Jawaban Disdik DKI Dinilai Tak Masuk Akal soal SMK Pariwisata Punya Lab Fisika dan Kimia

Kompas.com - 06/12/2019, 08:48 WIB
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyebutkan, penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta soal anggaran pembangunan SMK 74 Pariwisata tidak masuk akal.

Untuk pembangunan SMK itu ada beberapa fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, yakni laboratorium kimia dan laboratorium fisika.

"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium kimia dan fisika. Jawaban dari Dinas Pendidikan kurang masuk akal karena mereka menjawab bahwa adanya kedua lab tersebut terkait dengan pembuatan laboratorium untuk sains terapan," kata Ima, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Komisi E DPRD Coret Anggaran Pembangunan SMK Pariwisata yang Punya Lab Fisika dan Kimia

Ima sendiri yang menemukan anggaran ganjil itu saat melakukan penyisiran anggaran setelah memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 antara eksekutif dengan legislatif ditandatangani pekan lalu.

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu menyebutkan, setelah dilakukan penajaman kembali, ditemukan anggaran untuk sains terapan juga di program lainnya.

"Hal ini bisa ditemukan karena setelah dilakukan penyisiran, ditemukan bahwa anggaran pembuatan sekolah baru khusus untuk SMK Pariwisata 74 jumlah anggarannya mencapai RP 106,15 miliar, jauh lebih tinggi dari pembangunan sekolah lainnya," kata dia.

Ima menyimpulkan bahwa anggaran yang dibuat bersifat copy-paste.

Tidak berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan, dalam hal itu terkait dengan pembangunan sekolah baru tersebut.

"Fraksi PDI-Perjuangan sepakat untuk memperluas jumlah pembangunan unit sekolah baru, namun dengan anggaran yang masuk akal dan tidak terkesan dibuat dengan tidak cermat dan copy-paste," lanjut Ima.

Komisi E DPRD DKI sebelumnya menghapus anggaran pembangunan SMK 74 Pariwisata karena dianggap membangun beberapa fasilitas sekolah tak sesuai kebutuhan.

"SMK ini kan sekolah menengah kejuruan kok, di situ judulnya sekolah kejuruan pariwisata, tapi kenapa labnya perlu ada lab fisika, kimia. Dalam pembuatan lab itu kan harus ada ada ruangan yang dibuat berarti kan buang-buang duit sementara kita kan lagi krisis," kata Ketua Komisi E Imam Satria di ruang Komisi E, Gedung DPRD DKI, Kamis.

Iman menyebutkan, Komisi E menghapus anggaran tersebut karena tidak sesuai dengan yang dijelaskan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penusuk Wiranto Pikir Densus 88 Naik Helikopter untuk Tangkap Dirinya

Penusuk Wiranto Pikir Densus 88 Naik Helikopter untuk Tangkap Dirinya

Megapolitan
Mulai Jumat, Semua Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tidak Beroperasi

Mulai Jumat, Semua Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tidak Beroperasi

Megapolitan
Teknis Penerapan PSBB di Kota Bekasi Akan Sama seperti Jakarta

Teknis Penerapan PSBB di Kota Bekasi Akan Sama seperti Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Mulai Bagikan 18.000 Paket Sembako untuk Warga Penjaringan

Pemprov DKI Mulai Bagikan 18.000 Paket Sembako untuk Warga Penjaringan

Megapolitan
Jelang Penerapan PSBB, Kasatpol PP Jakbar Siapkan Personel untuk Patroli

Jelang Penerapan PSBB, Kasatpol PP Jakbar Siapkan Personel untuk Patroli

Megapolitan
Sebanyak 48 TPS di Jakarta Dipakai Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Sebanyak 48 TPS di Jakarta Dipakai Khusus untuk Sampah Masker dan APD

Megapolitan
Pelaku Penjambretan Ditangkap Setelah Motor Dihalang Warga

Pelaku Penjambretan Ditangkap Setelah Motor Dihalang Warga

Megapolitan
Wali Kota Belum Mau Buka-bukaan Skema Rinci PSBB Kota Depok

Wali Kota Belum Mau Buka-bukaan Skema Rinci PSBB Kota Depok

Megapolitan
Wali Kota Depok Usulkan PSBB di Bodebek agar Pembatasan Angkutan Umum Terintegrasi

Wali Kota Depok Usulkan PSBB di Bodebek agar Pembatasan Angkutan Umum Terintegrasi

Megapolitan
UPDATE : 30.802 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 949 Orang Positif

UPDATE : 30.802 Warga Jakarta Jalani Rapid Test, 949 Orang Positif

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Bekasi Terus Bertambah, Kini Ada 70 Pasien yang Positif

Kasus Covid-19 di Bekasi Terus Bertambah, Kini Ada 70 Pasien yang Positif

Megapolitan
Pemkot Depok Klaim Berkas Usulan PSBB Sudah Lengkap

Pemkot Depok Klaim Berkas Usulan PSBB Sudah Lengkap

Megapolitan
Pemkot Tangsel Segera Ajukan PSBB, Anggaran Disiapkan Rp 100 Milar

Pemkot Tangsel Segera Ajukan PSBB, Anggaran Disiapkan Rp 100 Milar

Megapolitan
UPDATE: 150 Tenaga Kesehatan di DKI Positif Virus Corona, 2 Orang Meninggal

UPDATE: 150 Tenaga Kesehatan di DKI Positif Virus Corona, 2 Orang Meninggal

Megapolitan
Sidang Perdana Kasus Penusukan Wiranto Digelar di PN Jakbar Secara Online

Sidang Perdana Kasus Penusukan Wiranto Digelar di PN Jakbar Secara Online

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X