Orangtua Murid Ini Emosi, Anaknya Gagal Masuk Sekolah Lewat PPDB karena Terlalu Muda

JAKARTA, KOMPAS.com - Orangtua murid yang protes dalam konferensi pers Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta di Kantor Disdik DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/6/2020) kemarin memberikan penjelasan.

Orangtua yang diketahui bernama Hotmar Sinaga ini protes di hadapan Kadisdik DKI Jakarta Nahdiana dan jajarannya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Ia menilai, jalur zonasi pada PPDB mementingkan siswa berusia tua, bukan memperhitungkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. 

Baca juga: Ganjar Curhat soal PPDB Jateng: Kami Dibombardir Habis-habisan

Hotmar mengaku spontan berteriak saat konferensi pers berlangsung karena merasa pernyataan kadisdik tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Sudah orangtua murid yang coba mendaftar masuk SMA. Tadi waktu saya spontan teriak yang membuat saya tidak tahan ketika saya dengar omongan seleksinya jarak sementara realnya itu usia itu yang membuat saya enggak tahan," kata Hotmar kepada wartawan seperti yang dikutip melalui siaran Kompas TV.

Pria yang mengenakan kaus hitam berkerah dan masker abu-abu ini mengatakan, anaknya yang berusia 14 tahun gagal masuk ke SMA karena terlalu muda.

Ia pun memohon maaf bila dianggap menimbulkan keributan.

"Saya mohon maaf kalau membuat situasi jadi seperti gaduh. Saya emosi saya akui. Mungkin media juga melihat ya, kalau dari saya sangat sadar dari sisi etika itu tidak baik. Tapi saya tahu saya merasa itulah kesempatan saya untuk ngomong jadi mohon maaf," kata dia.

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB, seleksi jalur zonasi diurutkan berdasarkan usia tertua ke usia termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

Baca juga: Wali Kota Tangeran Akui PPDB 2020/2021 Banyak Kendala

Sementara itu, Kadisdik Nahdiana mengatakan bahwa PPDB jalur zonasi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.