Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot

Kompas.com - 02/04/2020, 07:04 WIB
Pesta pernikahan digelar oleh Kompol Fahrul Sudiana di tengah pandemi virus corona pada 21 Maret 2020 di Hotel Mulia. BIDIK LAYAR INSTAGRAM/RICAFAHRULSTRY_Pesta pernikahan digelar oleh Kompol Fahrul Sudiana di tengah pandemi virus corona pada 21 Maret 2020 di Hotel Mulia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana dimutasi ke bagian analis kebijakan di Polda Metro Jaya.

Mutasi tersebut buntut dari pesta pernikahannya yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, tanggal 21 Maret 2020.

"Berdasarkan perintah Kapolda Metro Jaya sejak hari ini yang bersangkutan (Kompol Fahrul Sudiana) dimutasikan ke Polda Metro Jaya sebagai analis Kebijakan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Kapolsek Kembangan Dicopot karena Gelar Resepsi Pernikahan, Kompolnas: Polisi Harus Beri Contoh

Fahrul dimutasi karena dinilai telah melanggar Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona ( Covid-19) tertanggal 19 Maret 2020.

Maklumat tersebut mengatur pembubaran kerumunan massa untuk mencegah penyebaran virus corona.

Dalam maklumat itu, kegiatan perkumpulan massa yang dapat dibubarkan di antaranya kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.

Sementara itu, Fahrul menggelar pesta pernikahan di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, tanggal 21 Maret 2020. Foto-foto pesta pernikahannya pun menjadi viral di media sosial.

Baca juga: Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Akibatnya, Fahrul harus diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal oleh Propam Polda Metro Jaya, yang bersangkutan telah melanggar disiplin dan Maklumat Kapolri dalam rangka menghadapi penyebaran Covid-19, agar tidak ada kegiatan masyarakat yang sifatnya mengundang massa," ungkap Yusri.

"Dalam hal ini, Maklumat Kapolri tidak hanya berlaku untuk masyarakat, tapi berlaku juga untuk anggota Polri dan keluarganya. Jadi, kalau ada yang tidak menaati, siapa pun itu harus siap dengan segala konsekuensinya," sambungnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Megapolitan
Bioskop CGV di Jakarta Mulai Buka Hari Ini, Protokol Kesehatan Dipastikan Siap

Bioskop CGV di Jakarta Mulai Buka Hari Ini, Protokol Kesehatan Dipastikan Siap

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Bertambah 23, Kini Kasus Positif Covid-19 Capai 3.804 di Kabupaten Bekasi

UPDATE 20 Oktober: Bertambah 23, Kini Kasus Positif Covid-19 Capai 3.804 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Polisi Pulangkan Sejumlah Pedemo Tolak Omnibus Law yang Diamankan di Sekitar Istana

Polisi Pulangkan Sejumlah Pedemo Tolak Omnibus Law yang Diamankan di Sekitar Istana

Megapolitan
Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Megapolitan
30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

Megapolitan
Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Megapolitan
Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Megapolitan
Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Megapolitan
Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Megapolitan
Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

Megapolitan
Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Megapolitan
Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Megapolitan
Klaim Biaya Penanganan Covid-19 Sulit, Asosiasi Bekasi Sebut Tak Mungkin RS 'Meng-covid-kan' Pasien

Klaim Biaya Penanganan Covid-19 Sulit, Asosiasi Bekasi Sebut Tak Mungkin RS "Meng-covid-kan" Pasien

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X