Wali Kota Bubarkan 14 Check Point di Bekasi, Bagaimana dengan Pemeriksaan SIKM?

BEKASI, KOMPAS.com - Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bekasi telah diperpanjang hingga Kamis (2/6/2020) mendatang.

Kota Bekasi kini dalam masa PSBB proporsional atau menuju new normal atau tatanan hidup baru.

Pada hari ke-12 masa PSBB proporsional, Wali Kota Bekasi resmi membubarkan pos pengawasan pelanggaran PSBB, di 14 titik check point akses masuk Kota Bekasi, Selasa (15/6/2020).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 443.1/714/Set.Covid-19 yang ditandatangani oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi sekaligus Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Baca juga: Wali Kota Hentikan Pemeriksaan Pelanggaran PSBB di 14 Akses Masuk Bekasi

Dalam surat edarannya, pembubaran aktivitas pengawasan pelanggaran PSBB di titik check point itu merupakan salah satu tindak lanjut dari penerapan adaptasi menuju new normal Kota Bekasi.

“Agar saudara dapat menghentikan dan membubarkan aktivitas pengawasan PSBB di 14 check point akses masuk Kota Bekasi,” ujar Rahmat dalam surat edarannya yang diterima Kompas.com, Selasa.

Rahmat juga minta para petugas yang biasa berjaga di 14 titik check point untuk membongkar fasilitas, tenda, dan peralatan yang selama ini digunakan untuk memeriksa pergerakan orang masuk atau keluar Bekasi.

Ia juga meminta petugas gabungan yang biasa jaga di titik check point agar dikembalikan ke satuan atau unit kerjanya masing-masing.

Pengawasan pelanggaran PSBB turun ke Kecamatan

Kasatlantas Polres Kota Bekasi AKBP Ojo Ruslani mengatakan, pihaknya telah menghentikan kegiatan di 14 titik check point.

Meski tak ada aktivitas check point, Ojo mengaku bahwa pihak kepolisian masih tetap mengawasi masyarakat terkait penerapan PSBB di tiap kecamatan secara mobile.

Baca juga: Check Point Dibubarkan, Pemkot Bekasi Tetap Lakukan Pemeriksaan SIKM

"Check point sudah kita bongkar. Namun, perilaku masyarakat tetap harus mendasarkan pada protokol kesehatan Covid-19. Termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan Pemkot di tingkat kecamatan tetap melakukan kegiatan patroli yang sifatnya mobile di tingkat kecamatan,” kata Ojo.

Pemeriksaan SIKM turun ke tingkat RT RW

Sekertaris Dinas Perhubungan Enung Nurholis mengatakan, berhentinya aktivitas di check point bukan berarti menghentikan pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Menurut dia, SIKM merupakan syarat protokol kesehatan yang wajib dipenuhi masyarakat dari luar Jabodetabek saat hendak masuk ke Kota Bekasi.

Enung mengatakan, nantinya RT dan RW yang bertugas memeriksa kepemilikan SIKM warga dari luar Jabodetabek.

Sebab warga yang baru datang dari luar Jabodetabek diwajibkan untuk lapor 1X24 jam ke RT maupun RW setempat.

Baca juga: Update 16 Juni: Tambah 5 Orang, Kasus Positif Covid-19 di Bekasi Jadi 339

Enung mengatakan, RT RW juga yang nantinya bertugas apakah warga dari luar Jabodetabek ini sudah rapid test atau belum.

Jika belum, maka RT RW lah yang mengoordinasikannya ke Gugus Tugas agar dilakukan rapid test kepada warga tersebut.

"Iya nanti RT RW harus mengetahui tamunya dari mana, apakah sudah rapid test belum. Ada SIKM atau tidak. Nah kalau sudah SIKM biasanya sudah di-rapid. Tapi kalau enggak ada SIKM atau belum rapid test maka harus dirapid dulu,” ucap Enung.

Selain itu, RT dan RW juga yang nantinya bertugas memantau kesehatan dari warga yang baru datang dari luar Jabodetabek.

Jika warga dari luar Jabodetabek itu belum rapid test, maka RT dan RW yang memastikan bahwa warga tersebut karantina mandiri di rumah.