Kompas.com - 13/05/2020, 06:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan data Covid-19 masih menjadi pergulatan besar para peneliti untuk menelusuri seberapa besar infeksi penyakit itu sudah menyebar di Indonesia.

Masyarakat saat ini tidak diberikan informasi riil soal kematian suspect Covid-19. Pemerintah hanya berkutat pada angka kematian kasus positif.

Data kematian pasien yang masuk kategori Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) tak pernah dibuka pemerintah pusat.

Padahal, kematian ODP dan PDP yang dikuburkan dengan protap Covid-19 angkanya sangat jauh melebihi jumlah kematian positif. Mereka ini meninggal dunia sebelum hasil tes Covid-19 keluar.

Baca juga: Anies Ungkap Kebingungan soal Data Covid-19: Ingin Transparan, tapi Kemenkes Tak Mau

Di sisi lain, kemampuan Indonesia untuk melakukan tes termasuk yang paling parah di dunia.

Berdasarkan data yang dihimpun secara aktual dalam laman Worldometers pada Selasa (12/5/2020), rasio tes Covid-19 Indonesia paling buruk di antara 3 negara lain dengan populasi terbanyak di dunia (kecuali Cina yang tak memublikasikan data), yakni India, Amerika Serikat, dan Brazil.

Setiap 1.000 penduduk, Amerika Serikat memeriksa 29 orang, Brazil memeriksa 1,6 orang, India memeriksa 1,2 orang.

Sementara itu, Indonesia hanya mampu memeriksa 0,6 orang per 1.000 penduduk, setara dengan Namibia di Benua Afrika.

Baca juga: Kurva Kasus Covid-19 di Jakarta dalam Sepekan, Naik Turun Belum Terlihat Landai

Jadi dengan minimnya data yang ada, maka tidak mengherankan pemerintah mengklaim kurva Covid-19 di Indonesia mulai melandai.

Berita soal analisis dan kritik epidemiolog soal tertutupnya data Covid-19 menjadi berita terpopuler di Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin, Selasa (12/5/2020).

Baca empat berita terpopuler Megapolitan Kompas.com selengkapnya di sini:

1. Tanda tanya angka kematian Covid-19 yang sebenarnya

Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum kunjung mengumumkan jumlah kematian yang terjadi pada orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19.

Pengumuman harian pemerintah Indonesia hingga kini hanya berkutat pada kasus-kasus terkonfirmasi/positif Covid-19.

Epidemiolog Iqbal Elyazar menganggap, data kematian ODP dan PDP sebagai suspect (diduga) terjangkit Covid-19 penting untuk menggambarkan situasi lapangan yang riil mengenai sebaran virus SARS-Cov-2 di Indonesia.

Tren penambahan kasus Covid-19 harian di Jakarta. Data dari tanggal 27 Maret hingga 12 Mei 2020. Terlihat pada grafik, pergerakan data masih belum stabil, kadang melonjak tinggi, keesokan harinya bisa langsung turun drastis.JEO Kompas.com Tren penambahan kasus Covid-19 harian di Jakarta. Data dari tanggal 27 Maret hingga 12 Mei 2020. Terlihat pada grafik, pergerakan data masih belum stabil, kadang melonjak tinggi, keesokan harinya bisa langsung turun drastis.

“Data ODP dan PDP meninggal menggambarkan keparahan pandemi ini. Semakin banyak (suspect)  yang meninggal, semakin parah,” ungkap Iqbal dalam seminar virtual pada Selasa (12/5/2020).

“Coba bayangkan, seandainya kita hanya mengambil jumlah kasus positif yang meninggal tapi mengabaikan yang PDP dan ODP meninggal, kita hanya mendapat gambaran sepertiganya,” imbuh dia.

Iqbal mengatakan, organisasi kesehatan dunia/WHO telah menyatakan bahwa ODP dan PDP yang meninggal tanpa sebab yang sanggup dipastikan, dapat dimasukkan dalam kategori kematian yang diasosiasikan dengan Covid-19.

Baca juga: Doni Monardo: Dampak PSBB, Kasus Positif Covid-19 di DKI Menurun

Perhitungan itu diistilahkan sebagai infection fatality rate berbeda dengan case fatality rate yang selama ini diandalkan pemerintah Indonesia.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Pengurus Wihara di Kebon Jeruk Mengaku Dipaksa Keluar dengan Kekerasan

Megapolitan
Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Gubernur Anies Baswedan Resmi Jadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila

Megapolitan
Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan 'Pelat Dewa' yang Langgar Lalu Lintas

Operasi Zebra 2022, Polisi Bakal Tindak Kendaraan "Pelat Dewa" yang Langgar Lalu Lintas

Megapolitan
Polda Metro Pastikan Tidak Ada Posko Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2022

Polda Metro Pastikan Tidak Ada Posko Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2022

Megapolitan
Nongkrong Dekat Rumah, Siswa SMP di Tambora Dibacok pada Punggungnya

Nongkrong Dekat Rumah, Siswa SMP di Tambora Dibacok pada Punggungnya

Megapolitan
Hadiri Peresmian Gedung Ormas Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Kemeja Loreng Oranye

Hadiri Peresmian Gedung Ormas Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Pakai Kemeja Loreng Oranye

Megapolitan
Tegaskan Tak Ada Masalah dengan Andika, Dudung: Ada Beda Pendapat Biasalah...

Tegaskan Tak Ada Masalah dengan Andika, Dudung: Ada Beda Pendapat Biasalah...

Megapolitan
Polda Metro Jaya Gelar Operasi Zebra 2022 mulai 3 Oktober 2022, Sasar 14 Pelanggaran Lalu Lintas

Polda Metro Jaya Gelar Operasi Zebra 2022 mulai 3 Oktober 2022, Sasar 14 Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Rutin Pergi Pulang Malaysia-Indonesia, Karyawan Swasta Ini Bawa 'Oleh-oleh' Berbagai Jenis Narkoba ke Jakarta

Rutin Pergi Pulang Malaysia-Indonesia, Karyawan Swasta Ini Bawa "Oleh-oleh" Berbagai Jenis Narkoba ke Jakarta

Megapolitan
Eks Anggota TNI Jadi Spesialis Perampok Toko Emas, Suplai Senjata hingga Dugaan Danai Terorisme

Eks Anggota TNI Jadi Spesialis Perampok Toko Emas, Suplai Senjata hingga Dugaan Danai Terorisme

Megapolitan
Kala Warga Geruduk Balai Kota, Tagih Janji Anies Cabut Pergub Pengurusan Warisan Ahok

Kala Warga Geruduk Balai Kota, Tagih Janji Anies Cabut Pergub Pengurusan Warisan Ahok

Megapolitan
Duduk Perkara Perda Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok Kecewa Rp 400 Juta Terbuang Sia-sia

Duduk Perkara Perda Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok Kecewa Rp 400 Juta Terbuang Sia-sia

Megapolitan
Perkembangan Terbaru Penyelidikan Polisi atas Kasus KDRT Rizky Billar ke Lesti Kejora

Perkembangan Terbaru Penyelidikan Polisi atas Kasus KDRT Rizky Billar ke Lesti Kejora

Megapolitan
Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Megapolitan
Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak lewat Sidik Jari

Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak lewat Sidik Jari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.