Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

Kompas.com - 24/02/2020, 08:26 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang diakibatkan curah hujan kembali menggenangi sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada Minggu (23/2/2020) kemarin.

Fraksi Partai Solidaritasi Indonesia DPRD DKI Jakarta kembali mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anggota Fraksi PSI DKI Jakarta Justin Adrian menilai, Anies sama sekali tidak peduli masalah banjir. Belum ada solusi yang efektif untuk menanganinya.

"Pak Anies sudah menjadi gubernur hampir 2,5 tahun, tapi program antisipasi banjir hanya jalan di tempat. Pada tahun 2018 sampai 2020, Kementerian PUPR tidak bisa menjalankan normalisasi karena Pemprov DKI tidak mau membebaskan lahan. Tiga tahun terbuang percuma," kata Justin, Minggu malam.

Baca juga: BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

Justin melanjutkan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan lebat terjadi di wilayah Jakarta dan Bekasi.

Sementara itu, daerah Bogor dan Depok hanya hujan ringan, sehingga ketinggian pintu air Depok dan Katulampa Bogor berstatus siaga 4 (normal).

Namun, Ia heran karena wilayah seperti Menteng, Tebet, dan Kuningan yang sudah lama tidak terjadi banjir harus kembali digenangi.

"Dari data curah hujan dan ketinggian pintu air, jelas sekali bahwa banjir hari ini adalah karena hujan lokal. Oleh karena itu, Pak Gubernur tidak punya alasan untuk menyalahkan hujan di Bogor dan tidak bisa melempar masalah ke pemerintah pusat," ucap Justin.

Baca juga: Ini Penyebab Banjir di RSCM Versi Damkar

Namun, Ia menyayangkan karena program penanganan banjir seperti naturalisasi dan normalisasi belum berjalan.

Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum bisa melakukan normalisasi karena lahan yang belum dibebaskan oleh Pemprov DKI.

"Sayangnya, Pak Gubernur tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir. Bahkan, karena Pemprov DKI lambat membebaskan lahan, masih belum jelas apakah Kementerian PUPR bisa melakukan normalisasi sungai pada 2021," tuturnya.

Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Sabtu (22/2/2020) dan Minggu (23/2/2020) dini hari, mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta.

Setidaknya, sebanyak 55 rukun warga (RW) di Jakarta terendam banjir.

RW yang terendam banjir tersebar di 36 kelurahan di 23 kecamatan.

Baca juga: Jakarta Banjir, Netizen Serbu Tagar #WajahBaruJakarta untuk Sindir Anies

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta M Insaf mengatakan, banjir disebabkan curah hujan tinggi, luapan Kali Ciliwung, luapan Kali Item, luapan Kali Sunter, dan luapan Kali Semongol.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com