Kompas.com - 18/05/2020, 10:18 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melepas tiga pasien ODP dan PDP usai menjalani karantina selama masa inkubasi pada Kamis (7/5/2020). Ketiga pasien tersebut dipulangkan setelah dinyatakan negatif Covid-19 usai menjalani rangkaian tes kesehatan. dokumentasi Pemkot TangselWali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melepas tiga pasien ODP dan PDP usai menjalani karantina selama masa inkubasi pada Kamis (7/5/2020). Ketiga pasien tersebut dipulangkan setelah dinyatakan negatif Covid-19 usai menjalani rangkaian tes kesehatan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany telah merotasi 62 pejabat lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jumat (15/5/2020) kemarin.

Namun, rotasi dan pelantikan pejabat dinilai Bawaslu Tangsel berpotensi melanggar karena dilakukan menjelang Pilkada.

Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Aturan ini menyebutkan, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

Baca juga: Hindari Kerumunan, SMA di Tangsel Gelar Wisuda Drive Thru untuk Anak Didiknya

"Dalam pasal tersebut dijelaskan mutasi pejabat itu dilarang jika mendekati pilkada, kecuali ada surat Kemendagri," kata Acep saat dikonfirmasi, Senin (18/5/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Acep, Bawaslu Tangsel akan melayangkan surat panggilan ke Airin terkait hal tersebut hari ini.

Airin akan ditanya apakah pelantikan pejabat tersebut sudah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.

"Hari ini akan dilayangkan surat panggilannya. nanti akan kita mintai keterangan terkait apakah adanya surat Kemendagri itu," ucapnya.

Adapun, Pilkada Tangsel 2020 semula akan digelar pada September 2020. Masa penetapan nama calon sebelumnya akan dilakukan pada 8 Juli 2020.

Baca juga: Hasil Rapid Test, 20 ASN di Tangsel Reaktif Covid-19

Namun, Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Benopol RFS

Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Benopol RFS

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Megapolitan
Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Megapolitan
Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Megapolitan
59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Megapolitan
Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Anak Diduga Korban Kekerasan Ibu Kandung di Duri Kepa Dapat Pendampingan Psikologis

Megapolitan
Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Ganjil Genap di Kawasan TMII dan Ancol, Pelanggar yang Terjaring Akan Diputar Balik

Megapolitan
Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Polisi: Besarnya Permintaan Konsumen Sebabkan Tingginya Kasus Narkotika

Megapolitan
Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Polisi Mengaku Selalu Kecolongan Saat Ingin Tertibkan Lokalisasi Liar Gunung Antang

Megapolitan
Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Polisi Buru 4 Perampok yang Bacok Karyawati Basarnas hingga Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.