Kompas.com - 21/04/2020, 16:50 WIB
Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi.


DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Depok, Tri Rezeki Handayani menyampaikan, kuota penerima bantuan sosial dari APBD Kota Depok kecil kemungkinan ditambah di kemudian hari.

Pemerintah Kota Depok saat ini sudah menetapkan sebanyak 30.000 kepala keluarga (KK) menjadi sasaran bantuan sosial berupa uang tunai Rp 250.000 per KK.

Sebanyak 30.000 KK itu merupakan sebagian dari data Pemkot Depok soal kelompok non-DTKS, yang merupakan penerima bantuan yang tak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Baca juga: Ribuan Sopir Angkot Tagih Bansos, Ini Jawaban Pemkot Depok

"Kalau dari video conference gubernur tadi malam, APBD itu memiliki kuota 10 persen usulan non-DTKS. Depok, kalau 30.000 KK, kan sudah melebihi kuota," ungkap perempuan yang akrab disapa Kiki ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2020) siang.

Ia menyampaikan, hingga saat ini total terdapat usulan penerima bansos lebih dari 250.000 KK non-DTKS yang mendarat di mejanya.

Para penerima bansos kategori non-DTKS sebagian besar merupakan pekerja sektor informal dan buruh harian lepas yang pemasukan hariannya menukik akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku sejak Rabu (15/4/2020) di Depok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan keputusan Pemkot Depok hanya mengakomodasi 30.000 KK, maka lebih dari 220.000 KK non-DTKS sisanya akan jadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pemerintah pusat.

Ini pula yang menjadi alasan di balik keluhan para ketua RT di Depok beberapa hari lalu.

Di Mampang, Pancoran Mas misalnya, para ketua RT menerima paket bansos uang tunai dari Pemkot Depok untuk jumlah KK yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah KK penerima bansos yang mereka usulkan.

Artinya, sebagian besar KK yang tak kebagian bansos uang tunai dari Pemkot Depok beberapa waktu lalu itu, harus menunggu kucuran bansos dari Pemprov Jawa Barat atau pemerintah pusat yang belum jelas kapan cairnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Megapolitan
Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Megapolitan
59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Megapolitan
Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Megapolitan
Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Megapolitan
Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Megapolitan
Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Megapolitan
Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Megapolitan
Toko PS Store di Condet Terbakar

Toko PS Store di Condet Terbakar

Megapolitan
Dibanting Polisi hingga Kejang, Korban Pertimbangkan Tempuh Jalur Pidana

Dibanting Polisi hingga Kejang, Korban Pertimbangkan Tempuh Jalur Pidana

Megapolitan
Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Antipasi Banjir, Wali Kota Jaksel Minta Lurah dan Camat Cek Kondisi Pompa Air

Megapolitan
Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter Belum Sadar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.