Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Ini PR bagi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menyebut pemerintah memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) guna memperbaiki kemerosotan kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurut Arif, langkah pertama yang perlu dibenahi adalah meminimalisir perbuatan yang mengarah pada pemusatan kuasa ekonomi-politik.

"Pemusatan kuasa menjadi persoalan yang semakin serius lewat kesenjangan ekonomi-politik. Jika problem distribusi sumber daya ini bisa diselesaikan, persoalan lain menjadi lebih mudah dicarikan solusinya," ujar Arif dalam diskusi "Peringatan 22 Tahun Reformasi" yang digelar melalui daring, Kamis (21/5/2020).

Baca juga: Kualitas Demokrasi Indonesia Dinilai Cenderung Menurun, Ini Faktornya

Kemudian, lanjut Arif, langkah kedua adalah perombakan dalam penegakan hukum.

Dia menilai, mampatnya reformasi di bidang hukum menimbulkan komplikasi sistematik dalam kehidupan bernegara.

Menurutnya, jika tidak segera ada terobosan, maka ambruknya reformasi hanyalah soal waktu.

Selain itu, langkah ketiga adalah penguatan civil society.

Arif menuturkan demokrasi yang kuat membutuhkan negara maupun civil society yang sama kuatnya.

Sebab, perbaikan sistem hukum, ekonomi, dan politik dapat memperkuat negara dan memberdayakan rakyat.

Dengan begitu, penguatan civil society akan memberi harapan lebih baik bagi demokrasi deliberatif.

Langkah terakhir adalah penguatan independensi media.

Menurut Arif, hal tersebut agar mampu memainkan peran sebagai watchdog bagi pemerintah maupun masyarakat.

"Sehingga media perlu lebih otonom. Peran untuk mengembangkan nilai-nilai sosial, termasuk keterbukaan dan kesetaraan, perlu lebih menonjol," tegas Arif.

Arif menambahkan, pembangunan demokrasi perlu diarahkan pada pembaruan sistem, bukan sekadar penciptaan aktor sentral untuk dititipi agenda.

Baca juga: Membangun Jembatan, Refleksi dari Sekolah Demokrasi LP3ES

Dia menyatakan, hal tersebut merupakan PR serius karena dalam dekade terakhir nyaris tidak jelas arah pembaruan sistem politik nasional.

Selain itu, sambung dia, peningkatan kesadaran politik memberi tantangan tentang bagaimana mengubahnya menjadi kekuatan politik kohesif.

"Pengetahuan dan keterikatan politik orang secara umum meningkat, tetapi hal itu belum bertransformasi menjadi suatu kekuatan politik penyeimbang bagi pemusatan kuasa di kalangan elite," ungkap Arif.