Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ombudsman Pertanyakan Fit and Proper Test Pemprov DKI

Kompas.com - 27/01/2020, 17:27 WIB
Dirut Transjakarta Donny Andy S Saragih dan Agung Wicaksono DOK. PT TRANSJAKARTADirut Transjakarta Donny Andy S Saragih dan Agung Wicaksono

JAKARTA, KOMPAS.com -Ombudsman perwakilan DKI Jakarta Raya mempertanyakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Pemprov DKI terhadap Donny Andy S Saragih sebagai direktur utama PT Transjakarta.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan fit and proper test tersebut seharusnya dilakukan sesuai Pergub Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi.

"Tes itu ada menurut Pergub harusnya bersaing di situ dan pelacakan track record yang bersangkutan, yang jadi masalah kenapa BP BUMD sampai gagal lakukan tracking pada yang bersangkutan. Tapi sepertinya tes itu tidak fit and proper. Kalau fit and proper kan track record yang bersangkutan bisa telracak," kata Teguh saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/1/2020).


Baca juga: Donny Saragih Dibatalkan Jadi Dirut Transjakarta karena Status Terpidana Penipuan

Pelacakan tersebut, kata Teguh, mudah dilakukan misalnya dibuatkan syarat agar calon pejabat BUMD wajib mendapatkan surat bebas pidana dari pengadilan.

"Itu kan mudah. Enggak mungkin berbohong karena kan sistemnya sudah online di pengadilan, nah kenapa enggak jadi salah satu syarat itu. Lalu, Gubernur juga kan termasuk Forkopimda yang di dalamnya ada Pengadilan Tinggi, ada Kejaksaan kan bisa minta info ke mereka juga, minta bantuan untuk melacak para kandidat, kenapa enggak dilakukan gitu," ucapnya.

Diketahui, baru menjabat sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sejak Kamis tanggal 23 Januari 2020 usai dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), Donny Andy S. Saragih akhirnya dibatalkan dari penunjukannya pada hari Senin ini.

Baca juga: Ombudsman Sebut Penunjukan Dirut Transjakarta Maladministrasi karena Diduga Terpidana Penipuan

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin, disebutkan bahwa keputusan itu diambil melalui mekanisme keputusan para pemegang saham di luar RUPS PT Transjakarta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Pembatalan ini, dilakukan karena Donny Saragih yang selama ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (2017-2022), terbukti telah menyatakan hal yang tidak benar untuk kepentingannya dalam mengikuti proses seleksi sebagai direksi BUMD," kata Faisal.

Dengan pencabutan Donny sebagai dirut Transjakarta, Teguh mengatakan pihaknya mengapresiasi hal tersebut sebagai tindakan korektif atas pemilihan pejabat BUMD.

"Kami harap ke depan enggak terjadi lagi lah. Seharusnya Pemprov lebih hati-hati ketika lakukan fit and proper test terkait pejabat di BUMD. Intinya semoga ke depan enggak ada lagi yang seperti ini," tuturnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Rumah Semi Permanen di Serpong Hanguskan 4 Kambing dan 1 Motor

Kebakaran Rumah Semi Permanen di Serpong Hanguskan 4 Kambing dan 1 Motor

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Semi Permanen di Serpong Hangus Terbakar

Megapolitan
Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Begini Cara Mengurus Surat Tanah yang Hilang atau Rusak

Megapolitan
Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Viral Polisi Pakai Jaket dan Helm Ojol Berhentikan Pengendara Nmax, Begini Ceritanya

Megapolitan
Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Megapolitan
Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Jakpro Tentukan Tipping Fee Sampah di ITF Sunter, Rp 583 Ribu Per Ton

Megapolitan
Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Pembuat Video Rekayasa Perkelahian di Thamrin: Saya Menyesal

Megapolitan
Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Panitia Pemilihan Wagub DKI Segera Dibentuk, Ketuanya Tak Boleh dari Tiga Fraksi Ini

Megapolitan
Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Kivlan Zen Kembali Masuk IGD karena Paru-paru Kronis, Sidang Ditunda

Megapolitan
Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Polisi Cari Begal yang Bacok Korbannya di Bintara Jaya

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Polisi Tangkap Dua Komplotan Curanmor dalam Dua Pekan

Megapolitan
Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Tinjau Lokasi Radiaksi Nuklir, Ketua DPRD Tangsel Bakal Panggil Batan dan Bapetan

Megapolitan
KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

KPU Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Independen Pilkada Depok

Megapolitan
Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Megapolitan
Ditanya Peluang Maju Lagi di Pilkada Depok, Idris: Jangan-jangan Elektabilitas Saya Rendah

Ditanya Peluang Maju Lagi di Pilkada Depok, Idris: Jangan-jangan Elektabilitas Saya Rendah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X