Warga Depok yang Belum Kebagian Bansos dari Pemkot akan Dapat Jatah dari Pemprov dan Pusat

Kompas.com - 21/04/2020, 16:50 WIB
Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya Petugas pos menata logistik bantuan sosial untuk warga yang terdampak perekonomiannya akibat COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/4). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah dan termasuk miskin baru akibat pandemi COVID-19, khususnya di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi.


DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Depok, Tri Rezeki Handayani menyampaikan, kuota penerima bantuan sosial dari APBD Kota Depok kecil kemungkinan ditambah di kemudian hari.

Pemerintah Kota Depok saat ini sudah menetapkan sebanyak 30.000 kepala keluarga (KK) menjadi sasaran bantuan sosial berupa uang tunai Rp 250.000 per KK.

Sebanyak 30.000 KK itu merupakan sebagian dari data Pemkot Depok soal kelompok non-DTKS, yang merupakan penerima bantuan yang tak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Baca juga: Ribuan Sopir Angkot Tagih Bansos, Ini Jawaban Pemkot Depok

"Kalau dari video conference gubernur tadi malam, APBD itu memiliki kuota 10 persen usulan non-DTKS. Depok, kalau 30.000 KK, kan sudah melebihi kuota," ungkap perempuan yang akrab disapa Kiki ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2020) siang.

Ia menyampaikan, hingga saat ini total terdapat usulan penerima bansos lebih dari 250.000 KK non-DTKS yang mendarat di mejanya.

Para penerima bansos kategori non-DTKS sebagian besar merupakan pekerja sektor informal dan buruh harian lepas yang pemasukan hariannya menukik akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku sejak Rabu (15/4/2020) di Depok.

Dengan keputusan Pemkot Depok hanya mengakomodasi 30.000 KK, maka lebih dari 220.000 KK non-DTKS sisanya akan jadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau pemerintah pusat.

Ini pula yang menjadi alasan di balik keluhan para ketua RT di Depok beberapa hari lalu.

Di Mampang, Pancoran Mas misalnya, para ketua RT menerima paket bansos uang tunai dari Pemkot Depok untuk jumlah KK yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah KK penerima bansos yang mereka usulkan.

Artinya, sebagian besar KK yang tak kebagian bansos uang tunai dari Pemkot Depok beberapa waktu lalu itu, harus menunggu kucuran bansos dari Pemprov Jawa Barat atau pemerintah pusat yang belum jelas kapan cairnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Melonjak, 1.360 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Terus Melonjak, 1.360 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Untuk Pelaku UMKM, Ini Stimulus Pemprov DKI Jakarta yang Perlu Kalian Tahu

Untuk Pelaku UMKM, Ini Stimulus Pemprov DKI Jakarta yang Perlu Kalian Tahu

Megapolitan
2.407 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

2.407 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Daftar 18 Artis yang Terjerat Narkoba dan Psikotropika Sepanjang 2020

Daftar 18 Artis yang Terjerat Narkoba dan Psikotropika Sepanjang 2020

Megapolitan
Meski di Tengah Pandmi, KPU Tangsel Targetkan Pemilih Mencapai 77 Persen

Meski di Tengah Pandmi, KPU Tangsel Targetkan Pemilih Mencapai 77 Persen

Megapolitan
Pilkada Depok: Ini Ucapan Imam Budi yang Dianggap Afifah Alia Melecehkan

Pilkada Depok: Ini Ucapan Imam Budi yang Dianggap Afifah Alia Melecehkan

Megapolitan
Cekcok karena Perempuan, Pria di Tangerang Tewas Ditusuk

Cekcok karena Perempuan, Pria di Tangerang Tewas Ditusuk

Megapolitan
Anies Baswedan Jadi Wakil Ketua Komite Pengarah C40 Cities Bersama Gubernur Tokyo

Anies Baswedan Jadi Wakil Ketua Komite Pengarah C40 Cities Bersama Gubernur Tokyo

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Kenaikan Anggaran karena Tambahan Kegiatan

Ketua DPRD DKI: Kenaikan Anggaran karena Tambahan Kegiatan

Megapolitan
Ditangkap Terkait Sabu, Mantan Artis Cilik IBS Masih Syok

Ditangkap Terkait Sabu, Mantan Artis Cilik IBS Masih Syok

Megapolitan
Polisi: Mantan Artis Cilik Iyut Bing Slamet Beli Sabu dari Seseorang di Johar Baru

Polisi: Mantan Artis Cilik Iyut Bing Slamet Beli Sabu dari Seseorang di Johar Baru

Megapolitan
Ditangkap Terkait Narkoba, Mantan Artis Cilik IBS Gunakan Sabu Sejak 2004

Ditangkap Terkait Narkoba, Mantan Artis Cilik IBS Gunakan Sabu Sejak 2004

Megapolitan
Jangan Panik, Warga Diingatkan Segera Selamatkan Dokumen dan Cabut Aliran Listrik Saat Banjir

Jangan Panik, Warga Diingatkan Segera Selamatkan Dokumen dan Cabut Aliran Listrik Saat Banjir

Megapolitan
5 Gereja yang Berperan dalam Penyebaran Kristen di Batavia

5 Gereja yang Berperan dalam Penyebaran Kristen di Batavia

Megapolitan
Rizieq Shihab Diperiksa Polisi Senin Depan, FPI Ingatkan Simpatisan Tak Datangi Polda Metro

Rizieq Shihab Diperiksa Polisi Senin Depan, FPI Ingatkan Simpatisan Tak Datangi Polda Metro

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X