8 Fakta Proyek Normalisasi Ciliwung, Dimulai Zaman Jokowi hingga Mandek Era Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan deras dan cuaca ekstrem pada Rabu (1/1/2020) pekan lalu, menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya. 

Banjir Jakarta dan sekitarnya pada awal 2020 membuat program normalisasi sungai kembali jadi perbincangan, terutama normalisasi Sungai Ciliwung.

Berikut kilas balik program normalisasi Ciliwung.

1. Untuk atasi banjir Jakarta

Program normalisasi Sungai Ciliwung dikerjakan karena banjir besar melanda Jakarta pada 2012.

Normalisasi untuk melebarkan sungai dengan pemasangan turap beton dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Ibu Kota.

Kegiatan ini dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk permukiman.

Program normalisasi Ciliwung dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan untuk normalisasi sungai, sementara BBWSCC membangun infrastrukturnya.

2. Normalisasi 16 dari 33 kilometer

Panjang Sungai Ciliwung yang melintasi Jakarta dan harus dinormalisasi adalah 33,69 kilometer.

Jalur normalisasi terbentang dari Jembatan Jalan TB Simatupang hingga Pintu Air Manggarai.

Proyek ini dikerjakan mulai 2013, saat Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan, dari 33,69 kilometer, baru 45 persen aliran Ciliwung yang sudah dinormalisasi.

Normalisasi dikerjakan dari 2013 hingga 2017.

"Jadi dari 33,69 kilometer yang ingin kami kerjakan (normalisasi), dari 2013 sampai 2017, baru 16 kilometer yang sudah dikerjakan. Jadi baru 45 persen," kata Bambang pada 15 November 2019.

Normalisasi Ciliwung dibagi empat ruas. Pertama, pembangunan tanggul ruas Jembatan Tol TB Simatupang-Jembatan Condet sepanjang 7,58 kilometer.

Normalisasi itu baru terealisasi sepanjang 3,47 kilometer.

Kedua, pembangunan tanggul ruas Jembatan Condet-Jembatan Kalibata sepanjang 7,55 kilometer. Normalisasi baru direalisasikan sepanjang 3,1 kilometer.

Ketiga, pembangunan tanggul ruas Jembatan Kalibata-Jembatan Kampung Melayu baru terealisasi 4,67 kilometer dari panjang 8,82 kilometer.

Terakhir, normalisasi ruas Jembatan Kampung Melayu-Pintu Air Manggarai baru terealisasi 4,95 kilometer dari rencana 9,74 kilometer.

3. Terhenti di 2018

Proyek normalisasi Ciliwung terhenti pada 2018. Normalisasi sungai berhenti akibat minimnya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

BBWSCC tidak menganggarkan normalisasi sungai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018-2019.

"Kalau (pembebasan lahan) masih sedikit kan tanggung. Jadi, biar nanti saja kalau sudah banyak," kata Bambang pada 3 Oktober 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui, Pemprov DKI memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membebaskan lahan demi melebarkan kembali sungai.

"Ini (pembebasan lahan) salah satu hal yang sekarang digenjot. Yang masih belum tuntas adalah soal pembelian lahan," ujar Anies, 27 Desember 2018.

Dengan berhentinya program normalisasi sungai di Jakarta, pemerintah pusat akhirnya fokus menyelesaikan program yang sama di hulu, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.