Jawaban Disdik DKI Dinilai Tak Masuk Akal soal SMK Pariwisata Punya Lab Fisika dan Kimia

Kompas.com - 06/12/2019, 08:48 WIB
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyebutkan, penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta soal anggaran pembangunan SMK 74 Pariwisata tidak masuk akal.

Untuk pembangunan SMK itu ada beberapa fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, yakni laboratorium kimia dan laboratorium fisika.

"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium kimia dan fisika. Jawaban dari Dinas Pendidikan kurang masuk akal karena mereka menjawab bahwa adanya kedua lab tersebut terkait dengan pembuatan laboratorium untuk sains terapan," kata Ima, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Komisi E DPRD Coret Anggaran Pembangunan SMK Pariwisata yang Punya Lab Fisika dan Kimia

Ima sendiri yang menemukan anggaran ganjil itu saat melakukan penyisiran anggaran setelah memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 antara eksekutif dengan legislatif ditandatangani pekan lalu.

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu menyebutkan, setelah dilakukan penajaman kembali, ditemukan anggaran untuk sains terapan juga di program lainnya.

"Hal ini bisa ditemukan karena setelah dilakukan penyisiran, ditemukan bahwa anggaran pembuatan sekolah baru khusus untuk SMK Pariwisata 74 jumlah anggarannya mencapai RP 106,15 miliar, jauh lebih tinggi dari pembangunan sekolah lainnya," kata dia.

Ima menyimpulkan bahwa anggaran yang dibuat bersifat copy-paste.

Tidak berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan, dalam hal itu terkait dengan pembangunan sekolah baru tersebut.

"Fraksi PDI-Perjuangan sepakat untuk memperluas jumlah pembangunan unit sekolah baru, namun dengan anggaran yang masuk akal dan tidak terkesan dibuat dengan tidak cermat dan copy-paste," lanjut Ima.

Komisi E DPRD DKI sebelumnya menghapus anggaran pembangunan SMK 74 Pariwisata karena dianggap membangun beberapa fasilitas sekolah tak sesuai kebutuhan.

"SMK ini kan sekolah menengah kejuruan kok, di situ judulnya sekolah kejuruan pariwisata, tapi kenapa labnya perlu ada lab fisika, kimia. Dalam pembuatan lab itu kan harus ada ada ruangan yang dibuat berarti kan buang-buang duit sementara kita kan lagi krisis," kata Ketua Komisi E Imam Satria di ruang Komisi E, Gedung DPRD DKI, Kamis.

Iman menyebutkan, Komisi E menghapus anggaran tersebut karena tidak sesuai dengan yang dijelaskan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Megapolitan
Polisi Duga Komplotan Penganiaya Wartawan Bukan Calo SIM, tetapi Tukang Ojek

Polisi Duga Komplotan Penganiaya Wartawan Bukan Calo SIM, tetapi Tukang Ojek

Megapolitan
Masuk Daftar Pilkada Paling Rawan, Ini Tanggapan KPU Tangsel

Masuk Daftar Pilkada Paling Rawan, Ini Tanggapan KPU Tangsel

Megapolitan
Petinggi Sunda Empire Ditangkap di Tambun Saat Mampir ke Rumah Saudaranya

Petinggi Sunda Empire Ditangkap di Tambun Saat Mampir ke Rumah Saudaranya

Megapolitan
 Tanggapan PKS soal Rencana Koalisi Gerindra dan PDIP untuk Menghadapinya di Pilkada Depok

Tanggapan PKS soal Rencana Koalisi Gerindra dan PDIP untuk Menghadapinya di Pilkada Depok

Megapolitan
Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Megapolitan
Pemindahan Sampah dari TPA Cipayung ke Lulut Nambo Rencananya Dilakukan Juli 2020

Pemindahan Sampah dari TPA Cipayung ke Lulut Nambo Rencananya Dilakukan Juli 2020

Megapolitan
Sebelum Tabrak Gardu Tol Halim, Sopir Sempat Lompat Keluar dari Truk Bersama Anak Kecil

Sebelum Tabrak Gardu Tol Halim, Sopir Sempat Lompat Keluar dari Truk Bersama Anak Kecil

Megapolitan
Pegawai Honorer Dinilai Sangat Membantu, Kadisdukcapil Tangsel Minta Jangan Dihapus

Pegawai Honorer Dinilai Sangat Membantu, Kadisdukcapil Tangsel Minta Jangan Dihapus

Megapolitan
Ramai Virus Corona, Penjualan Masker di Apotek Tangsel Meningkat

Ramai Virus Corona, Penjualan Masker di Apotek Tangsel Meningkat

Megapolitan
PLN: Tiang Roboh di Sawangan Bukan Punya Kita

PLN: Tiang Roboh di Sawangan Bukan Punya Kita

Megapolitan
Angka Kematian Virus Corona Masih Rendah, Warga Diharap Tidak Panik

Angka Kematian Virus Corona Masih Rendah, Warga Diharap Tidak Panik

Megapolitan
Begini Kelengkapan Ruang Isolasi RSPI Sulianti Saroso untuk Pasien Diduga Terinfeksi Corona

Begini Kelengkapan Ruang Isolasi RSPI Sulianti Saroso untuk Pasien Diduga Terinfeksi Corona

Megapolitan
Kisah Soekarno Ditipu Raja dan Ratu Fiktif, Idrus dan Markonah

Kisah Soekarno Ditipu Raja dan Ratu Fiktif, Idrus dan Markonah

Megapolitan
Polisi Sebut Lokasi Pengeroyokan Wartawan Bukan di Area Kantor Satpas SIM Daan Mogot

Polisi Sebut Lokasi Pengeroyokan Wartawan Bukan di Area Kantor Satpas SIM Daan Mogot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X