Kompas.com - 18/05/2020, 10:18 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melepas tiga pasien ODP dan PDP usai menjalani karantina selama masa inkubasi pada Kamis (7/5/2020). Ketiga pasien tersebut dipulangkan setelah dinyatakan negatif Covid-19 usai menjalani rangkaian tes kesehatan. dokumentasi Pemkot TangselWali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melepas tiga pasien ODP dan PDP usai menjalani karantina selama masa inkubasi pada Kamis (7/5/2020). Ketiga pasien tersebut dipulangkan setelah dinyatakan negatif Covid-19 usai menjalani rangkaian tes kesehatan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany telah merotasi 62 pejabat lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jumat (15/5/2020) kemarin.

Namun, rotasi dan pelantikan pejabat dinilai Bawaslu Tangsel berpotensi melanggar karena dilakukan menjelang Pilkada.

Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Aturan ini menyebutkan, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

Baca juga: Hindari Kerumunan, SMA di Tangsel Gelar Wisuda Drive Thru untuk Anak Didiknya

"Dalam pasal tersebut dijelaskan mutasi pejabat itu dilarang jika mendekati pilkada, kecuali ada surat Kemendagri," kata Acep saat dikonfirmasi, Senin (18/5/2020).

Menurut Acep, Bawaslu Tangsel akan melayangkan surat panggilan ke Airin terkait hal tersebut hari ini.

Airin akan ditanya apakah pelantikan pejabat tersebut sudah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.

"Hari ini akan dilayangkan surat panggilannya. nanti akan kita mintai keterangan terkait apakah adanya surat Kemendagri itu," ucapnya.

Adapun, Pilkada Tangsel 2020 semula akan digelar pada September 2020. Masa penetapan nama calon sebelumnya akan dilakukan pada 8 Juli 2020.

Baca juga: Hasil Rapid Test, 20 ASN di Tangsel Reaktif Covid-19

Namun, Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Pilkada Tangsel sendiri akan dimulai tahapannya pada Juli 2020.

Sebelumnya, Airin telah melantik 62 pejabat eselon III dan IV Pemkot Tangsel.

Beberapa pejabat yang dilantik adalah Hendri Sumawijaya sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan pada Setda Tangsel, Iin Sofiawati sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Setda Tangsel.

Selain itu juga TB Asep Nurdin sebagai Sekdis Kominfo, Syaifuddin sebagai Sekdis Pemuda dan Olahraga, Hendra sebagai Sekdis DPMPTSP dan lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara Alex Ahmad Hadi Mundur dari Jabatannya

Panglima Kekaisaran Sunda Nusantara Alex Ahmad Hadi Mundur dari Jabatannya

Megapolitan
Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Derita Pemijat Tunanetra di Masa Pandemi Covid-19, Kadang-kadang Tak Ada Pasien Sampai 10 Hari

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Polisi Tangkap 4 Pembacok Pemuda di Cibubur yang Videonya Viral di Media Sosial

Megapolitan
Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Polisi: Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Hilang Saat Akan Dibagikan

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Anggota DPRD DKI: Banyak Warga Bingung Ketentuan Pemberlakuan SIKM

Megapolitan
Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Aturan Larangan Mudik Lintas Jabodetabek: Pusat Berubah-ubah, Kepala Daerah Bingung

Megapolitan
Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Sejarah Jakarta Islamic Centre: Eks Kramat Tunggak, Lokalisasi Terbesar di Asia Tenggara pada Masanya

Megapolitan
Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Pengajuan Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab, Keluarga dan Kuasa Hukum Jadi Penjamin

Megapolitan
Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Pura-pura Test Drive, Seorang Pria Bawa Kabur Motor yang Dijual di Jagakarsa

Megapolitan
Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Penularan Varian Baru Virus Corona di Tangsel, Menginfeksi Warga yang Tak Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Ditinggal Mudik Pemilik, 2 Gudang Plastik di Cakung Hangus Terbakar

Ditinggal Mudik Pemilik, 2 Gudang Plastik di Cakung Hangus Terbakar

Megapolitan
Pengamat: Pertemuan Anies-AHY Bagian dari Penjajakan Pilpres 2024

Pengamat: Pertemuan Anies-AHY Bagian dari Penjajakan Pilpres 2024

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik di GT Cikarang Barat, Pemudik Pakai Truk Sayur hingga Protes Pekerja

Hari Pertama Larangan Mudik di GT Cikarang Barat, Pemudik Pakai Truk Sayur hingga Protes Pekerja

Megapolitan
Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Dicuri, Peserta Laporkan Dugaan Penipuan

Ketua Arisan Lebaran di Bekasi Sebut Uang Rp 950 Juta Dicuri, Peserta Laporkan Dugaan Penipuan

Megapolitan
Rizieq Shihab Curhat ke Majelis Hakim Saat Sidang Kasus Kerumunan, Mengaku Kelelahan dan Kepanasan di Penjara

Rizieq Shihab Curhat ke Majelis Hakim Saat Sidang Kasus Kerumunan, Mengaku Kelelahan dan Kepanasan di Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X