Kompas.com - 05/05/2020, 17:07 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota, Balairung, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITAKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota, Balairung, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengklaim bahwa sudah tak ada lagi warga Jakarta yang mudik.

Hal tersebut terjadi karena peniadaan operasional kereta, angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), pesawat terbang, dan penyekatan mobil pribadi keluar dari Jabodetabek.

"Yang mudik tentu saat ini sudah enggak ada. Karena kan kami sudah lakukan penutupan operasional kereta api jarak jauh, begitu juga angkutan antarkota antarprovinsi yang dari terminal-terminal sudah enggak ada," ucap Syafrin saat dihubungi, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: Pemerintah: Tak Ada Pilihan, Jangan Mudik Lebaran untuk Cegah Covid-19

Sementara mobil pribadi hanya diperbolehkan jika bepergian seputaran Jabodetabek.

"Kalau angkutan pribadi yang bisa levelnya Jabodetabek saja," kata dia.

Terkait dengan regulasi larangan pemudik balik ke Jakarta hingga saat ini masih dibahas bersama dengan Kementerian Perhubungan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebutkan, aturan resminya akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Sedang disiapkan. Tunggu setelah regulasinya ada saja ya. Di level DKI sudah pembahasan, yang Kemenhub sedang difokuskan," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan warga untuk tetap tinggal di Jabodetabek selama pandemi Covid-19.

Warga yang terlanjur mudik, kata Anies, tidak akan bisa kembali ke Jakarta dengan mudah.

"Jadi hati-hati, kalau pulang, belum tentu bisa kembali ke Jakarta lagi dalam waktu singkat," kata Anies, Jumat lalu.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terlapor Kasus Pelecehan Seksual di KPI Disebut Rayu Korban agar Cabut Laporan

Terlapor Kasus Pelecehan Seksual di KPI Disebut Rayu Korban agar Cabut Laporan

Megapolitan
Drama Politik DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Prasetio Sebut M Taufik cs Bikin Parlemen Jalanan

Drama Politik DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Prasetio Sebut M Taufik cs Bikin Parlemen Jalanan

Megapolitan
Tugu Pamulang yang Mirip Toren Air Akan Direvitalisasi Pekan Ketiga Oktober 2021

Tugu Pamulang yang Mirip Toren Air Akan Direvitalisasi Pekan Ketiga Oktober 2021

Megapolitan
Dituding Gelembungkan Dana Reses dan Dipecat, Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun

Dituding Gelembungkan Dana Reses dan Dipecat, Viani Limardi Tuntut PSI Rp 1 Triliun

Megapolitan
Anies: Layanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan Bikin Warga Jakarta Beruntung

Anies: Layanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan Bikin Warga Jakarta Beruntung

Megapolitan
Dinsos: 70 Persen Gelandangan dan Pengemis di Kota Bekasi Merupakan Pendatang

Dinsos: 70 Persen Gelandangan dan Pengemis di Kota Bekasi Merupakan Pendatang

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Perampokan di Cilandak KKO

Polisi Selidiki Kasus Perampokan di Cilandak KKO

Megapolitan
Alasan PSI Pecat Viani Limardi, dari Langgar Ganjil Genap hingga Gelembungkan Dana Reses

Alasan PSI Pecat Viani Limardi, dari Langgar Ganjil Genap hingga Gelembungkan Dana Reses

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Penembak Pria di Tangerang

Polisi Tangkap Komplotan Penembak Pria di Tangerang

Megapolitan
Jadi Wilayah Paling Padat Penduduk di Jakbar, Kelurahan Kapuk Akan Dimekarkan

Jadi Wilayah Paling Padat Penduduk di Jakbar, Kelurahan Kapuk Akan Dimekarkan

Megapolitan
Viani Limardi Dipecat PSI, Apa Dasar Aturannya?

Viani Limardi Dipecat PSI, Apa Dasar Aturannya?

Megapolitan
Buntut Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, KPAI Bakal Evaluasi Status Kota Layak Anak Tangsel

Buntut Kasus Bayi Dijadikan Manusia Silver, KPAI Bakal Evaluasi Status Kota Layak Anak Tangsel

Megapolitan
Anggota DPRD Viani Limardi yang Dipecat PSI sebagai Kader Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi

Anggota DPRD Viani Limardi yang Dipecat PSI sebagai Kader Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi

Megapolitan
Ular Kobra Mulai Bermunculan di Permukiman Warga Jaktim, Ini Cara Antisipasinya

Ular Kobra Mulai Bermunculan di Permukiman Warga Jaktim, Ini Cara Antisipasinya

Megapolitan
Potensi Gelombang Ketiga Covid-19, Begini Langkah Pemkot Tangerang

Potensi Gelombang Ketiga Covid-19, Begini Langkah Pemkot Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.