Fraksi PKS Soroti Lambatnya Penetapan Penghuni Rusunami DP Rp 0

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti lambatnya penetapan penghunian rumah susun sederhana milik (rusunami) down payment (DP) 0 rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menyampaikan, lambatnya proses penetapan tersebut karena proses yang tidak pasti dan tidak jelas status pengajuannya di Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.

"Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya baik di UPRS maupun proses di perbankan," ucap Arifin saat rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Arifin, UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami DP 0 rupiah namun tetap berhati-hati agar menghindari kemacetan pembayaran cicilan.

Terkait dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami dengan DP Rp 0 yang dipangkas Rp 1,5 triliun, Fraksi PKS berharap agar tak mempengaruhi pengembangan program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

"Yang terpenting Pemprov DKI mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah ini," tutur Arifin.

Baca juga: Banyak Pendaftar Tak Lolos Verifikasi Bank, Rusunami DP Rp 0 Baru Terjual 100 Unit dari 780 Unit

Diketahui, dana talangan yang akan tersedia untuk rusunami DP 0 rupiah hanya Rp 500 miliar.

Rusunami ini pun baru terjual 100 unit. Padahal, rusunami tersebut memiliki 780 unit.

"(Penghuni) sekitar 100 orang dari 780 unit," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019).

Kelik mengatakan, sebenarnya banyak warga yang mendaftar untuk membeli rusunami DP Rp 0. Banyak pula yang sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Dinas Perumahan.

Namun, kebanyakan pendaftar tidak lolos verifikasi bank sehingga tidak bisa menyicil rusunami DP Rp 0.

"(Jumlah penghuni) masih rendah itu memang ada beberapa persyaratan di Bank DKI belum bisa lolos, jadi peminat banyak," kata dia.