Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Babak Baru Persoalan Bansos di Kota Tangerang, Distribusi Mandek

Kompas.com - 04/06/2020, 10:08 WIB
Singgih Wiryono,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Persoalan terkait bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, tak kunjung beres.

Sebelumnya permasalahan terkait dengan data penerima yang berujung pada bantuan yang salah sasaran. Kini persoalannya, penyaluran bantuan mandek.

Penyaluran bansos yang mandek itu yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Banten.

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan, masih ada puluhan ribu kepala keluarga (KK) yang menanti bansos dari Pemerintah Provinsi Banten. Namun penyaluran bantuan itu kini terhenti.

"BLT (bantuan langsung tunai) itu dari provinsi baru 10.000 dari 86.000 (KK yang direncanakan mendapat bansos)," kata Arief, Rabu (3/6/2020) kemarin.

Baca juga: Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Arief mengaku tidak tahu penyebab bansos dari Pemerintah Provinsi Banten terlambat didistribsikan. Padahal sekarang telah memasuki tahap ketiga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau sudah berjalan lebih dari 1,5 bulan.

"Yang dari Provinsi baru sekali (didistribusikan), baru 10.000 (KK), kami masih tunggu," ujar Arief.

Beda wujud bansos

Bansos yang bersumber pemerintah pusat juga sebelumnya sempat mengalami masalah.

Dari total 161.000 KK yang terdata, pemerintah pusat menyanggupi 85.000 KK akan mendapat bansos melalui Kementerian Sosial dan akan disalurkan pada 21 April.

Namun penundaan demi penundaan terjadi. Setelah batal pada 21 April, bansos dijadwalkan akan disalurkan 25 April tetapi kemudian diundur lagi.

Bansos dari pemerintah pusat akhirnya datang sebulan setelah penerapan PSBB di Kota Tangerang, atau baru pada 9 Mei 2020.

Arief mengakui, penundaan itu terjadi karena ada pemisahan kelompok penerima bansos dari provinsi dan pemerintah pusat.

Baca juga: Pembagian Bansos Covid-19 di Kota Tangerang Mandek

Pasalnya, bansos dari pemerintah provinsi berbentuk uang tunai sementara dari pemerintah pusat berupa sembako.

Arief khawatir akan timbul kecemburuan sosial karena bentuk bantuan yang berbeda itu.

"Kalau situ dapat uang Rp 600.000, tetangga dapat bahan makanan, kira-kira ada yang ngiri enggak?" ujar dia.

Itu sebabnya, lanjut Arief, Perintah Kota Tangerang membagi wilayah penerima bansos.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com