PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

Kompas.com - 24/02/2020, 08:26 WIB
Warga melintasi banjir yang menggenangi kawasan Jalan Danau Sunter Selatan, Sunter Jaya, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2020). Hujan deras sejak Minggu 23 Februari dini hari membuat sejumlah daerah di Ibu Kota tergenang banjir. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.Warga melintasi banjir yang menggenangi kawasan Jalan Danau Sunter Selatan, Sunter Jaya, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2020). Hujan deras sejak Minggu 23 Februari dini hari membuat sejumlah daerah di Ibu Kota tergenang banjir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang diakibatkan curah hujan kembali menggenangi sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada Minggu (23/2/2020) kemarin.

Fraksi Partai Solidaritasi Indonesia DPRD DKI Jakarta kembali mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anggota Fraksi PSI DKI Jakarta Justin Adrian menilai, Anies sama sekali tidak peduli masalah banjir. Belum ada solusi yang efektif untuk menanganinya.

"Pak Anies sudah menjadi gubernur hampir 2,5 tahun, tapi program antisipasi banjir hanya jalan di tempat. Pada tahun 2018 sampai 2020, Kementerian PUPR tidak bisa menjalankan normalisasi karena Pemprov DKI tidak mau membebaskan lahan. Tiga tahun terbuang percuma," kata Justin, Minggu malam.

Baca juga: BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

Justin melanjutkan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan lebat terjadi di wilayah Jakarta dan Bekasi.

Sementara itu, daerah Bogor dan Depok hanya hujan ringan, sehingga ketinggian pintu air Depok dan Katulampa Bogor berstatus siaga 4 (normal).

Namun, Ia heran karena wilayah seperti Menteng, Tebet, dan Kuningan yang sudah lama tidak terjadi banjir harus kembali digenangi.

"Dari data curah hujan dan ketinggian pintu air, jelas sekali bahwa banjir hari ini adalah karena hujan lokal. Oleh karena itu, Pak Gubernur tidak punya alasan untuk menyalahkan hujan di Bogor dan tidak bisa melempar masalah ke pemerintah pusat," ucap Justin.

Baca juga: Ini Penyebab Banjir di RSCM Versi Damkar

Namun, Ia menyayangkan karena program penanganan banjir seperti naturalisasi dan normalisasi belum berjalan.

Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum bisa melakukan normalisasi karena lahan yang belum dibebaskan oleh Pemprov DKI.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Megapolitan
Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X