barat pada Rabu (7/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti lambatnya penetapan penghunian rumah susun sederhana milik (rusunami) down payment (DP) 0 rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menyampaikan, lambatnya proses penetapan tersebut karena proses yang tidak pasti dan tidak jelas status pengajuannya di Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.

"Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya baik di UPRS maupun proses di perbankan," ucap Arifin saat rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Arifin, UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami DP 0 rupiah namun tetap berhati-hati agar menghindari kemacetan pembayaran cicilan.

Terkait dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami dengan DP Rp 0 yang dipangkas Rp 1,5 triliun, Fraksi PKS berharap agar tak mempengaruhi pengembangan program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

"Yang terpenting Pemprov DKI mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini," tutur Arifin.

Baca juga: Banyak Pendaftar Tak Lolos Verifikasi Bank, Rusunami DP Rp 0 Baru Terjual 100 Unit dari 780 Unit

Diketahui, dana talangan yang akan tersedia untuk rusunami DP 0 rupiah hanya Rp 500 miliar.

Rusunami ini pun baru terjual 100 unit. Padahal, rusunami tersebut memiliki 780 unit.

"(Penghuni) sekitar 100 orang dari 780 unit," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019).

Kelik mengatakan, sebenarnya banyak warga yang mendaftar untuk membeli rusunami DP Rp 0. Banyak pula yang sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Dinas Perumahan.

Namun, kebanyakan pendaftar tidak lolos verifikasi bank sehingga tidak bisa menyicil rusunami DP Rp 0.

"(Jumlah penghuni) masih rendah itu memang ada beberapa persyaratan di Bank DKI belum bisa lolos, jadi peminat banyak," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

Megapolitan
Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Megapolitan
Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Megapolitan
Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Megapolitan
Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Megapolitan
Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Megapolitan
THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Megapolitan
Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Megapolitan
Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Megapolitan
Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Megapolitan
171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Megapolitan
Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X