Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Kompas.com - 05/04/2020, 07:22 WIB
Warga duduk dengan menerapkan social distancing atau saling menjaga jarak guna mencegah penyebaran virus corona di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020). PT MRT Jakarta (Perseroda) mengimbau para penumpang untuk menjaga jarak aman dengan penumpang lainnya, minimal dalam radius satu meter. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga duduk dengan menerapkan social distancing atau saling menjaga jarak guna mencegah penyebaran virus corona di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020). PT MRT Jakarta (Perseroda) mengimbau para penumpang untuk menjaga jarak aman dengan penumpang lainnya, minimal dalam radius satu meter.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan permohonan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Kementerian Kesehatan.

"Permohonan ini sesuai dengan ketentuan Pasar 6 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/4/2020) malam.

Teguh menyebutkan, permohonan itu menunjukkan Pemprov DKI Jakarta memenuhi kaidah administrasi yang baik. Yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan dalam PP tersebut.

Baca juga: Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

"Permohonan ini sekaligus untuk memastikan wilayah kewenangan mana yang dikelola oleh pemerintah pusat dan mana yang dikelola oleh pemerintah daerah," kata Teguh.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya juga mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan COVID-19 di Ibu Kota.

Menurut Teguh, dengan segala keterbatasan kewenangan yang dimiliki dan arahan pemerintah pusat yang belum memadai, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya yang luar biasa.

Upaya yang dipantau Ombudsman RI Jakarta Raya, yakni membuat peta penyebaran COVID-19 sebagai bagian dari peningkatan kesadaran publik atas pademi.

Pemprov DKI juga telah membuat dan melaksanakan protokol pemakaman bagi lebih dari 400 warga DKI Jakarta yang meninggal dengan gejala yang menyerupai COVID-19 sebagai antisipasi penyebaran pademi yang lebih luas dan bagian dari proses penekanan kepanikan publik.

"Pemprov DKI berhasil menekan potensi penyebaran COVID-19 ke tingkat yang lebih membahayakan," katanya.

Selain itu, Ombudsman Jakarta Rata juga mencatat upaya pemberian insentif bagi para tenaga medik, penyiapan hotel dan fasilitas penginapan bagi para tenaga medik serta penyediaan rumah sakit rujukan. Selain itu juga fasilitas laboratorium pengambilan sampel tes PCR yang memadai.

Baca juga: Hari Ini, Anies Usulkan Status PSBB untuk Jakarta kepada Menkes

Meski pembatasan arus lalu lintas antar-kota antar-provinsi dan transportasi publik dalam kota telah ditolak oleh pemerintah pusat, tetapi Ombudsman mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta itu.

"Kami melihat Gubernur dan jajaran tidak hanya melihat angka kematian akibat pademi ini sebagai angka statistik semata dan langkah-langkah yang diambil beliau dan jajaran menunjukkan itikad besar pemprov untuk memastikan keselamatan warga adalah hal yang utama," kata Teguh.

Ombudsman RI Jakarta Raya menilai upaya permohonan PSBBB yang diajukan 3 April 2020 sekaligus juga untuk memastikan rentang kendali dan rentang tanggung jawab secara pasti yang harus dipikul oleh Pemprov DKI Jakarta dan yang harus ditangani pemerintah pusat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepada Majelis Hakim, Dwi Sasono Minta Pengurangan Hukuman

Kepada Majelis Hakim, Dwi Sasono Minta Pengurangan Hukuman

Megapolitan
Akibat Pandemi Covid-19, Tender MRT Harmoni-Kota 2 Kali Gagal Lelang

Akibat Pandemi Covid-19, Tender MRT Harmoni-Kota 2 Kali Gagal Lelang

Megapolitan
Kota Bogor Zona Merah, Kasus Positif Terus Meningkat

Kota Bogor Zona Merah, Kasus Positif Terus Meningkat

Megapolitan
Kapolres Jaksel Sebut Tak Ada Bentrokan di TMP Kalibata

Kapolres Jaksel Sebut Tak Ada Bentrokan di TMP Kalibata

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Penjual Narkoba di Hotel Kawasan Cempaka Putih

Polisi Tangkap 5 Penjual Narkoba di Hotel Kawasan Cempaka Putih

Megapolitan
Diduga Depresi, Pemuda di Bekasi Tewas Gantung Diri di Rumah

Diduga Depresi, Pemuda di Bekasi Tewas Gantung Diri di Rumah

Megapolitan
Bentrokan di TMP Kalibata, Saksi Sebut Demonstran Lari Kocar-kacir

Bentrokan di TMP Kalibata, Saksi Sebut Demonstran Lari Kocar-kacir

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi, Wisma Jakarta Islamic Centre Khusus Pasien OTG Warga Jakut

Jadi Tempat Isolasi, Wisma Jakarta Islamic Centre Khusus Pasien OTG Warga Jakut

Megapolitan
Sebelum Bentrokan Terjadi, Sejumlah Purnawirawan Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Kalibata

Sebelum Bentrokan Terjadi, Sejumlah Purnawirawan Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Kalibata

Megapolitan
UPDATE 30 September: Bertambah 9 Kasus Positif dan 9 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 30 September: Bertambah 9 Kasus Positif dan 9 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Komnas Perempuan Harap Pelaku Peras Payudara di Pondok Aren Ditangkap

Komnas Perempuan Harap Pelaku Peras Payudara di Pondok Aren Ditangkap

Megapolitan
Bocah di Bekasi yang Lantunkan Ayat Al Quran saat Dirawat di RSPAD Meninggal Dunia

Bocah di Bekasi yang Lantunkan Ayat Al Quran saat Dirawat di RSPAD Meninggal Dunia

Megapolitan
Bentrok di TMP Kalibata, Kaca Angkot Pecah

Bentrok di TMP Kalibata, Kaca Angkot Pecah

Megapolitan
Jenazah Dokter Aborsi Ilegal Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Jenazah Dokter Aborsi Ilegal Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Atasi Pengangguran, Pemkot Tangerang Buka Balai Latihan Kerja di Kelurahan

Atasi Pengangguran, Pemkot Tangerang Buka Balai Latihan Kerja di Kelurahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X