Dana Rp 23 M yang Diminta Bekasi ke DKI Jakarta sebagai Kompensasi Bantargebang

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi Sajekti Rubiyah mengatakan, dana anggaran Rp 23 miliar yang diminta Bekasi ke DKI Jakarta sebagai kompensasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

"Pemerintah Kota Bekasi menerima bantuan dana kompensasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akibat keberadaan TPST Bantar Gebang milik Pemerintah DKI Jakarta yang berada di wilayah Kota Bekasi," ujar Sajekti melalui keterangan tertulis, Selasa (11/2/2020).

Sajekti mengatakan, dana kompensasi itu nantinya digunakan Pemkot Bekasi buat warga yang tinggal di kawasan Bantar Gebang.

Baca juga: Bekasi Minta Rp 23 Miliar ke DKI untuk Lebarkan Jalan Pangkal 2, Bantar Gebang

Selain itu, dana kompensasi juga digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di kawasan Bandar Gebang. Sebab, kawasan itu mulai rusak akibat truk sampah dengan volume besar yang kerap melintas.

Nantinya sepanjang 1,2 KM Jalan Pangkalan 2 Bantar Gebang Kota Bekasi juga bakal diperlebar menjadi 13 meter dari eksisting sekarang hanya selebar 7 meter.

"Pelebaran jalan mulai dari Narogong hingga perempatan Embeh pada program APBD Kota Bekasi di 2020-2021," kata Sajekti.

Perbaikan dan pelebaran jalan di kawasan Bantar Gebang itu diharapkan dapat memperlancar aksesibilitas masyarakat ke TPA Sumur Batu.

Baca juga: Jika Uang Kompensasi Tak Kunjung Cair, Warga Ancam Tutup TPST Bantar Gebang

Setelah ada pelebaran dan perbaikan, Jalan Pangkal 2 dapat dijadikan jalur aternatif akses angkutan truk sampah DKI Jakarta ke TPST Bantar Gebang.

Sajekti mengatakan, pengerjaan perbaikan dan pelebaran jalan di Jalan Pangkal 2 Bantar Gebang ini dilakukan bertahap dengan target rampung pada tahun 2020 mendatang.

"Pertama di 2020 pembebasan lahan oleh Disperkimtan Kota Bekasi dan DBMSDA Kota Bekasi untuk konstruksinya di 2021," tutur dia.

Adapun sebelumnya Pemkot Bekasi meminta kucuran dana kepada Pemprov DKI sebanyak Rp. 20 miliar.