Warga Depok yang Belum Kebagian Bansos dari Pemkot akan Dapat Jatah dari Pemprov dan Pusat

Kompas.com - 21/04/2020, 16:50 WIB
Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi.


DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Depok, Tri Rezeki Handayani menyampaikan, kuota penerima bantuan sosial dari APBD Kota Depok kecil kemungkinan ditambah di kemudian hari.

Pemerintah Kota Depok saat ini sudah menetapkan sebanyak 30.000 kepala keluarga (KK) menjadi sasaran bantuan sosial berupa uang tunai Rp 250.000 per KK.

Sebanyak 30.000 KK itu merupakan sebagian dari data Pemkot Depok soal kelompok non-DTKS, yang merupakan penerima bantuan yang tak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Baca juga: Ribuan Sopir Angkot Tagih Bansos, Ini Jawaban Pemkot Depok

"Kalau dari video conference gubernur tadi malam, APBD itu memiliki kuota 10 persen usulan non-DTKS. Depok, kalau 30.000 KK, kan sudah melebihi kuota," ungkap perempuan yang akrab disapa Kiki ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2020) siang.

Ia menyampaikan, hingga saat ini total terdapat usulan penerima bansos lebih dari 250.000 KK non-DTKS yang mendarat di mejanya.

Para penerima bansos kategori non-DTKS sebagian besar merupakan pekerja sektor informal dan buruh harian lepas yang pemasukan hariannya menukik akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku sejak Rabu (15/4/2020) di Depok.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan keputusan Pemkot Depok hanya mengakomodasi 30.000 KK, maka lebih dari 220.000 KK non-DTKS sisanya akan jadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pemerintah pusat.

Ini pula yang menjadi alasan di balik keluhan para ketua RT di Depok beberapa hari lalu.

Di Mampang, Pancoran Mas misalnya, para ketua RT menerima paket bansos uang tunai dari Pemkot Depok untuk jumlah KK yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah KK penerima bansos yang mereka usulkan.

Artinya, sebagian besar KK yang tak kebagian bansos uang tunai dari Pemkot Depok beberapa waktu lalu itu, harus menunggu kucuran bansos dari Pemprov Jawa Barat atau pemerintah pusat yang belum jelas kapan cairnya.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Mikro Diperpanjang, Taman Impian Jaya Ancol Tutup Sementara Mulai 24 Juni

PPKM Mikro Diperpanjang, Taman Impian Jaya Ancol Tutup Sementara Mulai 24 Juni

Megapolitan
Dinkes Tangerang Gelar Vaksinasi di 38 Puskesmas, Khusus untuk Warga Berusia 18 Tahun ke Atas

Dinkes Tangerang Gelar Vaksinasi di 38 Puskesmas, Khusus untuk Warga Berusia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
Perpanjangan PPKM Mikro DKI Jakarta: WFH Wajib 75 Persen, Ibadah Kembali di Rumah

Perpanjangan PPKM Mikro DKI Jakarta: WFH Wajib 75 Persen, Ibadah Kembali di Rumah

Megapolitan
Anies: Besar Kemungkinan Varian Baru Covid-19 Mudah Menularkan Anak-anak

Anies: Besar Kemungkinan Varian Baru Covid-19 Mudah Menularkan Anak-anak

Megapolitan
11 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Kelurahan Petogogan Di-lockdown

11 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Kelurahan Petogogan Di-lockdown

Megapolitan
Wisma Atlet Penuh, Pasien yang Masih Positif Covid-19 Diminta Pulang

Wisma Atlet Penuh, Pasien yang Masih Positif Covid-19 Diminta Pulang

Megapolitan
Petugas Puskesmas Kerja Berlebih: Dari Vaksinasi Covid-19, Penelusuran, hingga Pantau Pasien

Petugas Puskesmas Kerja Berlebih: Dari Vaksinasi Covid-19, Penelusuran, hingga Pantau Pasien

Megapolitan
Tempat Wisata Ancol Tutup Sementara Mulai Kamis Besok

Tempat Wisata Ancol Tutup Sementara Mulai Kamis Besok

Megapolitan
Kasus Covid-19 Lebih Parah dari Gelombang Pertama, Kenapa Depok Tetap Hindari Lockdown?

Kasus Covid-19 Lebih Parah dari Gelombang Pertama, Kenapa Depok Tetap Hindari Lockdown?

Megapolitan
UPDATE Klaster Warakas: Kini Ada 37 Warga yang Terpapar Covid-19

UPDATE Klaster Warakas: Kini Ada 37 Warga yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
Mikro Lockdown Kampung di Gandaria Selatan, Jam Malam Diberlakukan

Mikro Lockdown Kampung di Gandaria Selatan, Jam Malam Diberlakukan

Megapolitan
Buat SIM Harus Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19, Polda Metro: Info Hoaks

Buat SIM Harus Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19, Polda Metro: Info Hoaks

Megapolitan
Ikut Vaksin Massal, Warga Bekasi Mulai Berdatangan ke Stadion Patriot

Ikut Vaksin Massal, Warga Bekasi Mulai Berdatangan ke Stadion Patriot

Megapolitan
Jalan Terjal Sutiyoso Wujudkan Transjakarta

Jalan Terjal Sutiyoso Wujudkan Transjakarta

Megapolitan
SMKN 24 Jakarta Siap Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

SMKN 24 Jakarta Siap Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X