Evaluasi dan Tinjau Wilayah Jakbar Pascabanjir, Ini yang Disinggung Komisi A DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca banjir melanda wilayah Jakarta, terutama Jakarta Barat.

Komisi A mendatangi kantor wali Kkta Jakarta Barat untuk mengevaluasi dan meninjau pintu air pascabanjir.

Dalam evaluasi, ada beberapan temuan yang disorot anggota DPRD DKI.

1. DPRD DKI ungkit camat Cengkareng yang tak angkat telepon saat banjir

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mengeluh sulit berkoordinasi dengan Camat Cengkareng, Ahmad Faqih saat banjir melanda kawasan Cengkareng di awal tahun 2020.

"Kecamatan Cengkareng, khususnya Camat sayang sekali saat koordinasi soal banjir dengan Pak Camat saya bel (hubungi) tidak diangkat teleponnya" ucap Inggard di Ruang Pola kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, Senin (13/1/2020).

Padahal, maksud dan tujuan Inggard menelpon adalah ingin bertanya kepada Faqih mengenai seberapa besar dampak banjir di Cengkareng.

Sebab, masyarakat harus tahu lokasi mana saja yang banjir di kelurahan yang ada di Cengkareng.

Inggard juga ingin tahu apa pintu air Cengkareng berfungsi atau tidak saat banjir.

Baca juga: Di Depan Wali Kota, Anggota DPRD DKI Mengeluh Sulit Hubungi Camat Cengkareng Saat Banjir

"Cengkareng ini kan seluruh kelurahan banjir pasti ujungnya Kali Pesanggarahan Mookevart atau Angke. Seluruh air dari sodetan mengarah ke Cengkareng draine dulu semua lewat Cisadane dan disedot langsung," kata Inggard.

"Kalau itu (Cengkareng drain) dibuka tutup harus ada keterangan dan masyarakat bisa tahu," tambah dia.

2. Pemanggilan Kepala Sudin SDA Jakbar oleh polisi ikut disinggung 

Inggard juga menyinggung pemanggilan dari pihak Polda Metro Jaya kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat, Purwanti.

Inggard bertanya penyebab polisi memanggil pejabat DKI terkait banjir awal tahun ini.

"Saya sangat kecewa atau gelisah kenapa SDA ini sampai diperiksa polisi, pasti ada sesuatu yang bermasalah. Enggak mungkin juga polisi akan memeriksa, kalau tidak ada sesuatu yang berkembang," ucap Inggard.

Inggard mengatakan, seharusnya jajaran Pemkot Jakbar bisa berdiskusi dengan anggota dewan jika menemui kendala dalam menangani banjir.

"Mohon kiranya jadi perhatian buat kita. Andai kata memang ada permasalahan yang perlu kita bicarakan, marilah, kami sebagai anggota dewan juga ingin mendengar masukan," kata Inggard.

Baca juga: Sudin SDA Jakbar Ungkap Alasan Pompa Air Tak Dinyalakan saat Banjir di Awal Tahun

3. Dewan pertanyakan fungsi Cengkareng drain

Inggard juga mempertanyakan bagaimana cara bekerja atau sistem buka tutup di Pintu Air Cengkareng.

Menurut dia, Cengkareng drain adalah kali sodetan yang awal terbentuknya untuk mengalirkan air kali ke laut Jakarta.

Tapi, melihat banjir yang melanda kawasan Jakarta Barat, muncul dugaan tidak berfungsinya Cengkareng drain.

"Dulu sebelum ada (Cengkareng Drain) semuanya ke Cisadane, tapi kan ada sodetan ini langsung ke laut, langsung Cengkareng Drain. Tapi saya lihat Kali Mookervart (di Jalan Daan Mogot) selalu banjir. Saya enggak ngerti bagaimana buka tutupnya dari pada Cengkareng Drain ini," kata Inggard.

Baca juga: Komisi A DPRD DKI Pertanyakan Sistem Buka Tutup Cengkareng Drain Saat Banjir

4. Heran PIK tak kena banjir

Anggota Komisi A DPRD usai melakukan rapat evaluasi, mereka melakukan peninjauan ke lapangan.

Tepatnya mulai dari Jalan Inspeksi Saluran Tarum Barat tepatnya di Pos Duga Air Cengkareng Drain hingga kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), yakni ke Jembatan Pulau Reklamasi.

Sesampainya di Jembatan Pulau Reklamasi, Ketua Komisi A Mujiyono mempertanyakan bagaimana penanganan air di komplek elite ini.

"Kita jalan sampai di ujung. Pertama yang jadi pertanyaan saya di awal, secanggih apa ini tempat (PIK), sehingga sedemikin rupa sampai alatnya begitu lengkap. Banyak pompa bagus-bagus, kenapa DKI tak mampu melakulan hal yang sama," ucap Mujiyono.

Melihat ujung kali yang mengarah ke laut lepas dan mengetahui wilayah PIK tidak tergenang, Mujiyono curiga Pintu Air Cengkareng Drain sengaja ditutup agar kawasan elite PIK tak banjir.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Heran Rumah Pompa Kebanjiran Hanya Ditangani dengan Karung Pasir

Itu sebabnya, Mujiyono meminta Pemprov DKI tidak membedakan pelayanan terhadap warganya.

"Ada semacam perlakuan yang tidak sama terhadap warga DKI," kata Mujiyono.

5. Pemprov DKI diminta modernisasi pompa dan buat waduk

Usai meninjau ke lapangan dan melihat aliran air di kali Mookevart secara langsung, Mujiyono memutuskan harus ada perubahan dalam penanganan banjir di wilayah Jakarta Barat.

Salah satunya dengan peremajaan atau modernisasi mesin pompa air dan pembuatan waduk.

"Perlu memodernkan pompa, banyak pompa di beberapa titik yang sudah tua.Waduk sisi barat yang belum ada. Tapi ini hanya salah satu penyebab banjir. Waduknya juga harus diplanning dari sekarang," kata Mujiyono.