Rotasi Pejabat Jelang Pilkada, Wali Kota Airin Akan Diperiksa Bawaslu Tangsel

Kompas.com - 18/05/2020, 10:18 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melepas tiga pasien ODP dan PDP usai menjalani karantina selama masa inkubasi pada Kamis (7/5/2020). Ketiga pasien tersebut dipulangkan setelah dinyatakan negatif Covid-19 usai menjalani rangkaian tes kesehatan. dokumentasi Pemkot TangselWali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany melepas tiga pasien ODP dan PDP usai menjalani karantina selama masa inkubasi pada Kamis (7/5/2020). Ketiga pasien tersebut dipulangkan setelah dinyatakan negatif Covid-19 usai menjalani rangkaian tes kesehatan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany telah merotasi 62 pejabat lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jumat (15/5/2020) kemarin.

Namun, rotasi dan pelantikan pejabat dinilai Bawaslu Tangsel berpotensi melanggar karena dilakukan menjelang Pilkada.

Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Aturan ini menyebutkan, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

Baca juga: Hindari Kerumunan, SMA di Tangsel Gelar Wisuda Drive Thru untuk Anak Didiknya

"Dalam pasal tersebut dijelaskan mutasi pejabat itu dilarang jika mendekati pilkada, kecuali ada surat Kemendagri," kata Acep saat dikonfirmasi, Senin (18/5/2020).

Menurut Acep, Bawaslu Tangsel akan melayangkan surat panggilan ke Airin terkait hal tersebut hari ini.

Airin akan ditanya apakah pelantikan pejabat tersebut sudah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.

"Hari ini akan dilayangkan surat panggilannya. nanti akan kita mintai keterangan terkait apakah adanya surat Kemendagri itu," ucapnya.

Adapun, Pilkada Tangsel 2020 semula akan digelar pada September 2020. Masa penetapan nama calon sebelumnya akan dilakukan pada 8 Juli 2020.

Baca juga: Hasil Rapid Test, 20 ASN di Tangsel Reaktif Covid-19

Namun, Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Pilkada Tangsel sendiri akan dimulai tahapannya pada Juli 2020.

Sebelumnya, Airin telah melantik 62 pejabat eselon III dan IV Pemkot Tangsel.

Beberapa pejabat yang dilantik adalah Hendri Sumawijaya sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan pada Setda Tangsel, Iin Sofiawati sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Setda Tangsel.

Selain itu juga TB Asep Nurdin sebagai Sekdis Kominfo, Syaifuddin sebagai Sekdis Pemuda dan Olahraga, Hendra sebagai Sekdis DPMPTSP dan lainnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Megapolitan
33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

Megapolitan
Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Megapolitan
Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Megapolitan
PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

Megapolitan
Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Megapolitan
BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

Megapolitan
Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Megapolitan
Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Megapolitan
Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Megapolitan
Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Megapolitan
Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X