Ini Kriteria dan Syarat Kendaraan Pribadi Boleh Melintas ke Luar Jabodetabek

Kompas.com - 08/05/2020, 05:17 WIB
Petugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 pukul 00.00 WIB untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang dilarang keluar dari wilayah Jabodetabek. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPetugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 pukul 00.00 WIB untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang dilarang keluar dari wilayah Jabodetabek.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendaraan pribadi diperbolehkan melintas ke luar Jabodetabek selama pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan, hanya angkutan umum lintas kota dan lintas provinsi yang saat ini tetap tidak diperbolehkan beroperasi.

Ini berpedoman dengan Permenhub RI Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Aturan yang sama juga tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca juga: McDonalds Sarinah Tutup Permanen Mulai 10 Mei karena Renovasi Mal

“Tidak diperbolehkan kalau angkutan kota angkutan provinsi termasuk bus AKAP. Untuk kendaraan pribadi tentu berpedoman kita PM 25 tahun 2020 (Permenhub Nomor 25 Tahun 2020) dan surat edaran ketua gugus tugas,” ujar Syafrin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/5/2020) kemarin.

Ia mengatakan, perjalanan luar kota hanya diperbolehkan untuk tiga kriteria.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, diperbolehkan bagi pegawai pemerintahan. Baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun BUMD yang hendak melakukan kegiatan yang dikecualikan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kegiatan yang dikecualikan itu, yakni kegiatan melakukan pelayanan percepatan penanganan Covid-19.

Baca juga: 4.891 Kendaraan Diminta Putar Arah Saat Hendak Mudik Via Jalan Arteri

Lalu pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum. Pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, dan pelayanan fungsi ekonomi penting.

Kedua, perjalanan ini juga diperbolehkan untuk pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duduk Perkara Mahasiswa Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK

Duduk Perkara Mahasiswa Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK

Megapolitan
Wali Kota Klaim Lebih dari 1.000 Warga Bekasi Lakukan Test Swab dalam Sehari

Wali Kota Klaim Lebih dari 1.000 Warga Bekasi Lakukan Test Swab dalam Sehari

Megapolitan
Sentra Mini Vaksinasi RPTRA Cilincing Dibuka, 2.100 Warga Ditargetkan Disuntik Vaksin Covid-19 dalam Sepekan

Sentra Mini Vaksinasi RPTRA Cilincing Dibuka, 2.100 Warga Ditargetkan Disuntik Vaksin Covid-19 dalam Sepekan

Megapolitan
Sepekan Beroperasi, 25 Jenazah Covid-19 Dimakamkan di TPU Baru Kedawung Wetan

Sepekan Beroperasi, 25 Jenazah Covid-19 Dimakamkan di TPU Baru Kedawung Wetan

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Berharap Perpanjangan PPKM di Wilayahnya Turun ke Level 3

Wali Kota Tangsel Berharap Perpanjangan PPKM di Wilayahnya Turun ke Level 3

Megapolitan
MRT Akan Bangun Akses Jalan hingga Pagar Pembatas Makam di TPU Rorotan

MRT Akan Bangun Akses Jalan hingga Pagar Pembatas Makam di TPU Rorotan

Megapolitan
Seorang Mahasiswa Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK

Seorang Mahasiswa Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK

Megapolitan
Puluhan Anak Berkebutuhan Khusus di Jakarta Utara Ikut Vaksinasi Covid-19

Puluhan Anak Berkebutuhan Khusus di Jakarta Utara Ikut Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Hampir 5 Jam, Kebakaran di Parakan Sawangan Mulai Terkendali

Hampir 5 Jam, Kebakaran di Parakan Sawangan Mulai Terkendali

Megapolitan
Polisi Masih Periksa Pengendara Moge yang Tabrak Pemotor hingga Tewas di Bintaro

Polisi Masih Periksa Pengendara Moge yang Tabrak Pemotor hingga Tewas di Bintaro

Megapolitan
Gudang EO di Sawangan Terbakar, Petugas Terkendala Akses Air

Gudang EO di Sawangan Terbakar, Petugas Terkendala Akses Air

Megapolitan
Pemerintah Ingin Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar di Depok hingga Akhir 2021

Pemerintah Ingin Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar di Depok hingga Akhir 2021

Megapolitan
Hari Terakhir PPKM Level 4, Petugas Jarang Temukan Pengendara Tanpa STRP di Pos Kalimalang

Hari Terakhir PPKM Level 4, Petugas Jarang Temukan Pengendara Tanpa STRP di Pos Kalimalang

Megapolitan
1.437 Tahanan di Lapas-Rutan Salemba Tak Bisa Divaksinasi Covid-19 karena Masalah NIK

1.437 Tahanan di Lapas-Rutan Salemba Tak Bisa Divaksinasi Covid-19 karena Masalah NIK

Megapolitan
Diumumkan Hari Ini, Begini Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi CPNS Pemprov DKI 2021

Diumumkan Hari Ini, Begini Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi CPNS Pemprov DKI 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X