Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta, Sampai Kapan Anies "Menjomblo"?

Kompas.com - 21/01/2020, 08:19 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

Sedangkan untuk biaya rapat menembus angka Rp 32 juta per 22 Juli 2019.

Untuk kunjungan kerja sendiri, merujuk apbd.jakarta.go.id, anggaran kunjungan kerja pansus selama 2019 mencapai Rp 27 miliar untuk 10 kunjungan.

Sudah dilakukan dua kali, dengan lebih kurang anggaran sebesar Rp 540 juta.

Sudah tahun baru 2020. Apa kabar pemilihan wagub?

Masalah lain muncul kembali pada Januari ini. Tiba-tiba Partai Gerindra mengumumkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta tanpa didampingi PKS.

Dua nama tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan politikus PKS Nurmansjah Lubis.

Baca juga: Profil Ahmad Riza Patria, Cawagub Baru DKI yang Disodorkan Gerindra

 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim bahwa kedua nama itu sudah disetujui PKS.

"Surat ini menyatakan mencabut surat yang terdahulu dan kemudian dalam surat ini juga telah menyetujui dan mengusulkan dua nama untuk dijadikan calon wakil gubernur DKI, yaitu Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra," kata Sufmi di lantai 2, Gedung DPRD DKI, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Nurmansjah Lubis, Mantan Anggota DPRD yang Jadi Cawagub DKI dari PKS

Dengan calon baru, peluang PKS jadi semakin tipis untuk dapat kursi Wagub DKI?

Betul, karena calon dari PKS yang tadinya dua orang kini hanya satu orang. Itu pun harus bersaing dengan calon yang dimiliki Gerindra.

Apa respons PKS?

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Sakhir Purnomo mengaku, partainya sudah legawa karena harus berhadapan dengan Partai Gerindra dalam pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.

Apalagi, peluang untuk menduduki bangku wagub DKI Jakarta tersisa 50 persen dibandingkan dengan yang sebelumnya.

"Kami akan fair, siapa pun yang terpilih, itu yang akan jadi pilihan warga Jakarta," ucap Sakhir saat dihubungi, Senin (20/1/2020).

Ke mana dua nama yang diusulkan sebelumnya?

Shakir Purnomo mengatakan bahwa dua nama yang diusulkan sebelumnya yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto harus dicoret.

Pencoretan tersebut harus legawa diterima oleh kedua kandidat karena ternyata di akhir pemilihan muncul dua nama baru yang membuat PKS harus berbagi kursi.

Baca juga: Mengapa Tak Ada Politisi PKS yang Hadiri Pengumuman Cawagub DKI Bersama Gerindra?

Shakir merasa tak keberatan dengan adanya dua kandidat yang seharusnya dimiliki oleh PKS sebelumnya, kini harus berbagi bersama Gerindra kembali.

"Tentu mekanisme dipilih lewat DPRD Jakarta, apa pun hasilnya, apakah yang terpilih Nurmansyah Lubis, atau Riza Patria ya oke-oke saja," kata Shakir.

Apa selanjutnya setelah ada dua nama baru?

Ya, prosesnya kembali dari awal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus menyerahkan lagi dua nama baru itu ke DPRD DKI.

Selanjutnya, DPRD akan kembali membentuk pansus dan selanjutnya sama seperti proses sebelumnya.

Warga DKI sebenarnya juga sudah menunggu-nunggu sosok Wakil Gubernur DKI.

Bukannya apa-apa, ada segudang pekerjaan rumah menanti, termasuk soal banjir yang menjadi ancaman di depan mata.

Sanggupkah DPRD DKI kini memenuhi harapan warga?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com