Hakim Kabulkan Gugatan Diskotek Golden Crown, Pemprov DKI Harus Batalkan Pencabutan Izin Usaha

Kompas.com - 02/07/2020, 14:19 WIB
Manajemen tempat hiburan Golden Crown di Jakarta Barat, PT Mahkota Aman Sentosa (PT MAS) memenangkan gugatan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta. Tangkapan layar laman resmi PTUN Jakarta. Manajemen tempat hiburan Golden Crown di Jakarta Barat, PT Mahkota Aman Sentosa (PT MAS) memenangkan gugatan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen tempat hiburan Golden Crown di Jakarta Barat, PT Mahkota Aman Sentosa (PT MAS), memenangi gugatan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 30 Juni 2020, hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh PT MAS.

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Daerah Khusus  Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT Mahkota Aman Sentosa, tertanggal 7 Februari 2020," bunyi putusan yang dapat diakses melalui laman resmi PTUN Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Digugat, Disparekraf: Penutupan Diskotek Golden Crown Sesuai Aturan

Hakim menyatakan penetapan pengadilan Nomor 57/G/2020/PTUN-JKT tanggal 30 Juni 2020 tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat keputusan objek sengketa tetap sah dan berlaku.

Sebelumnya diketahui, gugatan itu dilayangkan demi meminta pembatalan pencabutan izin usaha perusahaan tersebut yang dilakukan pada 7 Februari.

Oleh karena itu, berdasarkan putusan PTUN tersebut, Diskotek Golden Crown yang semula tidak memiliki izin operasi bisa beroperasi kembali sembari menunggu kemungkinan adanya proses banding dari pihak tergugat.

"Mewajibkan tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT Mahkota Aman Sentosa, tertanggal 7 Februari 2020," bunyi lanjutan keputusan tersebut.

Baca juga: Pemprov DKI: Diskotek Golden Crown Ditutup karena Manajemen Lalai Awasi Tamu

Tak hanya itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta sebagai pihak tergugat juga diwajibkan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp 272.000.

Permasalahan Diskotek Golden Crown berawal ketika ditemukan 108 pengunjung positif mengonsumsi narkoba saat razia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Februari 2020.

Dalam proses pemeriksaannya, Dinas Parekraf DKI Jakarta berkesimpulan ada pembiaran yang dilakukan manajemen terhadap pengunjung yang menggunakan narkoba. Kemudian, Dinas Parekraf mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin TDUP ke Dinas PMPTSP DKI Jakarta.

Hal itu dikarenakan setiap usaha pariwisata di Jakarta wajib untuk melaporkan setiap adanya transaksi/penggunaan narkoba di tempat usahanya sesuai dengan Pasal 38 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 18/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Baca juga: Akhir Riwayat Dugem di Golden Crown

Lalu dalam Pasal 54 ayat 1 diamanatkan bahwa "Setiap usaha pariwisata yang terbukti tidak melakukan tindakan dalam Pasal 38 ayat 2 berdasarkan hasil temuan maupun yang bersumber dari media massa atau pengaduan dari masyarakat dengan melakukan pembiaran terjadinya pemakaian, peredaran, penjualan narkoba di tempat usaha tersebut, pencabutan TDUP manajemen akan dilakukan tanpa teguran tertulis 1 sampai 3, dan penghentian kegiatan usaha sementara."

Namun, PT MAS dalam gugatannya ke PTUN meminta Pemprov DKI segera mencabut Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 19/2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT Mahkota Sentosa Aman tertanggal 7 Februari 2020.

Alasannya, pengunjung memakai dan mendapatkan ekstasi bukan di diskotek, melainkan pengunjung yang datang ke diskotek sudah memakai ekstasi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukul 16.30 WIB, Massa Buruh Mulai Bubarkan Diri dari Kawasan Patung Kuda

Pukul 16.30 WIB, Massa Buruh Mulai Bubarkan Diri dari Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Sebut Pelajar yang Terlibat Demo UU Cipta Kerja di Jakarta Hari Ini Berkurang

Polisi Sebut Pelajar yang Terlibat Demo UU Cipta Kerja di Jakarta Hari Ini Berkurang

Megapolitan
Banyak Pedemo, Dua Pintu Stasiun MRT Bundaran HI Ditutup

Banyak Pedemo, Dua Pintu Stasiun MRT Bundaran HI Ditutup

Megapolitan
Kantor Imigrasi Tangerang Pindahkan Unit Layanan Paspor Wilayah Tangsel ke WTC Serpong

Kantor Imigrasi Tangerang Pindahkan Unit Layanan Paspor Wilayah Tangsel ke WTC Serpong

Megapolitan
Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Megapolitan
33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

Megapolitan
Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Megapolitan
Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Megapolitan
PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

Megapolitan
Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Megapolitan
BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

Megapolitan
Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Megapolitan
Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X