Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/04/2020, 19:16 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok hanya merekapitulasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang masuk hingga 16 April 2020.

Data yang dimaksud adalah data untuk kategori non-DTKS, alias penerima bantuan sosial yang tak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Data non-DTKS dikumpulkan baru pada awal April 2020, dengan menyisir para pekerja sektor informal dan buruh harian lepas yang pemasukannya menukik karena pandemi Covid-19.

Baca juga: Warga Depok yang Belum Kebagian Bansos dari Pemkot akan Dapat Jatah dari Pemprov dan Pusat

"Data masuknya bertahap, sampai kami cut-off 16 April. Walaupun data masuk masih banyak, tapi data yang kami olah, yang kami rekapitulasi itu yang (diterima hingga) 16 April," jelas Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Depok Tri Rezeki Handayani kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2020).

"Selebihnya, kalau kita turutin, ya tidak akan ada habisnya, kalau data (masuk) tuh," imbuh dia.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengonfirmasi, sejauh ini pihaknya telah menerima usulan penerima bantuan lebih dari 250.000 kepala keluarga (KK) di Depok.

Namun, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan 30.000 KK sebagai penerima bansos dari APBD Kota Depok.

Maka, lebih dari 220.000 KK tersisa akan jadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat melalui kas masing-masing.

Ada alasan mengapa Pemerintah Kota Depok melakukan cut-off rekapitulasi data penerima bantuan sosial non-DTKS hanya yang tercatat paling lambat pada 16 April 2020.

Kiki menjelaskan, banyak data yang ia terima tak diisi dengan lengkap, terutama pada 3 isian krusial: NIK, nama jelas, dan status pekerjaan.

Baca juga: Pemkot Depok: Banyak Penerima Bansos Tak Mengisi Formulir secara Lengkap

Tak lengkapnya data membuat tim pengolah data yang personelnya terbatas harus berjibaku memvalidasi ulang data tersebut.

"Di atas itu (16 April 2020), usulan (data non-DTKS) masuk saja. Tetap kita masukkan, tapi kelengkapan datanya yang kemudian harus kita lakukan validasi lagi," ujar Kiki.

"Sudah menumpuk datanya, yang itu (per 16 April 2020) saja harus kami rekapitulasi menyeluruh, pengolahan data dengan personel kami terbatas," tambah dia.

Rekapitulasi dan validasi ulang selesai maupun tidak, data yang terkumpul hingga 26 April 2020 itu akan tetap disetor ke Pemprov Jawa Barat pada 25 April 2020 nanti, sesuai tenggar waktu.

"Nanti realisasinya bagaimana, para tim data di provinsi maupun Kemensos yang menganalisis ini. Sudah bukan kami lagi," kata Kiki.

Janji pemerintah untuk menyalurkan bansos belum ditunaikan secara tuntas untuk warga Depok, meskipun telah memasuki hari ketujuh PSBB diterapkan, hari ini, Selasa (21/4/2020).

Pemerintah Kota Depok sudah mencairkan secara penuh alias 100 persen, total anggaran Rp 7,5 miliar dari APBD Kota Depok untuk dana bantuan sosial, meskipun dianggap tak merata dan tak seluruhnya tepat sasaran.

Baca juga: Lebih dari 2.000 Sopir Angkot di Depok Menanti Bansos

Anggaran itu dirinci menjadi sebesar Rp.250.000 untuk 30.000 Kepala Keluarga dari data non-DTKS.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat baru mengucurkan bantuan kepada 1.000 Kepala Keluarga/Kelompok Penerima Manfaat (KK/KPM) hingga per Senin (20/4/2020), dari target kuota sebanyak 10.423 KK/KPM.

Setiap KK/KPM berhak atas bantuan senilai Rp 500.000 dari APBD Provinsi Jawa Barat. Rinciannya, Rp 350.000 dalam bentuk sembako dan barang kebutuhan harian, Rp 150.000 dalam bentuk uang tunai.

Kemudian, bantuan sosial dari pemerintah pusat belum turun karena masih dalam tahap validasi data penerima bantuan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Sebut Penyambungan Jalan Lebih Efektif Tangani Macet Dibanding Pelebaran

Pemprov DKI Sebut Penyambungan Jalan Lebih Efektif Tangani Macet Dibanding Pelebaran

Megapolitan
Kronologi Bus Pemain Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Kronologi Bus Pemain Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Megapolitan
BP BUMD Ungkap Masalah Jakpro sehingga Tak Bisa Bagikan Dividen ke Pemprov DKI

BP BUMD Ungkap Masalah Jakpro sehingga Tak Bisa Bagikan Dividen ke Pemprov DKI

Megapolitan
7 Terduga Pelempar Batu ke Bus Persis Solo Ditangkap, Kini Masih Diperiksa Polres Tangsel

7 Terduga Pelempar Batu ke Bus Persis Solo Ditangkap, Kini Masih Diperiksa Polres Tangsel

Megapolitan
Polres Tangsel Janji Usut Tuntas Kasus Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Polres Tangsel Janji Usut Tuntas Kasus Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Megapolitan
Jakpro Disarankan Gabungkan Anak Perusahaan, BP BUMD DKI: Kami Sedang Kaji

Jakpro Disarankan Gabungkan Anak Perusahaan, BP BUMD DKI: Kami Sedang Kaji

Megapolitan
Petugas Satpol PP Terus Berjaga, Kawasan Kota Tua Jakarta Steril dari PKL

Petugas Satpol PP Terus Berjaga, Kawasan Kota Tua Jakarta Steril dari PKL

Megapolitan
'Skywalk' Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

"Skywalk" Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Megapolitan
Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Megapolitan
3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

Megapolitan
Nonton 'Street Race' di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Nonton "Street Race" di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Megapolitan
Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.