Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Kompas.com - 09/12/2019, 22:50 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono menyatakan, fraksinya menolak anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk gaji 50 orang anggota.

Dia meminta pimpinan Badan Anggaran memberikan catatan penolakan Fraksi PDI-P terhadap anggaran yang sudah disetujui dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 itu.

"Tolong diberi catatan, Fraksi PDI-P tetap menolak anggaran TGUPP untuk 50 orang," ujar Gembong dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019) malam.

Gembong menyampaikan, anggota TGUPP sejumlah 50 orang masih tetap banyak, meskipun telah dikurangi dari jumlah awal 67 orang.

Baca juga: DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Banyaknya anggota TGUPP, kata Gembong, justru akan bertolak belakang dengan nama TGUPP yang seharusnya untuk mempercepat pembangunan di Jakarta.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pimpinan, kalau 50 orang itu kebanyakan. Makin banyak orang yang masukan, makin sulit, maka sifatnya bukan percepatan, tapi menghambat," kata dia.

Jika anggaran TGUPP tetap dialokasikan dalam APBD, Fraksi PDI-P meminta anggaran yang disetujui paling banyak untuk gaji 17 orang, sesuai dengan jumlah anggota TGUPP era pemerintahan sebelumnya.

"Fraksi PDI-P tetap menolak dengan jumlah 50 orang, Fraksi PDI-P merekomendasikan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 17 orang," ucap Gembong.

Baca juga: Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Pandangan Fraksi Gembong berbeda dengan pandangan Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN, yang menyatakan setuju dengan keputusan pimpinan Badan Anggaran DPRD DKI.

Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pun tetap memutuskan anggaran TGUPP untuk gaji 50 orang. Karena itu, Fraksi PDI-P meminta penolakannya ditulis sebagai catatan dalam anggaran yang disetujui.

Adapun Pemprov DKI Jakarta mulanya mengusulkan anggaran Rp 19,8 miliar dalam RAPBD 2020. Anggaran itu paling banyak digunakan untuk menggaji 67 anggota TGUPP.

Namun, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran hanya untuk gaji 50 anggota TGUPP. Belum diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk gaji 50 anggota tersebut.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Megapolitan
Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Megapolitan
120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

Megapolitan
25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Megapolitan
Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Megapolitan
BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Megapolitan
Saksi: Teman Pelaku Penembakan di Taman Sari Merusak Gerobak dan Mobil Warga

Saksi: Teman Pelaku Penembakan di Taman Sari Merusak Gerobak dan Mobil Warga

Megapolitan
Covid-19 Kian Menggila, Apa Alasan Pemerintah Belum Ambil Opsi Lockdown Jakarta?

Covid-19 Kian Menggila, Apa Alasan Pemerintah Belum Ambil Opsi Lockdown Jakarta?

Megapolitan
22 Persen Kelurahan di Kota Tangerang Masuk Zona Merah Covid-19

22 Persen Kelurahan di Kota Tangerang Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Kesal Ditanyakan Kasus Korupsi KONI, Kadispora Tangsel Intimidasi Jurnalis di Gedung Kejaksaan

Kesal Ditanyakan Kasus Korupsi KONI, Kadispora Tangsel Intimidasi Jurnalis di Gedung Kejaksaan

Megapolitan
UPDATE 22 Juni: Tambah 87 Kasus Covid-19 di Tangsel, 600 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 22 Juni: Tambah 87 Kasus Covid-19 di Tangsel, 600 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X