Wali Kota Bekasi: Bansos dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar Belum Jelas

Kompas.com - 12/04/2020, 17:06 WIB
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Pemkot Bekasi, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Pemkot Bekasi, Rabu (26/2/2020).
Penulis Dean Pahrevi
|

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga miskin di Kota Bekasi yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga kini belum ada kejelasan kapan akan terealisasi.

Padahal, penerapan PSBB di Kota Bekasi akan berlaku mulai Rabu (15/4/2020).

"Bansos itu dari Kementerian (Sosial) belum jelas, dari (Pemprov Jawa Barat) provinsi belum jelas," kata Rahmat di Bekasi, Minggu (12/4/2020).

Baca juga: Bantuan Pemerintah Kurang, Warga Gotong Royong Bantu Tetangga di Tengah Pandemi Covid-19

Rahmat menjelaskan bahwa ada 106.000 kartu keluarga (KK) Kota Bekasi yang akan mendapat jatah Bansos dari Kementerian Sosial.

Jumlah itu berdasarkan catatan pemerintah pusat melalui Data Terpada Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara dari Pemprov Jawa Barat sebanyak 27.000 KK Kota Bekasi dijatah untuk mendapatkan Bansos.

"Kemarin tahap awal kita ajukan 48.000 tapi gubernur bilang 32.800. Setelah itu Sekda ngundang turun lagi jadi 27.000. Saya sudah kabari gubernur minta atensi yang tinggi untuk Kota Bekasi. Artinya, perhatian yang tinggi kalau kita minta 48.000, ya mbok tolong 48.000," ujar Rahmat.

Baca juga: Satpol PP Kota Tangerang Bubarkan Kerumunan Warga yang Lakukan Sabung Ayam

Rahmat menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan skema apabila Bansos dari Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Barat telat terealisasi.

Pemkot Bekasi akan mengalokasikan dana dari APBD Kota Bekasi untuk memberikan Bansos kepada 130.000 KK di luar data DTKS.

"Tapi saya sudah putuskan tadi, kalau ini (Bansos) lama, sementara ini (PSBB) sudah berjalan, saya akan ambil langkah ada 130.000 (keluarga) yang akan saya gulirkan, tapi besarannya tidak besar," ujar Rahmat.

Besaran Bansos untuk tiap kepala keluarga, yakni sebesar Rp 200.000 dalam bentuk sembako, seperti beras, kecap, minyak goreng, dan lainnya.

Baca juga: [HOAKS] Surat LTMPT tentang Perubahan Jadwal dan Penambahan Kuota UTBK

"Kalau orang makan itu kan enggak bisa ditunda, pada saat saya tetapkan (PSBB) sekarang masa musti tiga hari kedepan (bantuan baru diberikan), ya orang mati lah," ujar Rahmat.

Kota Bekasi dan empat di Jawa Barat lainnya, yakni Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor akan mulai menerapkan PSBB pada Rabu (15/4/2020) mendatang.

PSBB akan dimulai dengan tahap sosialisasi kepada masyarakat pada Senin (13/4/2020) hingga Selasa (14/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Sebut Polantas Tak Lagi Menilang, Warga: Tilang Elektronik Lebih Menakutkan

Kapolri Sebut Polantas Tak Lagi Menilang, Warga: Tilang Elektronik Lebih Menakutkan

Megapolitan
Beda Cara Anies dan Riza Patria Pandang Angka Kematian akibat Covid-19 di Jakarta...

Beda Cara Anies dan Riza Patria Pandang Angka Kematian akibat Covid-19 di Jakarta...

Megapolitan
4 Anak yang Terlibat Prostitusi Digerebek bersama Seorang Pria di Hotel Kawasan Sunter

4 Anak yang Terlibat Prostitusi Digerebek bersama Seorang Pria di Hotel Kawasan Sunter

Megapolitan
Selama Pandemi, 87 Penghuni Apartemen Kalibata City Positif Covid-19

Selama Pandemi, 87 Penghuni Apartemen Kalibata City Positif Covid-19

Megapolitan
Jaksa: Eksepsi Kuasa Hukum John Kei Hanya Didasari Asumsi

Jaksa: Eksepsi Kuasa Hukum John Kei Hanya Didasari Asumsi

Megapolitan
IDI Usul Pasien Covid-19 Gejala Ringan Dirawat di Rumah dengan Pengawasan Dokter

IDI Usul Pasien Covid-19 Gejala Ringan Dirawat di Rumah dengan Pengawasan Dokter

Megapolitan
RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

RSUD Depok Akan Tambah Lagi ICU dan Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Bulan Depan

Megapolitan
Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Soal Banjir Jabodetabek-Punjur, Menteri Sofyan: Banyak Developer Tak Patuhi Standar Pembangunan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Bekasi Larang Kafe dan Restoran Gelar Live Music karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Alat PCR Kembali Berfungsi, Labkesda Tangsel Kurangi Jumlah Pemeriksaan Sampel Terkait Covid-19

Megapolitan
Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Teruntuk Presiden Jokowi, Ini Suara Penyintas Covid-19 soal Klaim Pandemi Terkendali

Megapolitan
Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Aksi Penjambret Ponsel Gagal Setelah Dikejar dan Diteriaki Gerombolan Bocah

Megapolitan
50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

50 Persen Tenaga Kesehatan di Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Dua Kali PPKM, Pemkot Bekasi Segel 15 Kafe dan Restoran

Megapolitan
18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

18 Kelurahan di Kota Tangerang Rawan Banjir, Ini Daftarnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X