Anies Minta Perusahaan di Jakarta Patuhi Aturan Shifting Jam Kerja untuk Cegah Penumpukan di Stasiun

Kompas.com - 15/06/2020, 15:57 WIB
Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat memantau suasana Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020). Pemprov DKI Jakarta menyediakan 50 bus gratis untuk mengangkut warga yang hendak berangkat atau pulang dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk meminimalkan penyebaran Covid-19, terutama di masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWalikota Bogor, Bima Arya Sugiarto mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat memantau suasana Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020). Pemprov DKI Jakarta menyediakan 50 bus gratis untuk mengangkut warga yang hendak berangkat atau pulang dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk meminimalkan penyebaran Covid-19, terutama di masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar seluruh perusahaan maupun instansi di wilayah Ibu Kota mematuhi aturan soal pembagian jam kerja atau shifting.

Anies mengaku telah membuat kebijakan pembagian jam kerja yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta.

Dalam aturan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengatur pembagian pola shifting kerja menjadi dua kali.

Anies menyebut, jarak atau selisih antar shift itu berdurasi tiga jam.

Baca juga: Shifting Jam Kerja Dinilai Mampu Kurangi Antrean Penumpang di Stasiun Bekasi

"Jam kerja baik ASN maupun swasta sudah dibuatkan jeda, aturannya minimal dua jam. Nah, sekarang kita sepakati diubah menjadi tiga jam," kata Anies, di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (15/6/2020).

Anies mencontohkan, jika shift kerja pertama masuk pada pukul 07.00 WIB, maka untuk jadwal shift kedua masuk pada pukul 10.00 WIB.

Menurutnya, kebijakan ini dilakukan agar tidak ada penumpukan pada jam berangkat dan pulang kerja.

Ia juga menegaskan, seluruh pekerja yang melakukan aktivitasnya di Jakarta akan tetap diawasi untuk mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Evaluasi Antrean Penumpang KRL, Perusahaan di Jakarta Diminta Terapkan Pola Shifting

"Ini semua dikerjakan bukan semata-mata untuk memenuhi peraturan, tetapi untuk keselamatan pekerja, keselamatan seluruh masyarakat. Jadi apapun aturannya harap dijalani dengan baik, karena itu untuk melindungi semua," sebutnya.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta telah mengatur ketentuan waktu masuk, pulang, dan istirahat kantor bagi pekerja atau karyawan di Ibu Kota selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja saat Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Megapolitan
Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Megapolitan
Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Megapolitan
Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Megapolitan
40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

Megapolitan
Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Megapolitan
Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Megapolitan
Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Megapolitan
Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X