Depok Masih Kaji PSBB, Wali Kota Minta BPTJ yang Batasi Transportasi

Kompas.com - 03/04/2020, 10:36 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANWali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebutkan bahwa jajarannya masih menyusun kajian sebelum mengusulkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk Kota Depok kepada pemerintah pusat.

Ia memastikan, hingga hari ini, Kota Depok belum berstatus PSBB.

"Status PSBB sedang dikaji lebih lanjut sesuai dengan kondisi kewilayahan, dan dilakukan sesuai mekanisme PP 21 Tahun 2020," kata Idris melalui keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).

"Kota Depok belum ditetapkan sebagai PSBB. Saat ini kita fokus pada percepatan penanganan Covid-19 berbasis komunitas, yaitu melalui pembentukan Kampung Siaga Covid-19 pada level RW," jelas dia.

Baca juga: DMI Jakarta Memperbarui Seruan Pembatasan Aktivitas di Masjid

Karena belum berstatus PSBB, maka Kota Depok masih jauh dari kemungkinan pembatasan transportasi, sebagaimana yang direkomendasikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Kota Depok tentunya belum dapat melaksanakan surat edaran (BPTJ soal rekomendasi pembatasan transportasi) tersebut karena kita belum ditetapkan sebagai PSBB," kata Idris.

Ia justru balik meminta BPTJ mengambil peran dalam pembatasan transportasi di Jabodetabek, termasuk di Kota Depok di masa pandemi Covid-19 yang makin meluas ini.

"Kewenangan pengaturan kebijakan transportasi di Jabodetabek adalah kewenangan BPTJ. Sebaiknya BPTJ mengambil peran," tutup Idris.

Baca juga: Pasien Covid-19 Pertama di Bekasi Sembuh: Terus Berzikir, Baca Buku Motivasi, Tak Lihat Medsos

PSBB menjadi strategi utama pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19.

PSBB bisa diberlakukan pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PP tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik 8 Bus, Rombongan Pedemo Mahasiswa UP dan Gunadarma Bergerak ke Monas

Naik 8 Bus, Rombongan Pedemo Mahasiswa UP dan Gunadarma Bergerak ke Monas

Megapolitan
12.369 Personel Gabungan Amankan 3 Titik Demo Omnibus Law di Jakarta

12.369 Personel Gabungan Amankan 3 Titik Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Buruh: Jangan Jadikan Covid-19 Alasan Tidak Menaikkan UMK 2021

Buruh: Jangan Jadikan Covid-19 Alasan Tidak Menaikkan UMK 2021

Megapolitan
SDM Siap, RSUI Tambah 70 Persen Kapasitas Ruang Perawatan Pasien Covid-19

SDM Siap, RSUI Tambah 70 Persen Kapasitas Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Seorang Pencuri Motor Ditembak Polisi hingga Tewas

Melawan Saat Ditangkap, Seorang Pencuri Motor Ditembak Polisi hingga Tewas

Megapolitan
Dua Bioskop di Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Hari Ini

Dua Bioskop di Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Hari Ini

Megapolitan
Demo di Hari Sumpah Pemuda, Massa Aksi Bacakan 'Sumpah Buruh' Tolak Omnibus Law

Demo di Hari Sumpah Pemuda, Massa Aksi Bacakan "Sumpah Buruh" Tolak Omnibus Law

Megapolitan
Tujuh Kali Curi Motor di Ciracas dan Bekasi, Komplotan Ini Akhirnya Tertangkap

Tujuh Kali Curi Motor di Ciracas dan Bekasi, Komplotan Ini Akhirnya Tertangkap

Megapolitan
Perayaan Maulid Nabi Diizinkan di Bekasi, Wali Kota: Maksimal 40 Persen Kapasitas

Perayaan Maulid Nabi Diizinkan di Bekasi, Wali Kota: Maksimal 40 Persen Kapasitas

Megapolitan
Macet akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek, Jasamarga Terapkan Sistem Buka Tutup

Macet akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek, Jasamarga Terapkan Sistem Buka Tutup

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh SPSI Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh SPSI Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi di 5 Rute Bus Transjakarta

Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi di 5 Rute Bus Transjakarta

Megapolitan
Awalnya Dilepas, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota DKI Jakarta Akhirnya Dilaporkan

Awalnya Dilepas, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota DKI Jakarta Akhirnya Dilaporkan

Megapolitan
Tulis Surat ke Anies, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota Sebut Dirinya Presiden dan Rhoma Irama Wapres

Tulis Surat ke Anies, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota Sebut Dirinya Presiden dan Rhoma Irama Wapres

Megapolitan
Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X