Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Bekasi Minta Kementerian LH Kaji Ulang Amdal KCIC

Kompas.com - 27/02/2020, 22:58 WIB
Cynthia Lova,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi meminta Kementerian Lingkungan Hidup agar mengkaji ulang analisis dampak lingkungan (Amdal) dari pengerjaan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Sebab, KCIC disebut-sebut belum mengantongi izin amdal. Namun, pengerjaan sudah dilakukan.

“Karena itu proyek nasional, nanti kita minta Kementerian LH untuk melakukan pengkajian lebih dalam (terkait Amdal),” ujar Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Perumahan Bumi Nasio Bekasi, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Proyek Tol Kalimalang hingga KCIC Dinilai Kurangi Jumlah RTH di Bekasi

Tri mengakui adanya pembangunan KCIC dan proyek nasional lainnya ini mengurangi ruang terbuka hijau (RTH) di Bekasi. Sebab wilayah yang dahulunya RTH saat ini malah banyak dibangun oleh proyek-proyek nasional seperti LRT, KCIC, dan Tol Kalimalang.

“Ya salah satu kontribusinya itu, ya kita tahu bahwa 5 hingga 10 tahun yang lalu namanya jalan tol di sisi jalannya itu ada ruang terbuka hijau,” kata dia.

Bahkan, menurut Tri, pengerjaan proyek KCIC itu menutup saluran atau crossing Jalan Tol Kalimalang. Sehingga saluran itu tertutup dan menyebabkan pergerakan air tersendat.

Karena tak ada aliran air, hal itulah yang menyebabkan air meluap menggenangi Bekasi.

“Sampai saat ini kita masih memiliki kendala 13 crossing Tol Kalimalang, yang kemudian melintas, sehingga ada persoalan pergerakan air dari Selatan menuju ke Utara,” kata dia.

Baca juga: Pemkot Perkuat Pompa hingga Polder untuk Tanggulangi Banjir di Dua Perumahan Bekasi

Oleh karena itu, Pemkot berusaha menambah polder-polder di Bekasi sebagai pengganti aliran air yang sudah tertutupi oleh proyek-proyek nasional.

“Bagaimana kita menguasai tanah-tanah kemudian sekarang ini belum di bangun (untuk menambah aliran air). Seperti kita menetapkan Polder Situwong, Polder Kempo, ya itulah yang akan kita kuasi untuk menambah jumlah RTH yang ada,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengunjungi korban banjir di Perumahan Bumi Nasio Bekasi, Kamis (27/2/2020).

Dalam kunjungannya, Uu mengungkap penyebab banjir di Bekasi yang sudah berulang kali terjadi.

Menurut dia, banjir di Bekasi bukan hanya karena intensitasi hujan tinggi, melainkan lantaran adanya beberapa proyek pembangunan nasional yang kerap dibangun di kawasan Bekasi.

Salah satunya proyek Kereta Cepat Indonesia Cepat (KCIC). Bahkan ia menyebut proyek KCIC ini belum mengantongi analisis dampak lingkungan (Amdal).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com