Serikat Pekerja Sebut Korban PHK di Depok Lebih Banyak dari Klaim Pemerintah

Kompas.com - 30/04/2020, 12:16 WIB
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) TOTO SIHONOIlustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

DEPOK, KOMPAS.com – Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno mengungkapkan bahwa jumlah pegawai di Depok yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan jauh lebih tinggi ketimbang klaim Pemerintah Kota Depok.

"Riilnya bisa 1.000-an (pegawai kena PHK), dari (PHK) Ramayana, hotel-hotel, tapi kan yang tercatat hanya sekian, karena pada enggak mau daftarin, apalagi yang dirumahkan,” ujar Wido kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).

Menurut Wido, setidaknya ada 23 perusahaan yang hingga saat ini sudah melakukan PHK terhadap para pegawai.

Baca juga: Cimanggis, Zona Paling Merah Covid-19 di Depok

Perusahaan-perusahaan itu disebut semakin lemah kemampuan produksinya karena sejak pandemi Covid-19 merebak, suplai bahan material dan barang impor untuk produksi perusahaan seret.

Dari jumlah itu, Wido turut memasukkan para pegawai yang kontraknya tak diperpanjang oleh perusahaan sebagai kelompok pegawai kena PHK akibat Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ada sekitar 23 perusahaan. Ada yang industri manufaktur, jasa, garmen apalagi,” kata dia.

“Garmen sebetulnya lebih dari ribuan (PHK) tapi tidak bisa terdeteksi. Mal-mal di Depok, hotel, banyak PHK tapi tak tercatat. Banyak saudara kita habis kontrak pula,” tambah Wido.

Sementara itu, Pemerintah Kota Depok melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Manto Jorghi mengklaim bahwa jumlah pegawai korban PHK hanya 397 orang, sedangkan pegawai yang dirumahkan 1.282 orang.

Baca juga: Sepekan PSBB di Depok, Pemkot Sebut Belum Ada Penambahan PHK

Jumlah itu tak bertambah sama sekali selama dua pekan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Depok.

“Belum ada (lagi) kabar (pegawai) yang ter-PHK,” ujar Manto ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (28/4/2020).

Wido beranggapan, pemerintah tak perhatian kepada para pegawai korban PHK dan dirumahkan, meskipun Manto menyebut bahwa 397 korban PHK telah didaftarkan dalam program prakerja Kementerian Ketenagakerjaan.

“Menurut saya, Disnaker kurang tanggap tentang itu, kurang peduli terhadap nasib buruh. Contoh, banyak saudara kita yang ada dirumahkan tidak gajian, tidak ada solusinya,” tutup dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perampokan Handphone Sadis di Cipulir, Pelaku Dorong dan Bacok Korban yang Berjalan Sendirian

Perampokan Handphone Sadis di Cipulir, Pelaku Dorong dan Bacok Korban yang Berjalan Sendirian

Megapolitan
Protes PTM SD di Kota Tangerang Belum Digelar, Orangtua Siswa Diminta Bersabar

Protes PTM SD di Kota Tangerang Belum Digelar, Orangtua Siswa Diminta Bersabar

Megapolitan
Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Megapolitan
Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Megapolitan
Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Megapolitan
Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Megapolitan
Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Megapolitan
Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Megapolitan
Polisi Ungkap Home Industry Tembakau Sintetis yang Dikendalikan oleh Napi

Polisi Ungkap Home Industry Tembakau Sintetis yang Dikendalikan oleh Napi

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lempar Tanggung Jawab soal Kelanjutan Bansos Tunai

Pemprov DKI Dinilai Lempar Tanggung Jawab soal Kelanjutan Bansos Tunai

Megapolitan
Jual Konten MOLA secara Ilegal, 10 Orang Dilaporkan ke Bareskrim

Jual Konten MOLA secara Ilegal, 10 Orang Dilaporkan ke Bareskrim

Megapolitan
Kelanjutan Bansos Tunai Jakarta Belum Jelas, Politisi DPRD: Alihkan Anggaran Formula E

Kelanjutan Bansos Tunai Jakarta Belum Jelas, Politisi DPRD: Alihkan Anggaran Formula E

Megapolitan
Makelar Tanah Normalisasi Ciliwung, Warga: Mereka Minta Bagian 25 Persen

Makelar Tanah Normalisasi Ciliwung, Warga: Mereka Minta Bagian 25 Persen

Megapolitan
Disdik Kota Bekasi Berencana Izinkan Kegiatan Ekstrakurikuler SD dan SMP

Disdik Kota Bekasi Berencana Izinkan Kegiatan Ekstrakurikuler SD dan SMP

Megapolitan
Soal Tuduhan Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Polisi Tangkap dan Tahan Youtuber Savas

Soal Tuduhan Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Polisi Tangkap dan Tahan Youtuber Savas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.