5 Jabatan di Pemprov DKI Akan Dilelang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali membuka seleksi terbuka atau lelang untuk lima jabatan di lingkungan Pemprov DKI.

Lelang jabatan akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat, kami masih koordinasi dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir saat dihubungi, Kamis (9/1/2020).

Salah satu jabatan yang akan dilelang, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Jabatan itu dilelang karena pejabat definitifnya, Adi Ariantara, akan memasuki masa pensiun.

Baca juga: Anies Lantik 10 Pejabat Baru Pemprov DKI, Termasuk Kepala Bappeda dan Kadis Pariwisata

Kemudian, jabatan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan dilelang karena pejabat definitifnya, Faisal Syafruddin, dirotasi menjadi kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD). Jabatan wakil kepala Bapeda juga akan dilelang.

Jabatan keempat yang akan dilelang adalah kepala Biro Kerja Sama. Biro ini merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru di lingkungan Pemprov DKI.

Biro Kerja Sama merupakan pecahan dari SKPD Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri yang kini berubah nomenklatur menjadi Biro Kepala Daerah.

Jabatan kelima yang akan dilelang adalah wakil kepala Dinas Perhubungan. Jabatan ini sebelumnya sudah dilelang.

Baca juga: 8 Fakta Proyek Normalisasi Ciliwung, Dimulai Zaman Jokowi hingga Mandek Era Anies

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pejabat pembina kepegawaian tidak menemukan sosok dengan kompetensi yang tepat untuk menduduki jabatan itu.

"Itu kan hak prerogatifnya pejabat pembina kepegawaian," kata Chaidir.

Selain wakil kepala Dinas Perhubungan, jabatan yang sudah dilelang namun masih kosong adalah deputi gubernur bidang industri, perdagangan, dan transportasi serta deputi gubernur bidang tata ruang dan lingkungan hidup.

Baca juga: Anies Perintahkan Kelurahan Keliling Bawa Toa dan Sirine untuk Peringatan Dini Banjir

Namun, dua jabatan itu belum akan dilelang karena adanya rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Pemprov DKI Jakarta masih menunggu revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

Menurut undang-undang itu, jabatan deputi gubernur hanya ada di Ibu Kota.

"Kan undang-undangnya lagi diubah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Kami tunggu undang-undang yang baru," ucap Chaidir.