Pemkot Bekasi Minta Kementerian LH Kaji Ulang Amdal KCIC

Kompas.com - 27/02/2020, 22:58 WIB
Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (baju loreng) tengah meninjau keadaan Perumahan Pondok Hijau Permai di Rawalumbu, Kota Bekasi selepas bencana banjir, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (baju loreng) tengah meninjau keadaan Perumahan Pondok Hijau Permai di Rawalumbu, Kota Bekasi selepas bencana banjir, Selasa (7/1/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi meminta Kementerian Lingkungan Hidup agar mengkaji ulang analisis dampak lingkungan (Amdal) dari pengerjaan Kereta Cepat Indonesia China ( KCIC).

Sebab, KCIC disebut-sebut belum mengantongi izin amdal. Namun, pengerjaan sudah dilakukan.

“Karena itu proyek nasional, nanti kita minta Kementerian LH untuk melakukan pengkajian lebih dalam (terkait Amdal),” ujar Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Perumahan Bumi Nasio Bekasi, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Proyek Tol Kalimalang hingga KCIC Dinilai Kurangi Jumlah RTH di Bekasi

Tri mengakui adanya pembangunan KCIC dan proyek nasional lainnya ini mengurangi ruang terbuka hijau (RTH) di Bekasi. Sebab wilayah yang dahulunya RTH saat ini malah banyak dibangun oleh proyek-proyek nasional seperti LRT, KCIC, dan Tol Kalimalang.

“Ya salah satu kontribusinya itu, ya kita tahu bahwa 5 hingga 10 tahun yang lalu namanya jalan tol di sisi jalannya itu ada ruang terbuka hijau,” kata dia.

Bahkan, menurut Tri, pengerjaan proyek KCIC itu menutup saluran atau crossing Jalan Tol Kalimalang. Sehingga saluran itu tertutup dan menyebabkan pergerakan air tersendat.

Karena tak ada aliran air, hal itulah yang menyebabkan air meluap menggenangi Bekasi.

“Sampai saat ini kita masih memiliki kendala 13 crossing Tol Kalimalang, yang kemudian melintas, sehingga ada persoalan pergerakan air dari Selatan menuju ke Utara,” kata dia.

Baca juga: Pemkot Perkuat Pompa hingga Polder untuk Tanggulangi Banjir di Dua Perumahan Bekasi

Oleh karena itu, Pemkot berusaha menambah polder-polder di Bekasi sebagai pengganti aliran air yang sudah tertutupi oleh proyek-proyek nasional.

“Bagaimana kita menguasai tanah-tanah kemudian sekarang ini belum di bangun (untuk menambah aliran air). Seperti kita menetapkan Polder Situwong, Polder Kempo, ya itulah yang akan kita kuasi untuk menambah jumlah RTH yang ada,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengunjungi korban banjir di Perumahan Bumi Nasio Bekasi, Kamis (27/2/2020).

Dalam kunjungannya, Uu mengungkap penyebab banjir di Bekasi yang sudah berulang kali terjadi.

Menurut dia, banjir di Bekasi bukan hanya karena intensitasi hujan tinggi, melainkan lantaran adanya beberapa proyek pembangunan nasional yang kerap dibangun di kawasan Bekasi.

Salah satunya proyek Kereta Cepat Indonesia Cepat (KCIC). Bahkan ia menyebut proyek KCIC ini belum mengantongi analisis dampak lingkungan (Amdal).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Megapolitan
Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Megapolitan
Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Megapolitan
Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Megapolitan
40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

Megapolitan
Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Megapolitan
Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Megapolitan
Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Megapolitan
Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X