DPRD Bakal Libatkan KPK dalam Pemilihan Wagub DKI untuk Hilangkan Sentimen Politik Uang

Kompas.com - 22/02/2020, 18:44 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Syarif mengaku akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Hal ini bertujuan agar pemilihan bersifat transparan dan mencegah politik uang.

Dengan melibatkan KPK, diharapkan juga akan menepis anggapan masyarakat akan adanya kong kalikong di antara cawagub dan anggota DPRD untuk mendapatkan suara.

"Supaya penyelenggaraan pemilihan itu dilakukan secara transparan tidak ada kong kali kong atau orang menyebut tidak ada transaksional, jadi bisa mengundang aparat penegak umum dan lembaga yg masih kita percaya adalah KPK," ucap Syarif seusai agenda diskusi Polemik 'Nanti Kita Cerita Tentang Wagub Hari Ini', di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020).

Baca juga: Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI

Meski demikian, untuk urusan pelibatan KPK saat pemilihan, Syarif menyerahkannya kepada sekretaris dewan (Setwan) DPRD DKI karena harus melalui beberapa prosedur.

"Soal teknis bagaimana mengundangnya itu urusan sekretaris DPRD ya itu teknis. Tapi kami secara garis besar mendukung imbauan dan ajakan melibatkan KPK," ujarnya.

Perlu diketahui, DPRD DKI Jakarta akhirnya mengesahkan tata tertib pemilihan  wagub DKI yang sudah disusun pada periode DPRD DKI sebelumnya.

Tata tertib pemilihan wagub disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Tata tertib pemilihan wagub DKI menjadi bagian dari Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Tata Tertib Disahkan, Anggota DPR yang Jadi Cawagub DKI Harus Mundur

Tata tertib  pemilihan wagub DKI termuat dalam Pasal 42 sampai 72 Peraturan DPRD DKI.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Megapolitan
Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

Megapolitan
Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Megapolitan
Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Megapolitan
Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Megapolitan
Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Megapolitan
Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Megapolitan
Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X