Warga Depok yang Belum Kebagian Bansos dari Pemkot akan Dapat Jatah dari Pemprov dan Pusat

Kompas.com - 21/04/2020, 16:50 WIB
Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi.


DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Depok, Tri Rezeki Handayani menyampaikan, kuota penerima bantuan sosial dari APBD Kota Depok kecil kemungkinan ditambah di kemudian hari.

Pemerintah Kota Depok saat ini sudah menetapkan sebanyak 30.000 kepala keluarga (KK) menjadi sasaran bantuan sosial berupa uang tunai Rp 250.000 per KK.

Sebanyak 30.000 KK itu merupakan sebagian dari data Pemkot Depok soal kelompok non-DTKS, yang merupakan penerima bantuan yang tak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Baca juga: Ribuan Sopir Angkot Tagih Bansos, Ini Jawaban Pemkot Depok

"Kalau dari video conference gubernur tadi malam, APBD itu memiliki kuota 10 persen usulan non-DTKS. Depok, kalau 30.000 KK, kan sudah melebihi kuota," ungkap perempuan yang akrab disapa Kiki ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2020) siang.

Ia menyampaikan, hingga saat ini total terdapat usulan penerima bansos lebih dari 250.000 KK non-DTKS yang mendarat di mejanya.

Para penerima bansos kategori non-DTKS sebagian besar merupakan pekerja sektor informal dan buruh harian lepas yang pemasukan hariannya menukik akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku sejak Rabu (15/4/2020) di Depok.

Dengan keputusan Pemkot Depok hanya mengakomodasi 30.000 KK, maka lebih dari 220.000 KK non-DTKS sisanya akan jadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pemerintah pusat.

Ini pula yang menjadi alasan di balik keluhan para ketua RT di Depok beberapa hari lalu.

Di Mampang, Pancoran Mas misalnya, para ketua RT menerima paket bansos uang tunai dari Pemkot Depok untuk jumlah KK yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah KK penerima bansos yang mereka usulkan.

Artinya, sebagian besar KK yang tak kebagian bansos uang tunai dari Pemkot Depok beberapa waktu lalu itu, harus menunggu kucuran bansos dari Pemprov Jawa Barat atau pemerintah pusat yang belum jelas kapan cairnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sering Berseteru di Medsos, Anggota Geng Remaja di Koja Tewas Dibacok

Sering Berseteru di Medsos, Anggota Geng Remaja di Koja Tewas Dibacok

Megapolitan
Tangsel Torehkan Banyak Penghargaan, Wali Kota Airin Sebut Itu Bukan Tujuan Utama

Tangsel Torehkan Banyak Penghargaan, Wali Kota Airin Sebut Itu Bukan Tujuan Utama

Megapolitan
LIPI: Bulus yang Ditemukan di Sungai Ciliwung Bukan Hewan Langka

LIPI: Bulus yang Ditemukan di Sungai Ciliwung Bukan Hewan Langka

Megapolitan
Dua Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap di Hotel Sunter

Dua Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap di Hotel Sunter

Megapolitan
HUT Ke-12 Tangsel, Wali Kota Airin: Tangsel Torehkan Prestasi yang Membanggakan

HUT Ke-12 Tangsel, Wali Kota Airin: Tangsel Torehkan Prestasi yang Membanggakan

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Mohon Didoakan dan Minta Maaf

Positif Covid-19, Mohammad Idris Mohon Didoakan dan Minta Maaf

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Merasa Kurang Sehat Usai Debat Kandidat Pilkada Depok

Positif Covid-19, Mohammad Idris Merasa Kurang Sehat Usai Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Dirawat di RSUD Kota Depok

Positif Covid-19, Mohammad Idris Dirawat di RSUD Kota Depok

Megapolitan
Ketua RT Muara Angke yang Diduga Lakukan Pungli Bansos Buat Surat Pernyataan, Ini Isinya

Ketua RT Muara Angke yang Diduga Lakukan Pungli Bansos Buat Surat Pernyataan, Ini Isinya

Megapolitan
Idris Positif Covid-19, Calon Wakil Wali Kota Depok dan Tim Sukses Diklaim Sehat

Idris Positif Covid-19, Calon Wakil Wali Kota Depok dan Tim Sukses Diklaim Sehat

Megapolitan
Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif Covid-19

Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif Covid-19

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Pemkot Bekasi Bakal Gelar Tes Swab Massal di Tempat Hiburan

Jelang Libur Panjang, Pemkot Bekasi Bakal Gelar Tes Swab Massal di Tempat Hiburan

Megapolitan
Maradona Meninggal Dunia, Wagub DKI Ungkap Kalimat Inspiratif Sang Legenda

Maradona Meninggal Dunia, Wagub DKI Ungkap Kalimat Inspiratif Sang Legenda

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Pemprov DKI Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Masyarakat Dilayani lewat Drop Box

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Masyarakat Dilayani lewat Drop Box

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X